tirto.id - Penyidik Satgas Anti-Mafia Sepakbola telah memeriksa Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai saksi kasus dugaan pengaturan pertandingan.
Joko dicecar 45 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 11 jam, dimulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, Kamis (24/1/2019).
“Saya dimintai keterangan mengenai struktur, fungsi, kewenangan, sistem manajemen PSSI, kewenangan Exco PSSI, komite kesekjenan, prosedur tentang keuangan dan lainnya,” ujar Joko di Polda Metro Jaya, Kamis (24/1/2019).
Joko menyatakan, pemeriksaan berkaitan dengan laporan dari mantan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. Polisi, katanya, tidak membahas tentang hal yang tidak berkaitan dengan pengaturan pertandingan semisal pembentukan Komite Ad-hoc Integritas PSSI.
Ia juga menambahkan PSSI mendukung dan menghormati seluruh upaya kepolisian melalui Satgas Anti-Mafia Sepak Bola.
“Agar kami semua bersinergi dan memastikan sepak bola Indonesia lebih baik di masa mendatang,” kata Joko.
Ia juga berharap keterangannya dapat menjadi petunjuk bagi satgas untuk mengusut skandal pengaturan pertandingan dari pihak yang telah dijadikan tersangka maupun saksi lainnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Ratu Tisha Destria mengatakan, usai Kongres PSSI 2019, PSSI akan bekerja sama dengan Polri untuk membuat kesepakatan ihwal liga sepak bola Indonesia.
“Kami melakukan banyak perbaikan, nanti akan buat nota kesepakatan dengan Polri tidak hanya elemen pidana pengaturan pertandingan, tapi juga pengamanan sepak bola serta pembinaan suporter,” ujar Tisha.
Ia juga menyatakan PSSI tetap membantu Satgas Anti-Mafia Sepak Bola untuk mengungkap kasus dugaan pengaturan pertandingan.
“Kami siap membantu meringankan beban Polri dalam menindaklanjuti pengaturan pertandingan,” kata dia.
Selain itu, lanjut Tisha, Komisi Disiplin PSSI, Komite Ad-hoc Integritas PSSI bersama dengan The Asian Football Confederation (AFC) saat ini memproses laporan dan bukti-bukti dugaan pengaturan pertandingan.
“Ada dua hal yang sedang beriringan yaitu proses pidana pengaturan pertandingan yang dilakukan Polri dan hukum keolahragaan soal identifikasi pengaturan pertandingan oleh Komite Ad-hoc. Semua hasil akan diberikan ke Komite Disiplin untuk ditindaklanjuti,” jelas Tisha.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Zakki Amali
