tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu RI terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan dia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Luhut terpantau selesai memberikan klarifikasi pukul 16.12 WIB. Dia mengaku hanya menjelaskan kejadian saat pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia berlangsung Oktober lalu kepada Bawaslu RI.
"Ya dijelaskan. Enggak ada boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Tidak ada dalam urusan kampanye," kata Luhut di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Luhut dan Sri Mulyani dianggap menunjukkan keberpihakan pada salah satu kandidat pilpres 2019 saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali. Mereka dilaporkan seorang bernama Dahlan Pidou dan Advokat Nusantara. Luhut dan Sri diadukan karena meminta Managing Director IMF Christine Lagarde serta Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim untuk berpose foto dengan satu jari.
Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat ajakan Luhut dan Sri Mulyani agar Lagarde serta Jim Yong Kim tak mengangkat dua jari ketika berfoto. Alasannya, angka 2 identik dengan nomor urut Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
"Ya spontan terjadi saja. Kami bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Meluapkan kegembiraan bersama Lagarde dan Jim Yom Kim bilang bahwa tidak terbayangkan Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-World Bank ini pada tataran kelas dunia,'" kata Luhut.
Eks Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu juga mengaku tak merasa melanggar aturan pemilu apapun saat pertemuan IMF-World Bank berlangsung. Dia mengaku sudah membaca UU Pemilu dan tak menemukan aturan apapun yang dilanggar.
"Saya bilang Indonesia nomor satu," ujar Luhut. "Bu Ani [Sri Mulyani] hanya ingatkan. Beritahu bahwa nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa," lanjut Luhut.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Alexander Haryanto
