Pilah Sampah & Daur Ulang: Solusi Panjang Sampah Plastik di RI

Oleh: Felix Nathaniel - 24 Desember 2020
Dibaca Normal 6 menit
DLH DKI membuat program Jakarta Recycle Center (JRC) agar masyarakat bisa aktif dalam memilah sampah dan mudah untuk didaur ulang.
tirto.id - Hingga 2018, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia setelah Cina. Bila dikerucutkan lagi, Jakarta adalah penyumbang sampah yang paling banyak di Indonesia. Dari 3,22 juta metrik ton sampah plastik, Jakarta adalah salah satu penyumbang sampah paling produktif di negeri ini.

Jakarta menyumbang timbunan sampah di 2019 yang dikirimkan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebanyak 7.702 ton/hari. Di antaranya, 34% atau 2.618 ton/hari adalah sampah plastik. Pada 2020, angkanya makin menggila. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI mencatat sampah yang dihasilkan Jakarta mencapai 9.3000 ton/hari selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perlahan jumlahnya memang menurun, yakni 8.400 ton/hari hingga 6.300 ton/hari di periode April-Juni 2020.

Namun efek sampingnya adalah peningkatan penggunaan sampah plastik dari yang sebelumnya 15 persen pada 2018 menjadi 21 persen di tahun ini. Kendati demikian, tidak semua sampah bisa mudah didaur ulang.

DLH Pemprov DKI Jakarta pada September dan Desember 2020 sudah menjalin kerja sama dengan PT Unilever Indonesia dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) untuk bisa mengolah timbunan sampah plastik yang menggunung. Akan tetapi proyek itu tak diketahui akan berjalan kapan dan seberapa efektif.

Untuk mengatasi penumpukan sampah di TPST Bantargebang, DLH Provinsi DKI Jakarta pun membuat program Jakarta Recycle Center (JRC). Tujuannya adalah agar masyarakat bisa aktif dalam memilah sampah dan mudah untuk didaur ulang sehingga tidak membebani lingkungan.

“JRC yang diadaptasi dari kota Osaka, Jepang merupakan salah satu wujud implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW) di mana pemilahan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga,” kata Syaripudin melalui keterangan tertulis kepada Tirto, Minggu (20/10/2020).

Sejauh ini ada tiga perumahan yang jadi percontohan proyek ini. Pertama adalah komplek perumahan Bukit Mas. Kedua, komplek perumahan Ozone. Ketiga, Perumahan Taman Alfa Indah. Ketiganya bertempat di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Program ini melibatkan hingga 1.335 rumah tangga.

Untuk mempermudah program ini, DLH telah bekerja sama dengan perusahaan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Mereka menyumbangkan 36 ribu lembar kantong sampah yang mudah didaur ulang dan ramah lingkungan. Mereka juga menyediakan poster edukasi pemilahan sampah untuk sosialisasi program.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) DLH DKI Asep Kuswanto menegaskan bahwa program JRC akan terus diperluas. Dia optimistis, program ini bisa mengurangi muatan sampah di Bantargebang.

“Target kami, program ini dapat diimplementasikan oleh seluruh warga Kecamatan Pesanggrahan pada 2023 dan dapat direplikasi ke wilayah lain di ibu kota,” ucap Asep dalam keterangan tertulis.

Permasalahan dari absennya pemilahan sampah ini, selain memperbanyak kiriman sampah langsung ke TPST, maka akan menghasilkan sampah yang sulit didaur ulang. Sampah plastik bercampur dengan sampah kategori B3 yang berdampak buruk bagi kesehatan dan sampah makanan yang membusuk sehingga perlu waktu lama untuk pembersihan.


Kurang Kesadaran

Tiap bulan, perumahan Taman Alfa Indah menyumbangkan 19 ton sampah. Jumlah itu dengan mudah bisa kita lihat menggunung di antara Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang setiap harinya. Sampah itu bukan hanya makanan, tapi juga botol plastik, kardus, dan sampah yang sulit terurai lainnya.

Sekitar tiga tahun lalu, Hendra, Ketua RW 07 Taman Alfa Indah, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan bersama warganya membentuk bank sampah. Sekecil apa pun, dia ingin berpartisipasi untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang menumpuk.

Sistemnya mudah, berbagai sampah dipilah berdasar jenisnya secara detail. Sampah botol air botol mineral misal di harga Rp1.000/kg. Sampah kaleng aluminium bisa lebih dari itu. Sedangkan sampah karton biasanya Rp400/hari. Hendra paham jumlah itu tidak seberapa, apalagi bagi warga yang hanya tinggal di rumah. Sampah itu nantinya akan dikepul sebelum diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

“Tapi yang penting kesadaran warga agar mau memilah sampah plastik,” kata Hendra kepada reporter Tirto, Minggu (20/12/2020).

Tahun ini, Hendra dan sekitar 800 rumah tangga mendapat kemudahan dari DLH DKI Jakarta. Awal Januari 2020, DLH menawarkan perumahan Taman Alfa Indah untuk menjadi pilot project dari Jakarta Recycle Center (JRC). Mudahnya, JRC ingin mengajarkan bagaimana warga bisa memilah sampah demi kemudahan daur ulang dan tidak berdampak buruk pada lingkungan.

Begitu mendengar wacana itu, Hendra langsung menyanggupi. Padahal, warga tidak mendapatkan keuntungan apa pun. DLH paling hanya memberikan pupuk hasil daur ulang untuk diberikan ke warga.

“Kami memang di komplek ini sudah concern dengan masalah sampah. Kami kan punya bank sampah juga. Jadi warga sudah memilah sebelumnya meski tidak semasif program JRC. Memang kami tidak masalah dengan program ini karena willing-nya bagus. Tidak ada negatifnya untuk kami tolak,” ucap Hendra lagi.

Meski seharusnya warga membagi sampah menjadi 8 kategori: sisa makanan; plastik; kertas; botol PET & Cup; logam; kaca; B3; residu, tapi praktiknya jauh lebih sederhana. Warga biasa hanya membagi menjadi empat kategori: sampah basah, residu, plastik, dan kertas karton. Hanya itu yang paling banyak dihasilkan perumahan.

Masalahnya, beberapa warga masih harus dipaksa untuk melakukan itu. Hendra sebenarnya tidak mau, tapi dia tidak ketemu solusi lain jika warganya tidak mau meninggalkan budaya lama dan abai terhadap masalah lingkungan.

“Kami berikan dia pengertian (untuk memilah) atau tidak diambil sampahnya,” ucapnya. “Ya engga semua orang seperti itu (paham). Ada yang paham dan bagus, tapi ada juga yang ga mau repot.”

Permasalahan Hendra sebenarnya biasa terjadi di kota-kota besar. Katadata Insight Center (KIC) melakukan survei pada 354 responden yang tersebar di antara Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya dari 28 September sampai 3 Oktober 2019. Hasilnya, sebanyak 50,8 persen rumah tangga tidak memilah sampah. Yang lebih miris, alasan mereka hanya karena memilah sampah dianggap merepotkan.

Indonesia punya jalan panjang sebelum menjadi salah satu negara paling ramah lingkungan seperti Jepang. Kebiasaan masyarakat Jepang yang tidak membuang sampah sembarangan tidak lahir dari ruang hampa. Di Jepang, masyarakat diharuskan untuk memilah sampah.

Masing-masing daerah punya aturan yang berbeda, tapi biasanya sampah dibagi menjadi empat kategori: bisa dibakar, tidak bisa dibakar, sampah besar, dan sampah daur ulang. Mereka harus membeli plastik sampah berwarna yang menandakan keempat kategori tersebut untuk diangkut sampahnya.

Saat ini, Hendra mengaku sampah warganya yang masuk ke daur ulang mencapai 70%. Target dari program JRC sebenarnya adalah 75%. Warga diharapkan hanya menyumbang 25% sampah ke Bantargebang yang sampahnya tetap menumpuk. Di Jepang, pemerintah setempat dan masyarakat sama-sama bersinergi agar sampah tak kian menumpuk. Di Indonesia, kebijakan ini sulit dilakukan, apalagi partisipasi minim dari warganya.

Pemprov DKI Jakarta sudah berusaha mengurangi penggunaan sampah plastik dengan menelurkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2019 yang melarang penggunaan kantong belanja berbahan plastik sekali pakai. Sayangnya, bila pemilahan di tingkat rumah tangga tidak kunjung dilakukan, maka sampah plastik tetap akan menggunung seperti sebelumnya.

“Jangan selalu mengejek Indonesia kotor, Jakarta kotor banyak sampah, tapi suruh kontribusi kan engga bisa,” keluh Hendra.


Jadi Bisnis Sinergi Ramah Lingkungan

Banyak masyarakat yang tidak sadar, memilah sampah bisa jadi satu hal yang menguntungkan dan berujung pada bisnis ramah lingkungan.

Titin, salah satu pengurus TPST Mutiara Bogor Raya bersama tujuh kawannya berupaya keras mengakali penumpukan sampah yang ada di tempatnya bertugas. Biasanya TPST ini bisa menerima hingga 800kg sampah perhari. Di lahan TPST MBR seluas 400 meter persegi yang dipenuhi rumput dan tanaman hijau sekarang, dahulu berserak sampah-sampah.

“Kalau kalian datang (dulu), semua yang kita lihat ini tumpukan sampah,” kata Titin kepada reporter Tirto, Rabu (23/12/2020).

Melihat masalah sampah yang begitu masif, Titin bersama kawan-kawannya kemudian menemukan solusinya. Mereka mengembangbiakan larva Black Soldier Fly (BSF) atau lalat tentara hitam untuk mengurai sampah organik dengan metode biokonversi. Targetnya adalah sampah seperti sisa-sisa makanan rumah tangga.

Hasilnya bisa dijadikan pupuk organik untuk kemudian dijual lagi. Sedangkan larva yang semakin berkembang biak bisa digunakan untuk pakan lele, burung puyuh, dan semacamnya. Di tempat ini pula kemudian muncul kelompok pembudidayaan ikan lele dengan larva sebagai makanannya. Dalam satu kali tindakan pengolahan sampah, masyarakat sudah bisa mendapatkan tiga keuntungan.

Lele itu kemudian dijual kepada warga untuk kembali dikembangbiakkan. Warga juga banyak yang datang untuk belajar ke TPST MBR tentang pengembangbiakan larva. Sedangkan sampah plastik, kardus, dan mudah didaur ulang dijual ke pedagang sekitar. Dengan pengolahan sampah itu, Kelompok Wanita Tani (KWT) di bawah Dinas Pertanian Kota Bogor sekarang juga bisa berkebun di lahan TPST MBR.

“Semoga semakin banyak orang peduli dan banyak orang paham kita ini kan hidup di bumi yang sama. Kalau sampah semakin banyak, semakin sempit lahan kita hidup dan semoga orang semakin sadar untuk mengentaskan masalah sampah,” ucap Titin lagi.

Permasalahan Titin hanya satu: pemilahan sampah. Dia menuturkan, baru 30 persen atau sekitar 300 kepala keluarga yang punya kesadaran dan niat untuk memilah sampahnya. Padahal menurut Titin, “proses pengolahan sampah akan lebih mudah jika memang dipilah langsung dari sumbernya (rumah tangga).”

Tan Novita dan Ovy Sabrina adalah contoh dua orang lain yang melihat peluang bisnis dari daur ulang sampah plastik. Melihat sampah yang semakin menumpuk, Ovy dan Novi kemudian mendirikan Rebricks yang fokusnya menghasilkan bahan bangunan hasil daur ulang sampah. Kendati kategorinya plastik, menurut Ovy, sampah yang mereka daur ulang tergolong sampah “tertolak.”

“Ada beberapa jenis sampah yang memang tidak didaur ulang di bank sampah. Tidak diperlukan. Jadi kalau kita jual, mereka juga nggak mau terima, perusahaan tidak mau terima,” kata Ovy kepada Tirto.

Sebutan sampah itu adalah sampah multilayer atau biasa kita kenal dengan sampah bungkus sachet, bekas bungkus tepung terigu, bungkus minyak goreng, dan bungkusan mi instan. Pada 2018, Ovy dan Novi akhirnya mulai melakukan riset dan membuahkan hasil pada November 2019.

“1,5 tahun kita penelitian sampai akhirnya kita launching produk pertama itu adalah paving block,” kata Ovy lagi.

Menurut Ovy, sebenarnya ada perusahaan lain yang juga melakukan daur ulang sampah plastik ke model paving block untuk bahan bangunan. Namun penggunaan bahan baku sampah “tertolak” ini hanya dia yang banyak menggunakan.

Berbeda dengan Titin, Rebricks justru merasa mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Ketika meminta bantuan melalui media sosial, Rebricks mendapat kiriman berkilo-kilo sampah plastik yang mereka inginkan. Masyarakat mengirim secara sukarela, bahkan dari Bali dan Pekanbaru. Di situ Ovy dan Novi menyadari bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang sebenarnya sudah ada.

Kebiasaan ini terus berlanjut hingga sekarang. Biasanya Rebricks bisa menerima kiriman 50kg sampah plastik setiap hari dalam kondisi bersih –tidak ada campuran sampah lain. Akibatnya, selama setahun beroperasi, hanya tiga kali Rebricks membeli sampah dari pengepul.

Masalahnya, produk Rebricks masih belum terlalu populer. "Begitu kami tawarkan ke perusahaan, mereka hanya peduli soal harga [tanpa mempertimbangkan ini produk hasil daur ulang]” ucap Ovy.

Padahal produk Rebricks sudah dites dan mampu menahan kekuatan tekan hingga 250kg/cm persegi dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Seharusnya, beton ini sudah bisa dipakai untuk lapangan parkir atau trotoar bagi pejalan kaki.

Harganya pun bersaing dengan produk konvensional. Paving block biasanya berkisar Rp 80 – Rp 110 ribu, tapi Rebricks mematok harga Rp 95 ribu per meter persegi.

“Kelebihan kami menawarkan produk ramah lingkungan. Teman-teman bisa menyelamatkan banyak sampah dan harga kami kompetitif,” katanya lagi.

Setiap 1 meter persegi paving block, Rebricks setidaknya sudah mengurangi 880 sampah plastik yang beredar. Dia berharap baik pemerintah dan perusahaan swasta mau memanfaatkan paving block Rebricks untuk pembangunan infrastruktur.

Jika paving block daur ulang digandrungi, Ovy berharap makin banyak usaha daur ulang sejenis Rebricks yang muncul. Ovy tidak takut berkompetisi karena bagaimanapun sampah di Indonesia terlalu banyak dan dibutuhkan banyak orang pula untuk membereskannya.

“Yang kita gunakan ini kan sampah terbuang, sampah terakhir yang tidak akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kalau nggak jadi Rebricks. Syukur-syukur kalau di TPA,” kata Ovy.

Kemungkinan lain, sampah itu akan berakhir di laut, sungai, dan tempat-tempat lain yang mencemari lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjataitan memprediksi pada 2025 akan ada tambahan 780 ribu sampah plastik setiap tahun jika Indonesia tidak berbenah dan peneliti memperkirakan pada 2050, sampah plastik bisa lebih banyak dari ikan di laut.


Baca juga artikel terkait SAMPAH PLASTIK atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abdul Aziz
DarkLight