Masuk tirto.id
tirto.id - Pada perdagangan Kamis (25/9/2025), nilai tukar rupiah ditutup melemah 64 poin, setelah sebelumnya sempat anjlok 80 poin di level Rp16.749 per dolar Amerika Serikat (AS).
Sejalan dengan ketidakpastian sosial dan geopolitik, serta dinamika ekonomi yang terjadi di dalam negeri, mata uang Garuda diperkirakan akan bergerak fluktuatif di perdagangan Jumat (26/9/2025).
"Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp16.740-Rp16.810 (per dolar AS)," kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, dalam analisisnya, dikutip Jumat (26/9/2025).
Di global, penguatan dolar disebabkan oleh ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa, setelah Presiden AS Donald Trump yang pada Selasa (23/9/2025) lalu memperingatkan negara-negara Eropa untuk tidak membeli minyak dari Rusia. Sebagai buntut atas pembelian minyak Rusia itu, kini Washington tengah mempersiapkan sanksi baru untuk Eropa.
Masih dari AS, komentar Gubernur The Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell juga turut andil dalam membuat rupiah bergerak ke arah level Rp17.000 per dolar AS. Bagaimana tidak, dalam pidatonya beberapa hari yang lalu, Powell menekankan bahwa sinyal pelemahan pasar tenaga kerja AS mendorong the Fed untuk menyeimbangkan kembali prospek risikonya, dan mengafirmasi alasan penurunan suku bunga.
"Ke depannya, mandat ganda Fed menghadirkan keseimbangan yang rumit, meskipun kecenderungannya semakin mengarah pada perlindungan pasar tenaga kerja. Kemajuan menuju target inflasi 2 persen tampaknya tersendat, tetapi risiko kenaikan harga belum terwujud," jelas Ibrahim.
Selain itu, pelemahan rupiah juga didorong oleh meningkatnya serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan pembatasan ekspor bahan bakar tidak bisa dihindari.
Di sisi lain, dari dalam negeri gonjang-ganjing terjadi karena potensi pemberlakuan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty setelah Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Untungnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil jalan tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan.
"Ia khawatir jika tax amnesty kembali dijalankan, wajib pajak justru akan memanfaatkan celah tersebut. Tax amnesty berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak," tambah Ibrahim.
Sementara itu, merespon perkembangan nilai tukar Rupiah akhir-akhir ini, Bank Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui seluruh instrumen yang ada.
“Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui instrumen spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara terus menerus, melalui intervensi NDF”, kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam keterangan resminya.
Bank Indonesia yakin bahwa seluruh upaya yang dilakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, sesuai nilai fundamentalnya. Selain itu, Bank Sentral juga turut menjaga kondusifitas pasar keuangan domestik, sehingga mata uang Garuda semakin stabil.
"Bank Indonesia juga mengajak seluruh pelaku pasar untuk turut bersama-sama menjaga iklim pasar keuangan yang kondusif, sehingga stabilitas nilai tukar rupiah dapat tercapai dengan baik," tutur Perry.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
