PM Sanae Takaichi Bubarkan Parlemen Jepang, Apa Alasannya?

tirto.id - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan parlemen Majelis Rendah Jepang pada Jumat (23/1/2026). Pembubaran ini realisasi dari rencana Takaichi yang diutarakan pada Senin (19/1/2026) lalu. Apa alasannya?

Perempuan pertama yang jadi PM Jepang itu membubarkan Majelis Rendah menjelang pemilihan sela legislatif yang berlangsung pada 8 Februari mendatang.

Pemilihan sela sebenarnya diadakan ketika ada kursi majelis yang kosong di tengah masa jabatan, seperti karena anggota meninggal dunia atau mengundurkan diri. Namun, pembubaran parlemen ini mengosongkan seluruh kursi di Majelis Rendah Jepang.

Seturut Aljazeera, pengosongan Majelis Rendah itu disahkan dengan pembacaan surat pembubaran oleh ketua parlemen. Para anggota parlemen dilaporkan meneriakkan seruan "banzai" ketika surat selesai dibacakan.

Dengan pembubaran ini, majelis rendah yang berisi 465 legislator resmi bubar dan bersiap untuk mengadakan pemilu dalam 14 hari ke depan.

Alasan PM Sanae Takaichi Bubarkan Majelis Rendah

Alasan Sanae Takaichi membubarkan majelis rendah merupakan manuver politiknya guna meraih dukungan parlemen. Dalam struktur majelis rendah kini, Takaichi hanya memiliki dukungan dari mayoritas tipis anggota.

Di tengah popularitas Takaichi dalam beberapa waktu terakhir, perubahan di tubuh parlemen ini diharapkan dapat membuat Takaichi meraih suara mayoritas di parlemen.

Sebelumnya, Takaichi telah membuat anggaran belanja yang berisiko meningkatkan utang negara yang sudah sangat besar. Diperkirakan, anggaran belanja baru di bawah Takaichi melebihi 230 persen PDB tahun fiskal 2025-2026.

Takaichi juga berjanji untuk menerapkan serangkaian kebijakan pemotongan pajak untuk dua tahun demi mengurangi beban publik atas inflasi. Pemotongan pajak ini rencananya akan diterapkan untuk produk-produk makanan.

Selain itu, Takaichi juga akan meneruskan kebijakan pertahanan yang proaktif dalam menangani potensi konflik dengan Cina. Sebelumnya, pada November 2025 lalu, Takaichi telah menyatakan akan terlibat jika Cina melakukan invasi militer ke Taiwan.

Pemilu sela pada 8 Februari mendatang diproyeksikan menjadi jalan Takaichi guna mendapat dukungan parlemen untuk menjalankan arah kebijakan-kebijakan tersebut. Meski begitu, banyak pihak menilai pemilu sela menjadi pertaruhan politik Takaichi.

Pertaruhan itu terjadi karena Takaichi merupakan kader Partai Demokrat Liberal (LDP), partai penguasa dalam dua dekade terakhir yang kini kehilangan pamor akibat serangkaian skandal dan korupsi.

Dengan situasi tersebut, Takaichi bertaruh dengan popularitasnya yang naik di mata publik. Kini, Takaichi memiliki tingkat kepuasan masyarakat (approval rate) sekitar 70 persen, tertinggi daripada dua pendahulunya.

Meskipun baru menjabat sekira tiga bulan setelah terpilih pada Oktober 2025 lalu, kebijakan populis Takaichi berhasil mendapatkan dukungan publik.

Sebelumnya, publik Jepang dibuat resah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang jadi penyebab kejatuhan Shigeru Ishiba, eks PM Jepang pendahulu Takaichi.

Hingga pertengahan 2025 lalu, publik Jepang dibuat khawatir dengan lonjakan harga beras yang meningkat lebih dari dua kali lipat. Tingkat inflasi Jepang sempat menyentuh 3 persen year-to-year pada November 2025.

Ketika Ishiba mundur karena tekanan dan Takaichi naik tampuk kekuasaan, perempuan pertama Jepang yang jadi PM itu dinilai publik berhasil menekan laju inflasi.

Saat terpilih pada Oktober 2025, Takaichi kemudian membuat kebijakan subsidi bidang listrik dan gas rumah tangga, menaikkan batas penghasilan tak kena pajak, dan kebijakan populis lainnya.

Hasilnya, laju inflasi pada Desember 2025 turun ke angka 2,4 persen. Capaian ini sebuah penurunan yang signifikan meskipun bank sentral menargetkan 2 persen pada akhir tahun.

Penurunan harga dan perlambatan laju inflasi itu kemudian membuat popularitas Takaichi meningkat drastis. Oleh publik Jepang, ia dianggap sebagai sosok reformis di tubuh partai penguasa yang terjangkit berbagai skandal.

Popularitas itu disebut menjadi modal Takaichi dalam pemilu sela pada 8 Februari mendatang. Namun, sentimen publik Jepang kini dilaporkan masih sangat fluktuatif.

Menurut Hidehiro Yamamoto, profesor politik di Universitas Tsukuba, masih sulit untuk memprediksi apakah popularitas Takaichi mampu mendongkrak suara LDP dalam pemilu sela majelis rendah. Hal ini lantaran persepsi publik atas partai itu tengah berada di titik terendah dalam satu dekade terakhir.

"Tidak jelas apakah dukungan publik yang tinggi terhadap kabinet Takaichi benar-benar mengarah pada dukungan ke LDP," kata Yamamoto kepada kantor berita AFP.

Seturut Aljazeera, para analis mengatakan pemilu sela punya potensi berlangsung secara ketat. Meskipun oposisi diperkirakan masih sulit menang, namun potensi LDP mendapat suara mayoritas penuh di parlemen juga masih abu-abu.