tirto.id - Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan kasus korupsi yang menyeret eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memengaruhi elektabilitas bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
SYL merupakan politikus senior Partai Nasdem, salah satu parpol pendukung bakal paslon Anies-Cak Imin.
"Pengaruhnya tetap ada, tetapi seberapa besar pengaruhnya tergantung daripada sifat partainya," kata Mabruri saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (12/10/2023).
Mabruri juga tak menampik kasus SYL dapat dijadikan alat untuk menyerang pasangan Anies-Muhaimin.
"Pasti kasus-kasus korupsi jadi serangan politik, walaupun tidak dilakukan oleh pasangan capresnya. Kami lihat dua kali pilpres buzzer tetap bermain, dan saya kira buzzer tetap akan bermain di pemilu besok," ujarnya.
Pengalamam PKS, elektabilitas partai terpengaruh saat ada kader yang terjerat kasus korupsi dan asusila.
"Untuk beberapa kasus, kalau partai lain mungkin enggak punya pengaruh yang cukup kuat. Kan, kita lihat PDIP banyak kepala daerah, anggota DPR banyak yang terkena kasus, baik korupsi, asusila, tetapi sebagai partai seperti PDIP tidak berpengaruh terhadap elektabilitas, tetap nomor satu," tutur Mabruri.
Mabruri mengatakan kader Nasdem bukan kali ini saja terseret kasus korupsi. Hal itu biasanya berpengaruh kuat terhadap elektabilitas partai yang dinahkodai Surya Paloh tersebut.
"Kalau di partai koalisi perubahan ini, partai Nasdem bukan sekali dua kali ini saja ada kasus korupsinya. Saya melihat selalu punya pengaruh kuat terhadap elektabilitas," kata Mabruri.
Mabruri khawatir kasus yang menyeret SYL berpengaruh terhadap elektabilitas Anies-Muhaimin. Namun, ia optimistis pengaruhnya kecil jika melihat pergerakan Anies-Muhaimin yang disambut baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Kami di Jatim dan Jateng Anies maupun Muhaimin bekerja cukup baik. Anggotanya sudah bekerja cukup bagus, dibandingkan sebelum deklarasi. Ini lebih progres, kami melihat yang di lapangan," kata Mabruri.
Pada Rabu (11/10/2023), KPK mengumumkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).
KPK juga menetapkan dua mantan anak buah SYL, yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta. KPK baru menahan Kasdi dalam perkara tersebut.
Syahrul yang berada di Makassar langsung bertolak ke Jakarta usai ditetapkan sebagai tersangka kasus rasuah. Saat itu, ia mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Dalam perkara ini, SYL diduga memerintahkan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alsintan Kementan Muhammad Hatta untuk menarik uang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon I dan II di Kementan. Setoran itu diberlakukan setiap bulan.
"Setoran itu digunakan untuk keperluan pribadi SYL bersama keluarganya," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam konferensi pers, Rabu malam.
Tanak mengatakan setoran dari para ASN itu diambil dari beberapa proyek di Kementan yang nilainya dinaikkan atau mark up. Kemudian, uang setoran itu diberikan para ASN melalui penarikan tunai, transfer, maupun pemberian barang.
"Penarikan berkisar antara 4.000-10.000 dolar AS," kata Tanak.
Tanak membeberkan uang setoran itu dipakai oleh SYL membayar kartu kredit dan cicilan mobil mewah Toyota Alphard. Hingga kini, KPK masih menelusuri total penerimaan uang setoran tersebut.
"Total penerimaan kepada SYL, MH, dan KS sebesar Rp13,9 miliar dan penelusuran lebih mendalam masih dilakukan oleh tim penyidik," tutur Tanak.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Gilang Ramadhan
