Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali: Diwariskan SBY, Dikerjakan Jokowi

tirto.id - Pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018, menuai protes. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi sasaran kritik, padahal pertemuan itu sudah digagas empat tahun lalu, sejak masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Keinginan Indonesia menjadi penyelenggaraan acara IMF-WB pada era SBY memang tidak begitu menjadi sorotan publik karena terjadi pada akhir masa kepemimpinannya. Berdasarkan laman resmi pemerintah tentang pertemuan tahunan di Bali, agenda tahunan itu berawal pada September 2014.

Pada bulan tersebut, Indonesia mengirimkan proposal untuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB. Dalam proses seleksi, Indonesia akhirnya ditunjuk oleh IMF-WB pada 2015 dalam pertemuan resmi di Lima, Peru.

Fakta bahwa pertemuan tahunan IMF-WB di Bali diusulkan pada pemerintahan SBY sebenarnya bukan hal baru. Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR pada akhir Oktober 2017, yang dihadiri Setya Novanto (Ketua DPR), Fadli Zon dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR), Sri Mulyani, menyampaikan bila proses pencalonan diri Indonesia menjadi tuan rumah sudah diajukan sejak September 2014.

"Kami sampaikan proses ini mulai September 2014, jadi pada akhir sebelum Presiden SBY ingin jadi tuan rumah IMF-WB 2018 itu disampaikan," kata Sri Mulyani pada Oktober 2017.

Dalam proses tersebut, kata Sri Mulyani, Indonesia masuk ke dalam 20 negara lain dan terpilih 3 negara final dan sampai akhirnya Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah IMF-World Bank 2018.

Namun demikian, pelaksanaan pertemuan tahunan IMF itu mendapat protes dari beberapa pihak usai bencana alam yang melanda sejumlah daerah dalam tiga bulan terakhir ini, seperti gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat hingga gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala, Palu, Sigi dan sekitarnya pada 28 September 2018.

Disetujui Pemerintah Sejak Awal

Banyaknya protes soal penyelenggaraan pertemuan tahunan di Bali membuat Menteri Keuangan era SBY, Chatib Basri, angkat bicara. Dalam pernyataannya di akun Twitter pribadinya @ChatibBasri, ia mengaku bahwa pertemuan itu memang diusulkan pada 2014. Ia mengatakan bila pertemuan itu memang menguntungkan sejak awal.

"Salah satu manfaat pertemuan tahunan, kita bisa memperjuangkan ide kita di forum-forum itu," cuit Chatib pada 6 Oktober 2018, pukul 6.48 PM.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keuntungan pertemuan di Bali tidak perlu diragukan. Ia mengklaim pertemuan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas angka 0,5 persen.

"Ternyata itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 5,9 sampai 6,6 persen. Jadi kalau ada yang mengatakan apa manfaatnya? Sangat banyak manfaatnya," kata Luhut pada 17 September 2018.

Meski demikian, acara ini memang disokong anggaran yang tak bisa dibilang sedikit. Setidaknya, menurut klaim terakhir, uang yang dialokasikan buat pertemuan ini mencapai Rp855,5 miliar; terdiri anggaran tahun 2017 sebesar Rp45.415.890.000 dan anggaran tahun 2018 sebesar Rp810.174.102.550.

Tak semua uang sebanyak itu berasal dari APBN. Sebesar Rp137 miliar adalah kontribusi dari Bank Indonesia. Sisanya, Rp672,59 miliar, dari saku Kemenkeu (APBN). Pagu yang ditetapkan BI berkurang setelah pada Agustus 2018 ada rencana mengalokasikan hingga Rp243 miliar.

"Uang Kemenkeu dari APBN. BI ya uang BI sendiri [uang BI tidak berasal dari APBN]. Tapi realisasinya tergantung harga yang dikeluarkan," kata Peter Jacobs, Ketua Satuan Tugas Bank Indonesia untuk Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tersebut, kepada Tirto, Mei lalu.

Rp855,5 miliar jadi nominal teranyar yang dikutip banyak media. Sebelumnya, muncul banyak versi: ada yang mengutip angka Rp841 miliar, Rp817 miliar, Rp868 miliar, dan bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pernah menyebut angka Rp1,1 triliun. Itu hanya untuk biaya operasional. Belum termasuk untuk keperluan lain semisal uang untuk memperbaiki dan membuat infrastruktur.

Susiwidjiono, Ketua Pelaksana Harian Annual Meeting IMF-World Bank, mengatakan kepada Tirto bahwa perbedaan nominal tersebut wajar-wajar saja. Sebab, semua memang serba cepat dan berubah-ubah. Penyebabnya: panitia sendiri menyesuaikan biaya perkiraan dengan kondisi di lapangan seperti harga pasar; atau, karena diminta oleh tim IMF-Bank Dunia yang secara reguler memantau persiapan pertemuan dengan mengecek langsung ke Indonesia.

"Ada yang mengutip awal-awal perkiraan anggaran. Itu belum diskusi. Tim besar mereka datang. [Setelah evaluasi dan diskusi] berubah lagi konsepnya," kata Susiwidjiono, yang juga menjabat staf ahli di Kemenkeu.

Sulit menemukan mata anggaran yang menyebut secara spesifik mengenai pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali dalam APBN.

Mata anggaran yang tertera di sana masih gelondongan seperti "program pengawasan", "program pendidikan dan pelatihan", dan sejenisnya. Pun ketika menukik ke dokumen Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Mata anggaran juga masih kasar semisal "belanja gaji dan tunjangan", "belanja barang operasional," dsb. Begitu juga bila melihat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Mengenai ini, Susiwidjiono menyebut komponen biayanya memang dirinci dalam beberapa bagian yang terpisah, semisal mata anggaran "belanja jasa" dan "belanja modal". "Beberapa bagian yang besar disatukan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah ekonomi, Hendrawan Supatikno mengatakan proses pemilihan Indonesia menjadi tuan rumah juga pernah ditegaskan dalam presentasi di awal tahun 2018 oleh Kementerian Keuangan. Saat itu, dikatakan bahwa Indonesia sudah mengajukan menjadi tuan rumah sejak 2014.

Namun Hendrawan mengatakan protes ini hanyalah cara-cara partai oposisi pemerintahan Jokowi untuk memojokkan pemerintah. "Mereka tahu. Tapi dalam politik setiap celah pasti dimanfaatkan untuk memojokkan lawan," ucap Hendrawan saat dihubungi Tirto, padaSenin (8/10/2018).

"Itu sudah lama direncanakan," kata dia menambahkan.

Politikus PDIP ini mengklaim, didapuknya Indonesia menjadi tuan rumah bisa membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia kuat secara ekonomi. Indonesia dianggap bisa menjadi contoh keberhasilan ekonomi di Asia Tenggara.

"Manfaat langsungnya adalah puluhan ribu delegasi peserta. Dengan menjadi tuan rumah, ada anggapan bahwa kebijakan makro ekonomi Indonesia dinilai bisa dijadikan contoh keberhasilan," katanya.

Sedangkan Presiden ke-6 RI SBY juga mencuit lewat akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, pada Senin (8/10/2018). Ia berharap pemerintah bisa transparan terhadap penyelenggaraan acara IMF-WB di Bali yang terkesan terlalu mewah.

"Terhadap kritik yg menilai biaya perhelatan ini kelewat besar, pemerintah bisa berikan penjelasan & klarifikasi yg gamblang & transparan *SBY*," demikian cuitan SBY pada 7 Oktober, pukul 9.39 PM.

SBY menambahkan, agar tidak terjadi fitnah dan hoaks, DPR RI bisa meminta penjelasan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat lakukan audit apakah terjadi pemborosan atau tidak.

"Negara kita miliki sistem & tatanan yg baik jika ada "perselisihan". Namun, berikan kesempatan kpd negara menjadi tuan rumah yg baik *SBY*," demikian cuit SBY terkait pro dan kontra pertemuan IMF yang berlangsung di Bali pada 8-14 Oktober 2018.