tirto.id - Pemerintah yakin target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat terealisasi sebelum tahun 2016 berakhir seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan KUR.
Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Bobby Hamzah Rafinus mengatakan pada Senin, (18/4/2016), bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat hingga 7 April 2016 sudah mencapai Rp31 triliun atau 25,8 persen dari target Rp120 triliun yang dibuat oleh lembaga penyalur KUR untuk tahun 2016, dan dengan prediksi bahwa permintaan KUR akan meningkat, ia memperkirakan bahwa target penyaluran KUR itu bisa terealisasi bahkan sebelum akhir tahun.
"Di triwulan selanjutnya, sesuai tren tahun-tahun sebelumnya, realisasi bisa tumbuh lebih cepat," kata Bobby dalam diskusi bertajuk 'Diseminasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian Nasional dan Klinik Bisnis Wilayah Barat' di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut Bobby, permintaan KUR dari nasabah di tiga triwulan mendatang akan lebih tinggi. Hal itu, kata dia, tidak lepas dari manfaat perbaikan iklim usaha dan bisnis hasil kebijakan deregulasi, serta peningkatan konsumsi masyarakat.
Peningkatan permintaan itu juga, lanjutnya, dipicu oleh subsidi bunga dari pemerintah yang membuat bunga kredit KUR turun ke 9 persen pada 2016, dari 12 persen di 2015.
"Subsidi bunga 9 persen itu sudah terealisasi, silakan tanya bank-bank [penyalur KUR], bukan wacana," katanya, sembari menambahkan bahwa untuk mendukung subsidi bunga 9 persen tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp10,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Namun, kata dia, pemerintah belum berencana menambah alokasi subsidi bunga KUR pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, karena terlalu berisiko memperlebar defisit anggaran yang dijaga sebesar 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto.
Bobby melihat pertumbuhan penyaluran KUR ke depannya juga akan dipicu oleh perluasan lembaga penyalur KUR, yang sebelumnya hanya dikuasai oleh segelintir perbankan. Kini, lembaga pembiayaan dan koperasi juga dapat menjadi penyalur KUR.
Hingga 18 April ini, kata Bobby, ada empat perusahaan pembiayaan yang sedang menyelesaikan proses administrasi untuk menjadi penyalur KUR. Proses administrasi yang dimaksud adalah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan, memiliki sistem informasi yang terhubung ke lembaga penjamin KUR, serta memiliki sarana Sistem Kredit Informasi Program (SKIP).
Sementara itu, realisasi KUR hingga April ini disalurkan oleh enam bank yakni, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sinarmas, Bank Maybank, Bank Pembangunan Kalimantan Barat dan Bank Pembangunan NTT.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady mengatakan pemerintah juga ingin memeratakan penyaluran KUR ke seluruh wilayah Indonesia.
Menurut data statistik Kemenko Perekonomian hingga akhir Maret 2016, realisasi KUR paling banyak di Jawa Tengah sebesar Rp6 triliun, Jawa Timur sebesar Rp5 triliun dan Jawa Barat Rp4,5 triliun. Sementara itu realisasi KUR di luar Pulau Jawa masih di bawah Rp3 triliun, dengan realisasi Sulawesi Selatan menjadi yang tertinggi, yakni sebesar Rp2,6 triliun. (ANT)
