Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah hal baru di dunia. Ia menyatakan bahwa negara-negara maju dan demokratis di berbagai belahan dunia dipastikan memiliki program serupa untuk menjamin pemenuhan gizi rakyatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian peresmian 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
"Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali di Indonesia; sudah puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program MBG untuk rakyatnya," ujar Presiden Prabowo.
Prabowo menjelaskan, meski program ini sering dianggap tidak penting bagi kalangan ekonomi atas, namun bagi mayoritas rakyat, intervensi gizi dari pemerintah adalah kebutuhan yang sangat mendesak.
"MBG mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada, bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, MBG adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat," tegasnya.
Kepala Negara juga menyinggung banyaknya kritik dan ejekan yang ia terima saat awal meluncurkan program ini.
Ia menyayangkan adanya pihak-pihak terdidik yang meragukan keberhasilan program tersebut dan menganggapnya sebagai penghamburan anggaran.
"Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek. Saya dijelek-jelekkan, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti, bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya, dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal," ungkap Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden memaparkan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 75 negara yang menjalankan program serupa. Ia mencontohkan India, yang meski memiliki pendapatan per kapita di bawah Indonesia, namun telah berani memberikan makan gratis bagi 200 juta rakyatnya, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari konstitusi.
Prabowo menekankan bahwa anggaran MBG diperoleh dari hasil efisiensi dan penghematan birokrasi, seperti pengurangan kegiatan rapat di hotel dan seminar yang tidak produktif.
Hingga saat ini, pemerintah mengklaim telah berhasil menjangkau 60,2 juta penerima manfaat melalui ribuan SPPG yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
"Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil, dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75, kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77," ujar Prabowo.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Siti Fatimah
