Perjalanan Wali Nanggroe dan Mendagri Rawat Warisan Budaya Aceh

tirto.id - Di usia 86 tahun, tutur katanya masih teratur, tenang, dan hati-hati. Sesekali ia menyisipkan bahasa Inggris dengan fasih—perilaku yang mengingatkan kita bahwa pengalaman hidupnya banyak dihabiskan di meja perundingan internasional.

Sekilas, Teuku Malik Mahmud Al Haythar, Wali Nanggroe Aceh ke-9, tidak terlihat seperti figur yang pernah berada di pusat pergolakan politik Aceh. Namun, sejarah mencatat namanya sebagai salah satu aktor penting di balik jalan panjang menuju perjanjian damai Helsinki 2005.

Bertahun-tahun sebelum perundingan itu terjadi, Malik adalah bagian dari lingkaran inti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hasan Tiro. Jabatan tertinggi Malik adalah Perdana Menteri GAM. Kini, sejarah juga menempatkannya sebagai orang yang menutup babak konflik, bukan menguaknya.

Malik adalah penandatangan nota damai Helsinki, berdampingan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Hamid Awaluddin dari pihak Republik Indonesia. Keduanya merumuskan kesepahaman yang menjadi pijakan penting: penghentian keinginan membentuk negara Aceh merdeka serta komitmen membangun perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat.

Salah satu butir kesepakatan itu adalah penguatan Lembaga Wali Nanggroe sebagai otoritas adat Aceh. Lembaga ini tak lahir dari ruang kosong. Ia punya akar sejarah panjang sejak 1874, ketika dibentuk oleh Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh, Tuwanku Muhammad Raja Keumala, sebagai simbol pemersatu rakyat melawan kolonial Belanda.

Setelah 2013, lembaga tersebut menjelma menjadi institusi adat yang independen, bersifat personal, dengan Malik Mahmud sebagai sosok otoritatif dalam adat dan sosial masyarakat Aceh.

Ruang Pertemuan Dua Jalan: Aceh dan Republik

Rabu pagi (12/11/2025), di Gedung Putih Wali Nanggroe, irama sejarah itu kembali berdentang. Dalam balutan busana adat Aceh, Malik Mahmud menganugerahkan gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Gelar itu punya dasar yang tak sederhana. Malik menyinggung keteladanan Tito selama menjabat Kapolri (2016-2019), terutama ketika sang jenderal terbukti mampu menjaga komunikasi sosial di Aceh dan menunjukkan nilai persaudaraan serta kebangsaan dalam bingkai NKRI.

"Semoga anugerah (Petua Panglima Hukom Nanggroe) ini menjadi lambang persaudaraan, penghormatan, dan komitmen bersama untuk terus menjaga kedamaian dan persatuan,” ujar Malik dalam prosesi pemberian gelar tersebut.

Tito bukan satu-satunya pejabat pemerintah pusat yang menerima penghormatan serupa. Pada 2018, Lembaga Wali Nanggroe memberikan gelar Sri Lila Wansa kepada Panglima TNI saat itu, Marsekal Hadi Tjahjanto, atas perannya mendukung proses reintegrasi Aceh.

Di balik pemberian gelar-gelar ini, ada pesan yang lebih dalam: keinginan agar hubungan Aceh-pusat terus bergerak dalam rel yang setara dan saling percaya. Malik Mahmud, yang dulu berada di seberang Republik, kini berdiri sebagai pengemudi arah hubungan yang jauh lebih konstruktif.

Menjaga Damai dari Titik Nol

Dalam berbagai kesempatan, Malik kerap menegaskan pentingnya menutup ruang bagi potensi konflik. Ia turun langsung ketika tensi sosial memanas, misalnya saat pengangkatannya sebagai Wali Nanggroe ke-9 memicu bentrokan karena pengibaran bendera bulan bintang. Ia meminta masyarakat menahan diri, mengingatkan bahwa simbol bisa ditunda, tetapi perdamaian tak sedikit pun boleh retak.

“Aceh akan tetap di dalam NKRI,” kata Malik pada 2012. Pernyataan singkat itu bukan sekadar afirmasi politik, tetapi garis tegas bahwa peristiwa kelam di masa lalu tak boleh berulang lagi di Aceh, sekarang maupun nanti.

Perjalanan hidup Malik sarat transformasi. Ia pertama kali bersentuhan dengan gerakan Aceh sejak remaja, ketika ayahnya mengajak membantun jaringan DI/TII dari Singapura. Bahkan, pertemuan Malik dengan Hasan Tiro berlangsung saat Malik masih muda. Saking eratnya, hubungan kedua tokoh tersebut diumpamakan seperti hubungan ayah dan anak. Kini, narasi perjuangan itu Malik bergeser menjadi sosok di balik upaya menjaga stabilitas, adat, dan masa depan sosial Aceh.

Satu Panggung, Dua Harapan

Prosesi penganugerahan gelar kepada Tito Karnavian bukan sekadar seremoni adat. Prosesi itu menandai babak baru hubungan antara Lembaga Wali Nanggroe dengan pemerintah pusat yang bukan lagi konfrontatif, melainkan kolaboratif.

Dalam sambutannya, Tito menyebut perlunya memperkuat Lembaga Wali Nanggroe, baik dari segi eksistensi maupun anggaran. Bagi Tito, lembaga adat sebesar Wali Nanggroe mestinya dapat bergerak lebih aktif dalam agenda pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dengan kata lain, baik sang Wali maupun sang Menteri sama-sama memberi isyarat bahwa masa depan Aceh adalah ruang pertemuan, bukan perpisahan; ruang membangun, bukan membelah.

Kini, jelas sudah bahwa takhta sang Wali berada dalam dalam rangkulan Republik. Gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe adalah monumen yang menyiratkan tekad untuk saling menopang, memastikan damai di Aceh tetap terawat sebagai warisan paling berharga dari bentangan panjang sejarah di sana.

(JEDA)