tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah tidak sesuai konstitusi karena bertujuan mengganti presiden tanpa jalur yang benar.
Oleh sebab itu, pihaknya menganggap pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah sebagai hal yang wajar. Menurut Hasto, presiden harusnya dihormati karena merupakan lambang negara.
"Kalau terlalu awal meminta ganti presiden itu tindakan yang inkonstitusional. Untung presidennya Pak Jokowi, kalau dulu mungkin sudah dibentuk tim mawar untuk mengeksekusi itu," tutur Hasto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Penolakan gerakan #2019GantiPresiden kembali terjadi sejumlah daerah. Pada Sabtu (25/8/2018), penolakan terjadi di Pekanbaru, Riau. Saat itu, Neno Warisman sampai tak bisa keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
Neno rencananya akan mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden namun sejumlah orang menolak kedatangannya. Spanduk dibentangkan, kemudian polisi dan TNI menutup akses bandara dengan pagar.
Nasib serupa dialami Ahmad Dhani di Surabaya, Minggu (26/8/2018). Ia awalnya berniat mendeklarasikan gerakan tersebut. Akan tetapi, sejak pagi sebelum acara massa telah berdemo di Hotel Majapahit tempat Dhani menginap. Sementara massa yang hendak berdeklarasi di sekitar Tugu Pahlawan dibubarkan karena tidak mengantongi izin.
Menurut Hasto, polisi hanya berupaya mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Karena itu, larangan wajar dilakukan terhadap kegiatan #2019GantiPresiden.
"Pendukung dari Jokowi atau Prabowo bebas mengekspresikan, tapi dalam ruang lingkup aturan main [...] Sangat tepat [langkah polisi melarang gerakan ganti presiden]," kata Hasto.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
