tirto.id -
Sebab, partai berlogo banteng itu juga mengklaim telah memiliki infrastruktur yang berfungsi merekapitulasi data dari seluruh TPS-TPS di daerah.
Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional DPP PDIP, Arif Wibowo, mengatakan, pihaknya juga siap jika sistem dan infrastruktur mereka diaudit untuk menilai sejauh mana validitas data serta proper atau tidaknya metodologi yang mereka gunakan.
"Silakan diaudit sama-sama datanya. Apakah benar apakah kita memanipulasi silakan, asal auditornya harus independen," ujar Arif di kantor pusat PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).
Menurut Arif, hingga saat ini data yang masuk ke sistem milik PDIP, sudah mencapai 7,75 persen.
"Sampean bisa lihat. Baru 7,75 persen dari total jumlah TPS. KPU baru 1,25 persen dari jumlah TPS yang ada. Kita ikutin saja sampai selesai. Jadi bukan ini angkanya yang pasti belum. Ini baru 59.503 TPS dari 809 ribu lebih TPS," imbuhnya.
Arief juga mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui apa yang mendasari klaim BPN atas perolehan suara 62 persen.
Sebab, untuk melakukan rekapitulasi suara secara benar dibutuhkan waktu yang cukup lama.
Ia juga berharap agar BPN membuka metode yang mereka gunakan dalam menghitung perolehan suara yang digunakan.
"Silakan. Kita ini memberitahukan ini untuk mengajak masyarakat berpikir cerdas. Lha supaya masyarakat berpikir cerdas. Kalau ini kan data bergerak. Dan itu hasilnya adalah dari mereka input di setiap cabang kantor kita langsung masuk ke pusat," pungkasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
