tirto.id -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta agar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengkaji kembali pernyataannya terkait rencana operasi militer di bumi Cenderawasih tersebut. Pasalnya, statement Luhut dinilai meresahkan.
“Hal ini berpotensi memberi umpan balik yang luar biasa bagi seluruh komponen masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Jumat (18/3/2016).
Menurut dia, pihaknya berharap agar Menkopolhukam tidak memberikan pernyataan yang dapat meresahkan. Hery juga menyarankan agar Luhut sebaiknya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan sebuah pernyataan ke publik.
Karena itu, lanjut Hery, pihaknya meminta agar pemerintah pusat mengkaji ulang rencana operasi militer di Papua sebagaimana pernah dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah.
“Kami belum tahu soal informasi operasi keamanan yang akan diberlakukan di Papua, tapi soal itu harus kita duduk bersama, jangan sampai ada pernyataan emosional sesaat,” ujarnya.
Sebelumnya, empat orang pekerja di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, tewas akibat penyerangan kelompok sipil bersenjata. Penembakan ini disikapi pemerintah dengan akan melakukan operasi keamanan di Papua.
"Kita akan lakukan seperti di Poso. Poso, operasi maju dengan baik," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, beberapa hari lalu.(ANT)
