tirto.id - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyerahkan pakta integritas kepada perwakilan warga Kampung Bayam, Kamis (26/9/2024). Penyerahan berlangsung di hunian sementara warga Kampung Bayam di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara.
Pramono mengatakan pakta integritas yang telah ditandatangani itu merupakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan terkait hunian yang dihadapi warga Kampung Bayam.
“Saya dan Bang Doel [cawagub DKI 2024, Rano Karno] sudah menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh Pak Furqon [perwakilan warga Kampung Bayam] dan kawan-kawan sebagai bukti komitmen kami dalam menyelesaikan masalah di Kampung Bayam,” kata Pramono, Kamis (26/9/2024).
Pramono mengatakan permasalahan Kampung Bayam bukan hal yang muncul tiba-tiba. Menurut dia, pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, ruang bagi masyarakat untuk bertani di kampung tersebut telah diberikan. Mengingat, Pramono saat itu menjabat sebagai Sekretaris Presiden.
Namun, Pramono menyoroti bahwa upaya menyelesaikan masalah Kampung Bayam masih belum tuntas. Salah satunya, karena regulasi yang belum dibukukan sejak masa pemerintahan sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya duduk bersama seluruh pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
"Presiden Megawati mengeluarkan keputusan untuk memberikan ruang bagi warga Kampung Bayam agar mereka bisa bertani pada masa krisis moneter, sehingga ada payung hukumnya," ucap Pramono.
"Saya tidak ingin menambah masalah atau menekan pihak yang lemah. Yang perlu dilakukan adalah duduk bersama untuk menemukan titik temu penyelesaian ini," lanjut Pramono.
Ia juga menegaskan bahwa langkah awal yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, adalah memastikan adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian masalah Kampung Bayam.
"Semangat yang sudah dibawa oleh Mas Anies [Gubernur DKI Jakarta 2017-2022] akan menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan ini," terangnya.
Untuk diketahui, warga Kampung Bayam digusur karena pembangunan JIS. Kemudian, era Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI, warga Kampung Bayam dijanjikan untuk menempati Kampung Susun Bayam.
Namun, saat Kampung Susun Bayam sudah siap ditempati, warga Kampung Bayam tak diperkenankan menempati hunian berbentuk rumah susun tersebut. Hal ini terjadi saat Heru Budi Hartono menjabat Penjabat (Pj) Gubernur DKI.
Sebagian warga memilih untuk direlokasi ke Rusun Nagrak setelah dibujuk Pemprov DKI. Sementara itu, sebagian warga memilih untuk menempati Kampung Susun Bayam.
Akan tetapi, Pemprov DKI pada awal 2024 menggusur warga yang menempati Kampung Susun Bayam. Mereka dipindahkan ke hunian yang terletak di Jakarta Utara. Oleh Heru Budi, warga Kampung Bayam dijanjikan untuk dibangunkan rusun di Jakarta Utara.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
