Mulai Kurtal I 2023, Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Tatap Muka

tirto.id - Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja dengan skema norma atau offline akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid, serta intensif.

"Nantinya akan dilakukan penyesuaian dan ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima," kata Airlangga dikutip dariAntara, Selasa (20/12/2022).

Dia merinci skema normal lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja. Seperti bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling. Airlangga mengklaim proses persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun 2022 ini.

Dalam menyiapkan skema normal, perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 113 Tahun 2022, serta Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan program tersebut telah menjangkau sekitar 3 persen penyandang disabilitas, 2,9 persen pekerja migran Indonesia, 47,59 persen penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem 2020-2022. Kemudian 19 persen berpendidikan SD atau sederajat, dan 49 persen perempuan, yang mana sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan pada 2022.

"Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu pra kerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ujar Menko Airlangga.

Sebelumnya, penyelenggaraan program ini dilakukan 100 persen secara online, dengan memanfaatkan teknologi digital mulai dari pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.

"Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” pungkasnya.