KPU: Tak Ada Daerah yang Diprioritaskan Input Rekapitulasi Suara

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyampaikan, tak ada satu daerah pun yang diprioritaskan dalam melakukan input data hasil hitung surat suara ke server KPU.

Reporter: Hendra Friana

Terbit 19 Apr 2019 14:47 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Warga mengakses Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilu 2019 menggunakan gadget android di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (18/4/2019). KPU RI menggunakan aplikasi SITUNG Pemilu 2019 yang bisa diakses di laman www.pemilu2019.kpu.go.id, dengan tujuan mempercepat informasi hasil perhitungan riil sementara berdasar hasil pindai form C-1 resmi dari semua TPS di seluruh Indonesia maupun PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) dan bisa langsung diakses masyarakat, parpol, caleg maupun paslon presiden/wakil presiden yang berkontestasi di Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/pd.

tirto.id -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa proses upload hasil suara yang masuk ke server sistem hitung (situng) KPU dilakukan oleh masing-masing daerah.

Komisioner KPU Pramono Ubaid menyampaikan, tak ada satu daerah pun yang diprioritaskan dalam melakukan input data hasil hitung surat suara ke server KPU.

"Jadi kita tidak mungkin bisa jadi dirigen. Itu secara natural aja berjalan. Siapa yang bisa lebih cepat men-scan dan entry itu yang bisa duluan masuk ke kita," ujarnya di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Hingga saat ini, hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 di situs KPU memang masih berlangsung.

Namun, ada ketimpangan jumlah suara yang telah masuk di masing-masing daerah seperti, misalnya, Jawa Timur dengan DKI Jakarta.

Hingga Jumat (19/4/2019) pukul 15.45.03 WIB, data rekapitulasi KPU menunjukkan 19.243 TPS (2,36589 persen) tercatat dari 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Rekapitulasi ini menunjukkan peroleh hitung nyata (real count) Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Jawa Timur sebanyak 305.863, sedangkan Paslon 02 Prabowo-Sandi 126.910.

Kemudian, peroleh suara Jokowi-Ma'ruf di DKI Jakarta mencapai 63.461, sedangkan Prabowo-Sandi 59.688 suara.

Ubaid menilai hal tersebut bisa disebabkan karena adanya perbedaan jumlah pemilih di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

"Tidak ada sama sekali perintah atau komando dari KPU RI untuk mendahulukan atau mengakhirkan proses upload di situng kita. Karena itu tidak mungkin," ucapnya.

Ubaid menjelaskan, mekanisme input data dalam server tersebut berasal dari rekapitulasi masing-masing TPS yang kemudian dibawa ke tingkat kecamatan.

Di tingkat kecamatan, masing-masing rekapitulasi hasil suara di TPS itu sudah dipegang buktinya oleh saksi masing-masing paslon dan parpol.

Hasil suara di kecamatan kemudian direkap di tingkat kabupaten/kota dan di sana lah input data dilakukan oleh KPU masing-masing daerah ke dalam server.

"Sebagian hasil rekapitulasi kan diserahkan ke saksi-saksi paslon, saksi parpol juga ke pengawas pemilu, nanti ada satu salinan lagi yang langsung dibawa ke kabupaten kota dan itu yang nanti dilakukan scan upload dan entry," ucapnya.