Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan sistem perlindungan sosial di Indonesia kini sudah menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Meski demikian, dia meminta penguatan sistem terus dilakukan.
Dia menegaskan, langkah pemerintah menjalankan sejumlah program perlindungan sosial merupakan bentuk kerberpihakan terhadap warga miskin dan kelompok masyarakat rentan. Program-program itu diharapkan jadi fondasi untuk realisasi target nol persen kemiskinan.
"Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita," kata dia.
Prabowo menyatakan hal ini dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Saat memaparkan kebijakan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Prabowo menyinggung berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Di antaranya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dari kelompok desil 1 hingga 4. Program ini memberikan manfaat Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.
Selain itu, ada program Sekolah Rakyat yang menyediakan fasilitas pendidikan berasrama gratis dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan. Sekolah Rakyat saat ini melayani 44.635 murid dari keluarga-keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2.
Program lainnya adalah bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp2,4 juta per penerima per tahun. Distribusi bantuan ini ditargetkan bisa menjangkau 83.357 penerima manfaat di 2026.
Agar masyarakat miskin lebih berdaya, pemerintah juga menggelar Program Pemberdayaan Sosial untuk 15.000 penerima manfaat. Ada pula program pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menjangkau 2.810 penerima manfaat, dengan bantuan senilai Rp10 juta per orang.
Di luar itu, masih ada banyak program dukungan kesejahteraan lainnya. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako. Kemudian, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga bantuan penanganan dampak bencana.
Prabowo mengatakan, kehadiran program-program itu memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok.
Penguatan Sistem Perlindungan Sosial
Masih dalam forum yang sama, Presiden Prabowo menginstruksikan agar sistem tata kelola perlindungan sosial terus diperkuat. Salah satunya dengan mengintegrasikan data lintas sektor agar penyaluran bantuan makin akurat dan tepat sasaran.
"Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," tegasnya.
Oleh karena itu, digitalisasi dalam program bansos perlu dilanjutkan. Dia mencatat, saat ini digitalisasi bansos sudah berjalan di 43 kabupaten/kota dari 26 provinsi. Dari target 12,5 juta keluarga yang terjangkau program ini, sudah ada 1 juta keluarga yang telah terdaftar.
Dengan digitalisasi sistem, pengurusan berbagai dokumen untuk mendaftar jadi penerima bantuan bisa dilakukan tanpa biaya. Sebelumnya, warga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus proses tersebut.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya integrasi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga penerima bantuan agar pelaksanaan program tidak lagi salah sasaran.
"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," kata Presiden.
"Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," jelasnya.
Upaya Kemensos Perkuat Sistem Perlindungan Sosial
Kemensos siap menjalankan semua arahan Presiden Prabowo itu. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan Kemensos kini terus berupaya melakukan perbaikan data penerima bantuan.
Hingga kini, lanjutnya, Kemensos masih menjalankan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bansos bersama pemerintah daerah. Langkah itu menjadi bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan," kata Gus Ipul.
"Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil," tambahnya.
Gus Ipul memastikan proses pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan secara rutin agar penyaluran bansos makin tepat sasaran.
Kemensos juga sedang melakukan simulasi distribusi bansos lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ke depan, KDMP diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk kanal penyaluran bantuan, selain Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
"Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan, dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana," ujar Gus Ipul.
"Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya makin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa," pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
