Gempa Palu & Donggala: Perlukah Pertemuan IMF di Bali Dibatalkan?

tirto.id - Gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat lalu (28/9/2018) dianggap membuat konsentrasi pemerintah sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali terpecah. Desakan untuk membatalkan agenda itu pun mencuat, salah satunya diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan agar pemerintah lebih baik fokus pada penanggulangan bencana di Palu dan sekitarnya. Apalagi, puluhan ribu korban yang menjadi korban gempa dan tsunami masih dalam kondisi memprihatinkan.

“Batalkan saja pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali. Utamakan urus Palu dan Donggala. Alihkan dananya yang Rp1 triliun untuk korban, termasuk di NTB,” kata Fadli dilansir akun Twitter resminya @kabarFZ, pada 29 September 2018.

Menanggapi desakan itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pertemuan IMF di Bali tak akan menjadi penghambat bagi proses rehabilitasi di Palu. Ia bahkan menyebut bila agenda IMF bisa menjadi ajang untuk mencari bantuan internasional serta bertukar pengalaman soal mitigasi bencana.

“Kan enggak hanya Indonesia yang bermasalah, Chili sampai 9,5 SR (gempanya). Jadi jangan pikir Indonesia saja, jadi saya pikir Indonesia bisa jadi leader untuk mengedepankan ini [mitigasi bencana], karena belum pernah dibicarakan ini,” kata Luhut, Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Selain itu, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan biaya cukup besar dari sisi persiapan. Lagi pula, kata dia, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan terburuk pertemuan International Monetry Fund (IMF) dan World Bank yang digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2018.

Misalnya, bila gempa terjadi di Bali atau Bandara Internasional Ngurah Rai harus ditutup karena erupsi Gunung Agung, kata Luhut, pihaknya pun sudah mengantisipasinya. “Kami sekarang semakin dalami gempa Indonesia seperti sarapan pagi. Karena kita ring of fire tadi, jadi enggak perlu kecil hati, kita sudah ditakdirkan hidup di sini,” kata Luhut.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Sundari menyampaikan, kegiatan IMF harus tetap berjalan terus dan tak mungkin dibatalkan. Sebab Indonesia telah menganggarkan data yang cukup besar untuk persiapan acara tersebut.

Anggaran tersebut, kata Eva, sudah tertera dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) Kementerian Keuangan. “Cukup besar juga dananya. Tapi saya belum cek serapan totalnya berapa,” kata Eva.

Ia juga menilai bahwa penyelenggaraan AM-IMF tak akan membuat pemerintah keteteran dalam penanggulangan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Lagi pula, kata Eva, pemerintah telah menggelar beberapa kali rapat untuk penyaluran logistik kepada para korban bencana.

Selain itu, menurut dia, ada banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari penyelenggaraan tersebut. Selama penyelenggaraan AM-IMF jumlah pengunjung acara ke Bali diperkirakan meningkat hingga mencapai 19.800 orang. Mereka berasal dari 189 negara peserta AM-IMF.

Menurut Eva, 5.050 orang di antaranya merupakan delegasi dan 14.750 berasal dari non delegasi. Sementara itu, akan ada pula 13.000 di antara pendatang internasional dan 1.750 dari Indonesia.

Selain menarik investasi ke Indonesia, kata Eva, situasi pasca bencana di Palu dan Donggala juga bisa dibahas dalam pertemuan tahunan IMF, sehingga memunculkan simpati negara-negara lain terhadap Indonesia.

“Jadi justru kita tetap melaksanakan kewajiban [penanggulangan bencana] dan nanti di IMf bisa ada semacam find rising dari peserta IMF dan World Bank, kan malah lebih bagus," kata Eva beralasan.

Persiapannya Nyaris 100 Persen

Panitia Harian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 menyebutkan perkembangan persiapan penyelenggaraan pertemuan tahunan di Nusa Dua, Bali, telah mencapai 96 persen per 28 September 2018. Artinya, sangat kecil peluangnya untuk diundur, apalagi dibatalkan.

Ketua Panitia Pelaksana Harian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Susiwijono dalam temu media di Jakarta, Senin (1/10/2018) menjelaskan, sisa empat persen persiapan yang belum diselesaikan yaitu menyangkut teknologi informasi komunikasi, audio video, dan ruangan kantor.

“Kami mengejar penyelesaian dari konversi kamar hotel menjadi ruangan kantor yang sudah berjalan dua minggu ini,” kata Susiwijono seperti dikutip Antara.

Total alokasi jumlah ruangan kantor yang dikonversi menjadi kamar hotel sebanyak 597 ruangan yang tersebar di tiga hotel, yaitu Westin sebanyak 467 ruang, Bali Nusa Dua Hotel 88 dan Grand Whiz 44.

Jumlah ruangan kantor yang sudah disewa negara peserta 148 dari 154 alokasi ruangan yang disewakan. Sedangkan sisanya 443 ruangan digunakan sebagai kantor oleh pihak IMF, Bank Dunia, dan panitia nasional.

Sementara itu, data registrasi peserta yang masuk ke sistem Meetings Team Secretariat IMF-WB tercatat sebanyak 11.093 orang. Data registrasi yang masuk ke sistem Pemerintah RI 13.942 orang dan baru disetujui 10.443 orang.

Sidang Tahunan IMF-WB dilaksanakan pada 8-14 Oktober 2018 dengan mempertemukan pemerintah dari 189 negara dan pihak nonpemerintah. Acara utama dari pertemuan itu akan digelar pada 12 dan 13 Oktober, antara lain Development Committe, pertemuan IMF Committe, dan pertemuan antarmenteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G-20.