tirto.id - Profil Ade Yasmin, mantan Bupati Bogor periode 2018-2022, kembali menjadi sorotan publik. setelah pembongkaran Eiger Adventure Land (EAL) yang terletak di kawasan Puncak Bogor oleh Dedi Mulyadi.
Ade Yasmin diketahui merupakan pejabat yang memberikan izin pembangunan Eiger Adventure Land, yang berlokasi di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
Saat ini, Ade Yasmin tengah menjalani masa penahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung atas kasus tindak pidana korupsi terkait suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Isu ini ramai setelah Dedi Mulyadi mengunggah video pendek melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu (8/3/2025).
Dalam video tersebut, Dedi terlihat sedang meninjau kawasan EAL yang disebut telah mengalami alih fungsi lahan, bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.
"Pak, ini kan (Eiger Adventure Land) sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati. Dari aspek regulasi, bisa direkomendasikan untuk dicabut, tidak?Itu kan sudah hutan," ujar Dedi, sambil menunjuk area hutan yang telah rusak akibat longsor.
Sebagaimana tercatat di laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pembangunan Eiger Adventure Land sempat diresmikan dengan peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, pada Minggu, 17 Oktober 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga menjelaskan bahwa proyek EAL mencakup pembangunan jembatan gantung (suspension bridge) terpanjang di dunia sepanjang 535 meter, serta fasilitas cable car dengan rute sepanjang 930 meter.
Namun, alih fungsi lahan untuk pengembangan EAL dinilai telah berdampak serius terhadap lingkungan sekitar. Dedi Mulyadi pun meminta agar izin pembangunan EAL segera dicabut, demi memulihkan kembali kawasan hutan di Puncak Bogor.
Keterlibatan Ade Yasmin dalam pemberian izin proyek ini memperpanjang daftar kontroversi yang menyertainya.
Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, perannya dalam alih fungsi lahan di kawasan Puncak kembali menuai kritik, terutama terkait potensi kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir dan longsor di wilayah tersebut.
Profil Ade Yasin
Ade Munawaroh Yasin, lebih dikenal dengan nama Ade Yasin, lahir di Bogor pada 29 Mei 1968. Ia menikah dengan H. M. Suryana dan dikaruniai tiga orang anak.
Ade berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh di dunia politik lokal. Ia merupakan adik kandung dari Rahmat Yasin, Bupati Bogor periode 2008–2014, yang turut membentuk langkah awal karier politiknya di Kabupaten Bogor.
Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Bogor, sebelum melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Ade Yasin meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kemudian melanjutkan pendidikan magister dan menyelesaikan studi di bidang hukum di Universitas Pakuan Bogor.
Sebelum terjun ke politik, Ade sempat berkarier sebagai pengacara selama sembilan tahun, dari 2000 hingga 2009.
Karier politiknya dimulai dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor dan kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2009–2014.
Pada periode berikutnya, 2014–2019, Ade kembali melenggang ke kursi legislatif daerah dan dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Pada 2018, Ade Yasin memutuskan mundur dari jabatan legislatif untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor.
Ia diusung oleh tiga partai besar, yakni PPP, PKB, dan Gerindra. Dalam pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Iwan Setiawan dan berhasil memenangkan kontestasi.
Ade Yasin kemudian dilantik sebagai Bupati Bogor untuk periode 2018–2022.
Selama masa kepemimpinannya, ia mengusung visi “Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Namun, karier politik Ade Yasin terhenti setelah dirinya terjerat kasus korupsi. Pada April 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan yang menyeretnya dalam dugaan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
Ia dituduh menyuap auditor untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis bersalah terhadap Ade Yasin.
Kasus ini semakin menyoroti praktik dinasti politik keluarga Yasin, terlebih kakaknya, Rachmat Yasin, juga pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi pada 2014.
Di luar kontroversi tersebut, Ade Yasin dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di wilayah Bogor, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
Meski kini tengah menjalani masa hukuman, namanya masih kerap disebut dalam berbagai isu politik lokal Kabupaten Bogor, termasuk yang terbaru terkait pemberian izin pembangunan Eiger Adventure Land di kawasan Puncak.
Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ade Yasin terakhir kali melaporkan hartanya pada 31 Maret 2021 untuk periode 2020, total kekayaan Ade Yasin mencapai Rp 4.111.181.641.
Nominal tersebut terdiri dari beberapa aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan. Berikut rinciannya:
A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)
Ade yasin tercatat memiliki tanah dan bangunan yang total nilainya sebesar Rp 2,29 miliar, yaitu:
- Tanah dan bangunan seluas 574 meter persegi/313 meter persegi senilai Rp 1,65 miliar dengan keterangan hasil sendiri;
- Tanah seluas 340 meter persegi yang bernilai Rp 505 juta dengan keterangan hasil sendiri;
- Tanah seluas 1.590 meter persegi senilai Rp 135 juta dengan keterangan lainnya.
Ade Yasin juga tercatat mempunyai dua unit kendaraan roda empat dengan total Rp 635 juta,berikut rinciannya:
- Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate tahun 2019 senilai Rp 200 juta;
- Mobil BMW 32O I CKD AT tahun 2016 yang bernilai Rp 435 juta.
Ade tercatat memiliki harta kas dan setara kas senilai Rp 726.788.687.
Selain itu, Ade juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 600 juta serta hutang sebanyak Rp 140.607.046.
Penulis: Febriyani Suryaningrum
Editor: Iswara N Raditya
