tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di awal 2021 dilakukan sesuai jadwal dan sesegera mungkin sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Sesuai arahan Presiden, Menteri Sosial telah menginstruksikan kami untuk segera menyalurkan bantuan sosial di awal 2021," kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras saat dihubungi di Jakarta.
Bansos yang akan disalurkan tersebut meliputi bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp200 ribu per bulan.
Kemudian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan program keluarga harapan bagi 10 juta KPM juga menjadi sektor yang akan dipercepat realisasinya di awal 2021.
"Alokasi BPNT atau program kartu sembako ini alokasinya untuk 18,8 juta KPM yang setiap bulannya mendapat Rp200 ribu," ujar Hartono.
Menurut dia, bantuan-bantuan sosial tersebutlah yang segera disalurkan oleh Kemensos di awal 2021 sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pada 2021 pemerintah fokus pada empat sektor, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial.
Masing-masing sektor mendapatkan dukungan dana yang berbeda-beda. Untuk aspek kesehatan APBN yang digelontorkan Rp169,7 triliun, alokasi belanja pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun dan sektor perlindungan sosial sebesar Rp408,8 triliun.
Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dalam APBN 2021 dengan anggaran Rp408,8 triliun. Dalam pernyataannya, Presiden menginstruksikan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.
Tujuannya, agar belanja APBN bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Presiden juga memberi arahan kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar bansos segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.
Bansos 2021 Jabodetabek Akan Diganti BST
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) RI Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST) pada 2021.
"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya di Gedung Kementerian Sosial Jakarta, Senin.
Sebelumnya sebanyak 1,8 juta keluarga di Jabodetabek yang terdampak COVID-19 mendapatkan bantuan sosial sembako senilai Rp600 ribu selama tiga bulan sejak April hingga Juni yang didistribusikan dua kali setiap bulan. Kemudian bansos sembako berlanjut hingga Desember 2020 dengan nilai bantuan menjadi Rp300 ribu setiap bulan.
Untuk bansos di luar Jabodetabek, katanya, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan COVID-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," kata Menko PMK tersebut.
Terkait penyaluran BST, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki rekening bank. Oleh sebab itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.
Selain itu, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang penting-penting saja.
Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," ujarnya.
Kemensos, ujarnya, masih memikirkan cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
Editor: Agung DH
