Masuk tirto.id
tirto.id - Penasihat Gugus Tugas Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, mengingatkan pentingnya memastikan sistem pengendalian di Sekolah Rakyat bisa mengatasi masalah secara cepat dan menyeluruh. Dengan begitu, setiap penanganan masalah dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola dan mutu pendidikan.
"Setiap persoalan di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya diselesaikan, tapi juga harus menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang. Itulah fungsi utama pengendalian," kata Prof. Nuh dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di ruang rapat menteri Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
Prof Nuh hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono itu bersama Ketua Gugus Tugas Sekolah Rakyat sekaligus Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono. Rapat itu juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, staf khusus mensos, pejabat tinggi madya dan pratama, serta tenaga ahli kementerian.
Dalam pemaparannya, Prof. Nuh menyampaikan arahan soal penguatan tata kelola Sekolah Rakyat, perluasan bidang pengendalian, dan pentingnya pembelajaran dari setiap persoalan di lapangan.
Dia menyarankan Gugus Tugas Sekolah Rakyat menjadwalkan evaluasi dua mingguan secara nasional. Tujuannya agar setiap persoalan bisa direspons dengan cepat.
Selain itu, perlu ada sistem pelaporan berbasis digital agar setiap masalah dapat terpantau secara real-time dan menjadi bagian dari proses pembelajaran institusional. Prof. Nuh juga menegaskan, filosofi pengendalian adalah pembelajaran yang berkelanjutan.
"Setiap laporan harus memiliki catatan waktu sejak kejadian hingga penyelesaiannya. Dari situ, kita bisa menilai kecepatan dan efektivitas respons. Gugus Tugas harus on fire," kata dia.
Prof. Nuh menekankan pula pentingnya menambah fokus kerja Gugus Tugas agar tidak terbatas pada urusan SDM, sarana-prasarana, dan keuangan. Perluasan fokus kerja itu perlu menjangkau bidang kesiswaan dan tata kelola pembelajaran.
"Yang kita kelola adalah manusia. Maka perilaku siswa, guru, dan tenaga kependidikan perlu dipantau dan diukur secara sistematis," tambah dia.
Sementara itu, Ketua Gusus Tugas Sekolah Rakyat, Dody Sukmono, melaporkan hasil pemetaan masalah dari Gugus Tugas I-X di seluruh Indonesia. Total terdapat 445 laporan dengan tingkat penyelesaian 24,94 persen. Berbagai kendala itu terkait dengan sumber daya manusia (148 laporan), sarana-prasarana (273 laporan), dan keuangan (24 laporan).
"Permasalahan terbesar berasal dari perlengkapan penunjang sekolah sebesar 41,9 persen, disusul keterbatasan guru dan tenaga kependidikan sebesar 13,33 persen," ujar Dody.
Di forum yang sama, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai penguatan sistem pengendalian Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
"Koordinasi lintas bidang harus berjalan seirama. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan dari lapangan bisa segera ditindaklanjuti tanpa menunggu lama," kata dia.
Adapun Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), meminta Gugus Tugas Sekolah Rakyat mengedepankan solusi dan bertindak cepat dalam penanganan tiap masalah yang muncul di lapangan.
"Gugus Tugas tidak hanya mengawasi, tapi juga membantu mencari solusi. Kita ingin memastikan semua berjalan efektif dan berdampak nyata bagi anak-anak di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul menegaskan.
Rapat itu menyepakati pembentukan Tim Penguatan Tata Kelola serta penetapan aplikasi pengendalian digital SETARA (Sistem Evaluasi dan Transparansi Sekolah Rskyat) sebagai sistem digital utama dalam pengendalian dan pelaporan masalah di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
