Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2.567,9 triliun untuk menunjang delapan program prioritas nasional pada tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, anggaran tersebut merupakan bagian dari total belanja pemerintah yang direncanakan mencapai Rp3.842 triliun pada tahun depan.
“Ke depan kami optimistis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” ujar Airlangga dalam acara Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025).
Airlangga memaparkan, program prioritas pertama adalah program ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun, terutama untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat dan pengadaan beras melalui Bulog.
Sementara itu, ketahanan energi mendapat anggaran Rp402,4 triliun yang dialokasikan untuk subsidi energi. Rinciannya, untuk insentif perpajakan Rp16,7 triliun, EBT Rp37,5 trilliun, listrik desa Rp5 triliun, dan dukungan lainnya Rp0,6 triliun.
Selanjutnya, untuk program makan bergizi gratis (MBG), yang saat ini telah menjangkau 44 juta penerima, mendapatkan porsi anggaran Rp335 triliun. Airlangga menargetkan program ini dapat dinikmati oleh 80 juta penerima manfaat pada Mei atau Juni 2026.
“Dan tentu ini multiplier effect-nya juga luar biasa,” ujarnya.
Lalu, sektor pendidikan mendapat alokasi terbesar sebesar Rp757,8 triliun, yang mencakup program sekolah unggulan, sekolah rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.
Untuk kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp244 triliun, sedangkan pembangunan koperasi dan UMKM mendapatkan Rp181,8 triliun.
Program pertahanan nasional diberi anggaran sebesar Rp424 triliun, sementara akselerasi investasi dan perdagangan global memperoleh Rp57,7 triliun.
Di luar program utama, Airlangga juga menyoroti komitmen pemerintah untuk mendorong sektor perumahan, termasuk penangguhan PPN hingga 2027 dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan senilai Rp130 triliun untuk mengurangi backlog perumahan.
Ia menekankan bahwa semua program ini membutuhkan sinergi dengan dunia usaha. “Ini semua angka yang besar yang kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” ucap Airlangga.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Andrian Pratama Taher
