tirto.id - Pihak Polri akan fokus mengamankan penghitungan suara usai pemungutan suara rampung yang bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kami mengamankan lokasi pemungutan suara dan distribusi surat suara dari tingkat kecamatan, ke kabupaten lalu ke provinsi," ucap Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Ancaman gangguan yang diantisipasi seperti perampasan surat suara, penganiayaan petugas penyelenggara pemilu, pembakaran, dan bentrokan massa.
Dedi menyatakan, Korps Bhayangkara juga masih mengamankan penghitungan suara di kantor Komisi Pemilihan Umum yang akan berlangsung 35 hari usai pencoblosan.
Prajurit TNI dan Polri, lanjut dia, tetap berpatroli terpadu selama masa penghitungan suara. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan.
"Seperti meningkatkan kegiatan ronda untuk mencegah gangguan keamanan masyarakat," kata Dedi.
Aparat keamanan bersinergi dalam pengamanan Pemilu 2019. 1,9 juta personel dikerahkan dalam pengamanan yang terdiri dari 271.880 anggota Polri, 68.854 anggota TNI dan 1,6 juta anggota Linmas.
Dedi menambahkan, ada tim khusus untuk berpatroli terpadu dan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tingkat polsek, Polri menyiagakan 15 personel, di tingkat polres disiapkan 30 personel dan 100 personel di tingkat polda.
Pasukan Brimob juga disiagakan untuk membantu memperkuat pengamanan jika dibutuhkan.
“Ada 10 ribu anggota Brimob yang bersiaga jika Polda butuh bantuan pengamanan lokasi,” ujar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
