Mungkinkah AI Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen?

tirto.id - Pemerintah belum berhenti menggembar-gemborkan Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Teranyar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan adopsi teknologi tersebut—dibarengi dengan transformasi digital—dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

Adopsi teknologi sendiri diestimasikan akan menambah nilai ekonomi Indonesia hingga 2,8 triliun miliar dolar AS di tahun 2040, mendorong rata-rata kenaikkan 0,55 persen per tahun pada Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tetapi yang menjadi isu adalah, yang harus kita bantu ramai-ramai, bagaimana eksekusinya, karena di situ nanti kesulitannya," tegas Luhut saat memberikan keynote speech pada peluncuran Sahabat AI oleh Indosat Ooredoo dan GOTO di Museum Nasional, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Namun, benarkah AI akan menjadi daya ungkit yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi?

Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menilai pemanfaatan AI memang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, teknologi kecerdasan artifisial memiliki kemampuan menekan biaya kognitif, yakni biaya yang selama ini dihabiskan untuk proses berpikir manusia dalam organisasi.

"Ketika artificial intelligence masuk, biaya kognisi menjadi nol. Perusahaan yang dulunya butuh banyak staf riset dan analis kini cukup dengan seorang manajer yang paham AI," jelas Firman saat dihubungi Tirto, Selasa (3/6/2025).

Dengan AI, rencana pemasaran misalnya, bisa dihasilkan dalam waktu setengah jam dengan data yang diinput. Efisiensi ini menciptakan selisih besar antara biaya dan penjualan dalam sebuah perusahaan, yang bermuara pada penebalan profit.

Dalam skala makro, lanjut Firman, jika seluruh perusahaan mengadopsi AI secara sistematis, maka akan ada potensi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tapi, tidak semua pemanfaatan AI serta-merta menghasilkan pertumbuhan. Jika manusianya diganti tanpa perencanaan, akan muncul gejolak sosial,” ujarnya.

Meski demikian, ia memberikan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditopang efisiensi AI bisa menyesatkan jika tidak dibarengi dengan mitigasi sosial. Jika tenaga manusia digantikan dan tak segera dialihkan ke pekerjaan baru, negara justru akan menanggung beban lebih besar.

"AI bisa jadi pisau bermata dua. Pertumbuhan ekonomi mungkin tercapai, tapi masalah sosial bisa berceceran di mana-mana. Ini yang perlu diwaspadai," kata Firman.

Firman mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan adopsi AI terjadi secara sporadis di tiap perusahaan tanpa regulasi yang jelas. Menurutnya, negara harus memiliki peta jalan untuk mengantisipasi dampak pemanfaatan AI terhadap tenaga kerja.

"Negara harus membuat peraturan mitigasi SDM yang digantikan AI. Mulai dari sektor mana yang duluan, agar penggantian tidak terlalu masif dan menciptakan pertumbuhan secara ekosistem, bukan sporadis," imbuhnya.

Menurut laporan World Economic Forum yang berjudul “Recession and Automation Changes Our Future of Work, But There Are Jobs Comming” (2020), adopsi teknologi dan AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 80 juta pekerjaan lama secara global di 2025. Namun, di sisi lain, akan muncul 97 juta jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan berbeda.

Masalahnya, transisi ini tidak otomatis. "Tidak serta-merta yang 80 juta pindah ke 97 juta pekerjaan baru. Sama seperti saat media sosial muncul, pekerjaan seperti influencer dan content editor diciptakan sendiri oleh pemakai, bukan disediakan platform," jelas Firman.

Pekerjaan-pekerjaan baru seperti "prompt engineer" atau analis data kini mulai muncul. Tapi tidak semua tenaga kerja siap untuk beralih ke bidang-bidang tersebut.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menggarisbawahi tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi era AI: sumber daya manusia. Menurutnya, idealnya AI mendorong efisiensi produksi dan menekan kesalahan manusia, tapi hanya jika SDM mampu mengakses dan menggunakan teknologi itu.

"Saat ini, kemampuan menggunakan AI belum merata. Human Capital Index (HCI) kita juga masih di bawah negara lain dan stagnan. Jadi SDM kita belum mampu memanfaatkan AI secara optimal," kata Huda.

Skor HCI Indonesia pada 2020 adalah 0,54 dan menduduki peringkat ke-96 dari 173 negara. Skor Indonesia jauh di bawah negara-negara seperti Singapura, Jepang, atau Korea Selatan.

Terlebih, menurut Huda, untuk menciptakan mesin AI atau karya berbasis AI, Indonesia masih cukup tertinggal.

“Artinya produksi bisa meningkat dengan adanya AI. Tentu kondisi tersebut harus dalam keadaan ideal di mana AI mampu diakses oleh semua pihak dan terjangkau. Mampu diakses semua pihak artinya adalah sumber daya manusia kita mampu menggunakan AI,” ujarnya.