Pemerintah akan Tambah Penerima Bantuan Pangan Nontunai

tirto.id - Pemerintah akan menambah jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada Januari ini dari 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 2,6 juta pada Februari 2018. Angka itu akan ditambah terus secara bertahap untuk mencapai 10 juta KPM dalam satu tahun ini di 44 kota Indonesia.

“Kalau sudah beres yang 1,2 juta, ditambah menjadi 2,6 juta yang bantuan non tunai. Tapi, syaratnya 1,2 juta ini bisa beres dulu. Artinya, keluarga miskin itu sudah dapet semua rekeningnya itu. Kalau belum beres jangan ditambah dulu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kawasan kantor Kementerian PMK Jakarta pada Selasa (16/1/2018).

BPNT ini adalah dana bantuan yang diberikan pemerintah melalui transfer digital ke kartu rekening KPM, masing-masing Rp110 ribu per bulan. Kartu tersebut disebut kartu Combo. Kartu ini merupakan gabungan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pemberian BPNT ini kepada KPM dilaksanakan setiap tanggal 25, sama seperti Bansos Rastra. Bedanya, BPNT ini KPM bebas membelikan uang nontunai tersebut untuk kebutuhan pangan di e-warung yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Dia bisa belanja di warung, tentunya kartunya nanti harus bisa dibaca dengan alatnya. Sehingga nanti dia bisa beli bukan hanya beras, mungkin telor, atau apalah,” ucap Darmin.

Darmin menjelaskan pelaksanaan pemberian BPNT dievaluasi sekitar dua minggu dari tanggal 25 untuk memastikan penyalurannya rampung dengan baik.

“Mengevaluasi beres apa enggak. Kalau beres ditambah 2,6 juta, dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang. Nah, nanti setiap dua bulan ada penambahan sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pelaksanaan Bansos Pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa beras sejahtera (Rastra) yang dilakukan oleh BULOG setiap tanggal 25. Bantuan beras yang disalurkan 142 ribu ton ini tertuju untuk 14,2 juta KPM di 54 ribu titik distribusi sepanjang Januari ini.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Karyawan Gunarso menerangkan peran BULOG dalam program Bansos ini adalah sebagai pihak yang menyiapkan barang dan mendistribusikan hingga ke titik sasaran. Sementara itu, ada pengawasan dari tim koordinasi dan pengendalian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Menurut Karyawan Gunarso, beras yang dijual lewat program ini harganya Rp10 ribu per kilogram. "Februari akan dievaluasi lagi apakah ini tetap atau berkurang," ujarnya di kantor Kemenko PMK Jakarta pada Selasa (16/1/2018).

Stok beras Bansos ini cukup untuk Maret-April, dikatakan Karyawan, sedangkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 2017 tersedia 150 ribu ton. Stok beras yang sudah keluar selama operasi pasar ada 142 ribu ton sampai dengan 11-12 Januari 2018 di lebih dari 20 ribu titik yang bekerjasama dengan pedagang toko-toko.

"Kalau ada kekurangan, pemerintah kan punya anggaran di 2018 sebesar Rp2,5 triliun untuk penambahan CBP. Kalau itu dicairkan ke BULOG, maka akan nambah lagi stok cadangan beras pemerintah menjadi kurang lebih 400 ribu ton lebih," pungkasnya.