tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, konflik antara warga dan aparat penegak hukum (APH) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, harus diselesaikan dengan memuaskan seluruh pihak.
Muhadjir menyampaikan, antara pihak investor dan warga Pulau Rempang perlu dicari titik temunya. Ia berharap, segera ada solusi yang memuaskan untuk semua pihak.
“Jadi namanya investasi juga betul-betul kita sambut karena mencari investor juga tidak mudah sekarang ini. Ini adalah peluang,” kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, di Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
Terkait investasi di Pulau Rempang, Muhadjir mengaku ikut hadir dalam acara penandatanganan investasi di Chengdu, Cina.
“Saya tahu bagaimana alotnya negosiasi (investasi Pulau Rempang),” ujar Muhadjir.
Kendati demikian, Muhadjir menegaskan kepentingan masyarakat tetap harus didengarkan.
“Masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar pokoknya harus ada titik temulah,” sambungnya.
Ia menambahkan, investasi harus tetap jalan dengan selaras mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, pada hingga Kamis (7/9/2023), aparat gabungan mencakup TNI, Polri, Satpol PP, dan BP Batam merangsek masuk ke perkampungan dan terlibat bentrok dengan masyarakat yang menolak di relokasi.
Bentrokan kembali terulang pada Senin (11/9/2023), saat masyarakat melakukan aksi damai di Kantor BP Batam. Sebanyak 43 masyarakat ditangkap oleh pihak aparat penegak hukum.
Pulau Rempang memanas saat proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City memasuki proses tata patok dan pengukuran. Pemerintah berencana membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.000 hektare yang digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Reja Hidayat
