tirto.id - Pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran bantuan sosial Jabodetabek diubah dari sembako menjadi tunai mulai 2021.
"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST [bantuan sosial tunai], tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya di Gedung Kementerian Sosial Jakarta, Senin (14/12/2020), melansir Antara.
Terkait penyaluran bansos tunai, Muhadjir menyebut melibatkan PT Pos, karena tak semua penerima punya akun bank.
Sebelumnya, terjadi dugaan korupsi bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Terdapat lima tersangka, termasuk Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Posisi Juliari yang ditinggalkan kini telah diisi sementara oleh Muhadjir yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Anggaran bansos sembako Jabodetabek yang sempat dikorupsi pada 2020 sebesar Rp6,8 triliun berasal dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima oleh Kementerian Sosial. Pada tahun depan, saat bansos tunai disalurkan di Jabodetabek, belum diketahui anggarannya.
Muhadjir menambahkan, penyaluran bansos tunai harus memperhatikan penerima agar benar-benar tepat sasaran.
Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," ujarnya.
Kemensos, ujarnya, masih memikirkan cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
Terkait penyaluran bansos non-tunai sempat dikritik. Penyaluran bansos disarankan tunai untuk mencegah korupsi seperti dilakukan oleh Mensos Juliari.
Editor: Zakki Amali
