Pembebasan Lahan LRT Jabodebek Butuh Rp1,6 Triliun

tirto.id - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono mengungkapkan pihaknya siap melakukan pembebasan tanah guna melancarkan pembangunan LRT (light rapid transit) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) yang memerlukan dana sekitar Rp1,6 triliun.

“Telah dibahas untuk pembebasan lahan LRT Jabodebek [Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi]. Yang satu di sekitar Kwarnas (Cibubur) sebesar 4.500 meter persegi, selain itu ada di Bekasi Timur untuk lokasi depo dan stasiun sekitar 10 hektar,” ujar Prasetyo seusai berjumpa dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta pada Jumat (7/7/2017) sore.

Adapun keseluruhan dana tersebut, kata Prasetyo, berasal dari kas negara yang dikucurkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Sudah masuk tahap pembahasan, artinya sudah mulai dieksekusi. Sudah diusulkan ke LMAN juga, dan prosesnya akan berlangsung secepat mungkin. Prosesnya itu diserahkan ke LMAN, dan akan berbentuk APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan), serta mulai diproses pada 2017,” jelas Prasetyo.

Senada dengan Prasetyo, Direktur Operasional PT Adhi Karya (Persero), Pundjung Setya Brata juga mengatakan pembangunan LRT akan difokuskan pada dua depo besar, yakni di kawasan Cibubur dan Bekasi Timur.

“Diharapkan tanggal 14 Juli nanti, untuk yang di Kwarnas (Cibubur) sudah bisa mulai dieksekusi. Sementara untuk Bekasi Timur, karena 10 hektar, sebagiannya memang sudah punya Adhi Karya. Untuk 5 hektar pertama sudah bisa kita eksekusi, sementara 5 hektar lagi akan segera dieksekusi,” kata Pundjung.

Saat disinggung mengenai urgensi konstruksi dua depo tersebut, Pundjung menjelaskan bahwa pembangunan depo membutuhkan waktu yang relatif lama. “Jadi harus dilakukan segera. Sementara untuk stasiun, sudah ada beberapa yang masuk tahap konstruksi,” ucap Pundjung.

Masih pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pertemuannya dengan Prasetyo dan Pundjung masih membahas soal pembebasan lahan.

“Saya mau bulan ini (proses pembebasan lahan) selesai. Bulan depan lah sudah harus tuntas. Karena tanahnya ada yang milik pemerintah, ada juga yang milik warga, kalau punya warga maka kita berikan independent appraisal,” ungkap Luhut.