tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani membuat sebuah terobosan yang mampu membuat birokrasi menjadi efisien. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta.
"Saya minta di Menpan, Menteri keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi ini betul-betul diperhatikan dan saya minta ada sebuah perombakan yang memberikan trobosan," kata Jokowi dikutip dari Antara, Rabu (7/12/2016).
Lebih lanjut Presiden menjelaskan, terobosan tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat regulasi baru yang pada intinya bisa membuat birokrasi menjadi efisien.
Dalam acara Forum Sarasehan 100 Ekonom, Selasa lalu, Presiden juga pernah mencontohkan inefisiensi birokrasi, diantaranya banyaknya laporan yang harus dibuat dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
"Energi birokrasi kita sebanyak 60-70 persen habis untuk membuat SPJ itu," katanya.
Jokowi juga mengaku, saat melakukan blusukan di daerah pertanian dirinya sulitnya bertemu penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lapangan karena mereka sibuk membuat SPJ di kantor. Bahkan, kata Presiden, mereka harus membuat 16-44 laporan.
“Ini inefisiensi birokrasi kita, saya kira dua cukup, yang penting manajemen kontrol di lapangan," kata Presiden.
Presiden mengungkapkan pemberantasan inefisiensi dan korupsi merupakan kunci dari berbagai masalah birokrasi.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
