tirto.id - Pemerintah mengakui kesulitan untuk mendata seluruh pelaku UMKM Indonesia selama ini, sehingga data yang dimiliki menjadi kurang akurat. Bahkan, urusan mendata UMKM oleh pemerintah ini kalah baik dengan platform digital.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan pemerintah sebenarnya masih terus berbenah terkait persoalan data UMKM ini.
“Kami selalu sebut ada 59 juta lalu sekarang 62 juta UMKM. Itu hanya proyeksi. Tidak ada by name by address. Kalau kita tanya mungkin yang punya data lebih konkret itu digital platform,” ucap Rudy di Jakarta, Senin (19/9/2019).
Rudy mencontohkan Gofood, platform pesan-antar milik Go-Jek memiliki data yang lengkap terkait UMKM yang menjadi mitra mereka. Misal, data tentang 96 persen mitra Gofood adalah UMKM, kenaikan omzet UMKM sebanyak 3,5 kali lipat usai bergabung dengan Gofood dan lain sebagainya.
Melihat contoh data dari platform digital itu, Rudy berharap peraturan pemerintah (PP) soal e-commerce dapat segera rampung. Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah bisa melihat data terkait UMKM yang dimiliki pelaku e-commerce.
“Jumlah UMKM itu jutaan, tapi ini proyeksi. Tidak pernah ada sensus khusus untuk UMKM. Selama ini survei tapi enggak detail karena enggak by name-address. Kami harap ada kolaborasi pemerintah dan platform soal data. Jadi kami bisa membina UMKM agar naik kelas,” ucap Rudy.
Gara-gara minimnya data UMKM, Rudy juga mengakui pemerintah kesulitan untuk memberikan insentif secara tepat sasaran. Akibatnya insentif diberi berlaku umum, seperti keringanan pajak. Padahal, tidak semua membutuhkan hal itu.
Di samping itu, ia menyadari ada kendala dari UMKM yang sulit mengakses kredit perbankan. Hal itu dikarenakan sebagian besar UMKM memang tidak mengerti membuat laporan keuangan. Untuk itu, ia juga berharap platform digital bisa ikut membina UMKM.
“Kami juga minta tolong platform digital untuk mengedukasi mitra UMKM untuk membuat laporan keuangan,” ucap Rudy.
Masalah lain yang turut diakui Rudy juga meliputi pendataan sektor kuliner yang belum rapih. Ia menyebutkan data antara sektor kuliner dengan bisnis makanan-minuman masih tercampur. Alhasil, tidak mudah untuk mengetahui kontribusi sektor kuliner.
“Sektor kuliner saat ini datanya masih rancu antara kuliner dan mamin yang besar,” tuturnya.
Editor: Ringkang Gumiwang
