Pemilu Serentak 2024

Motif Loyalis Puan Bentuk Dewan Kolonel yang Tak Diakui DPP PDIP

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 22 Sep 2022 10:00 WIB
Dibaca Normal 5 menit
Hasto telah berkonsultasi dengan Fraksi PDIP di DPR dan menyebut Dewan Kolonel hanya guyonan, tak perlu disikapi serius.
tirto.id - Sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR RI membuat manuver baru demi mengangkat Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebagai bakal calon presiden. Mereka membentuk kelompok bernama 'Dewan Kolonel' yakni para kader PDIP yang satu paham dalam upaya membangun citra Puan baik di mata publik sekaligus meningkatkan elektabilitasnya.

“Dewan Kolonel bermula saat ada pengarahan dari Mbak Puan karena beliau pembina Fraksi PDIP di DPR. Perlu diketahui pembina fraksi hanya ada Mbak Puan, tidak ada yang lain. Kemudian pada saat masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang kalau kita loyalis Mbak Puan harus membuat sesuatu, maka terciptalah Dewan Kolonel. Kita perlu menunjukkan bahwa kita loyalis Mbak Puan," kata Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Trimedya terpilih sebagai koordinator kelompok ini, sementara anggota DPR, Johan Budi sebagai inisiator. Dewan Kolonel akan menjadi alat mereka untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani jelang Pemilu 2024.

Johan Budi tidak memungkiri bahwa ia sebagai pencetus. Ia mengaku, kemunculan 'Dewan Kolonel' tidak lepas dari perbincangan para kader yang mendukung Puan 2 hingga 3 bulan lalu. Ia pun mengaku kelompok ini sudah punya posko.

“Kami bergerak untuk Mbak Puan, tapi tentunya kita menunggu keputusan dari ketua umum [memilih nama capres] dan kita prepare untuk itu. Persiapan dulu semuanya. Kita sudah memiliki posko yang akan dipakai untuk bekerja,” kata Johan Budi.

Namun, Johan Budi memastikan PDIP tetap menyerahkan posisi capres kepada ketum. “Tapi, kan, kami nggak bisa melangkahi apa yang diputuskan oleh Ibu Mega. Tentu semuanya menyampaikan usulan, tapi apa pun keputusan Ibu Mega nanti, kita akan tetap tegak lurus,” kata mantan Jubir KPK itu.

Anggota Fraksi PDIP yang lain, Masinton Pasaribu pun menyebut daftar nama-nama Dewan Kolonel di tiap komisi. Lengkapnya bisa dibaca di link ini.

Ia mengatakan, Dewan Kolonel hanya kelompok tidak terstruktur. “Dewan Kolonel itu hanya sebutan kami saja yang sering kumpul-kumpul saja di kantor Fraksi PDIP. Tidak terstruktur layaknya organisasi," kata Masinto di saat hubungi Tirto pada Rabu (21/9/2022).

Puan pun senang dengan kehadiran kelompok Dewan Kolonel ini. “Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan dalam rilis tertulis pada Rabu (21/9/2022).

Puan menambahkan, “Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan.”

Puan meminta agar Dewan Kolonel patuh terhadap instruksi dan struktur DPP PDIP dalam bekerja. Ia juga meminta agar kelompok tersebut bisa bergotong-royong dalam mempromosikan Puan sekaligus tugas kepartaian.

Oleh karena itu, Puan meminta agar setiap kegiatan yang dilakukan sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.

“Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” ujarnya.


Jadi Solusi Naikkan Puan Jadi Calon Kuat di 2024?

Nama Puan memang tidak masuk dalam top 5 kandidat bakal capres 2024. Dalam berbagai survei, nama Puan kalah dibandingkan rekan separtainya, Ganjar Pranowo. Sebut saja survei Lembaga Survei Indonesia pada 13-21 Agustus 2022. Nama Puan hanya masuk di angka 1,3 persen dari 1.220 responden dengan angka margin of error 2,9 persen.

Angka tersebut berbeda jauh dengan Ganjar yang berada di tiga teratas yakni 24,5 persen, sementara Prabowo Subianto di 23,3 persen, dan Anies Baswedan mendapatkan dukungan 19,3 persen.

Dalam survei Poltracking per 1-7 Agustus 2022 dengan 1.220 responden dan margin of error 2,9 persen, nama Puan masuk dalam peringkat ke-8 dari 10 nama kandidat capres potensial. Puan hanya mengantongi 2,2 persen. Ia masih kalah dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang di angka 4,7 persen dan duduk di peringkat keempat.

Bagaimana dengan Ganjar? Tidak perlu ditanya. Gubernur Jawa Tengah itu berada di peringkat pertama di angka 26,6 persen. Ia bersaing dengan Prabowo (19,7 persen) dan Anies Baswedan (17,7 persen).

Peneliti Politik PRP-BRIN, Wasisto Raharjo Jati menilai, keberadaan Dewan Kolonel adalah bentuk ekspresi kader dan dedikasi kader PDIP untuk tetap mendukung Puan. Ia menilai keberadaan Dewan Kolonel adalah cikal bakal tim sukses elite PDIP.

“Saya pikir munculnya dewan ini lebih pada proyeksi sebuah pondasi tim sukses yang dibayangkan oleh para elite PDIP untuk pemilu 2024," kata Wasisto kepada Tirto, Rabu (21/9/2022).

Wasisto menilai, keberadaan Dewan Kolonel akan membuat Puan tetap aktif di dunia politik nasional. Namun, kinerja Dewan Kolonel masih diragukan karena semua bergantung pada kekuatan Dewan Kolonel untuk bisa meraih simpati publik.

Ia juga khawatir istilah yang digunakan bisa berdampak pada sikap publik. Menurut dia, nama tersebut bisa membuat keterimaan publik kurang, meski hal itu bisa dimitigasi dengan aksi kader yang tergabung dalam 'Dewan Kolonel'.

“Kalau dilihat secara etimologis, istilah Dewan Kolonel terkesan militeristik yang mana belum tentu masyarakat sipil mau menerima. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan PM (Puan Maharani), tentu perlu ada revisi nama yang lebih humanis sesuai dengan misi PM agar bisa diterima semua kalangan," kata Wasisto.

Lalu, apakah keberadaan Dewan Kolonel bisa meningkatkan elektabilitas Puan? Wasisto sebut semua masih dinamis.

“Soal kelayakan, tentu semua elite akan merasa siap dan maju di baris depan. Soal elektabilitas tentu secara matematis tidaklah konstan, bisa fluktuatif antar para calon," kata Wasisto.



Sementara itu, pemerhati politik sekaligus Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun justru melihat lebih jauh. Ia menilai aksi Dewan Kolonel adalah upaya Puan Maharani untuk mengonsolidasikan pemilih.

Rico menuturkan, instrumen kewilayahan dan teritorial dalam pemenangan pemilu terbagi atas 3 unsur, yakni: unsur struktur partai, relawan, dan anggota legislatif.

“Jadi pembentukan Dewan Kolonel ini seperti tahap lanjutan. Secara struktur terlihat hampir full struktur PDIP mendukung Puan, sampai detik ini tidak ada suara terbuka yang konsisten atau berani muncul konsolidasi mendukung selain Mbak Puan," kata Rico kepada Tirto.

Relawan, dalam pandangan Rico, sudah mulai bergerak dengan kemunculan baliho dan foto Puan Maharani. Kini, mereka masuk ke konsolidasi ketiga lewat para legislator yang memang punya suara pemilih.

“Bila Puan berhasil mengonsolidasikan anggota legislatif-anggota legislatif pusat terpilih PDIP, ini sekaligus mengonsolidasikan anggota legislatif provinsi dan kota, karena kan ada logika kerja tandem pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam pekerja. Jadi sekali dayung, dua atau tiga pulau terlampaui," tutur Rico.

Rico menilai, langkah tersebut menjadi positif karena waktu menghadapi Pemilu 2024 tinggal setahun lebih. Dengan demikian, partai bisa melakukan evaluasi sekaligus bisa memetakan siapa yang masih loyal dengan Puan atau tidak.

“Jadi dewan kolonel ini bukan hanya berfungsi menjadi sarana konsolidasi pemenangan, tapi ini juga bisa berfungsi sebagai ajang kesetiaan sekaligus ajang seleksi siapa anggota legislatif yang masih setia solid loyal dan mau bekerja untuk mbak Puan," kata Rico.

Rico sedikit menyinggung bahwa kehadiran Dewan Kolonel ini mengurangi ruang kader lain, seperti Ganjar untuk maju lewat PDIP. Ia menilai, PDIP ingin agar trah Soekarno bisa tetap bertahan dalam puncak PDIP.

Selain itu, kata dia, metode ini akan membuat partai punya patokan jelas dalam pemilih, yakni elektabilitas partai dan Puan di dapil.

Di sisi kalkulasi, PDIP tengah bertaruh lewat keberadaan Dewan Kolonel. Pertama, mereka ingin bertaruh untuk menaikkan elektabilitas Puan hingga batas akhir pendaftaran capres-cawapres yang berlangsung pada pertengahan September 2023.

Kedua, PDIP punya instrumen masif, kedekatan dengan aparat pemerintahan dan pertahanan. Kemudian PDIP juga punya akses keamanan hingga kepala daerah, anggota dewan dan lain-lain.

“Sehingga dalam skenario kondisi terburuk sekalipun, misalnya harus oposisi, PDIP masih kuat dan punya pengalaman rebound. Ini yang saya lihat membuat PDIP cukup percaya diri mengajukan Puan apa pun yang terjadi," tutur Rico.


Respons DPP PDIP soal Keberadaan Dewan Kolonel

Meski demikian, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tidak mengakui keberadaan Dewan Kolonel yang dibuat oleh anggota Fraksi PDIP di DPR RI yang berusaha menaikkan citra Puan untuk bersiap menjadi calon pada Pemilu 2024. Menurutnya dalam sejarah PDIP tidak dikenal istilah militer dalam struktur organisasi partai berlogo banteng tersebut.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai, kan, yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Hasto menambahkan, “Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.”

Hasto menyebut telah berkonsultasi dengan politikus senior yang ada di Fraksi DPR, seperti Bambang “Pacul” Wuryanto dan Utut Adianto. Dalam diskusi tersebut disimpulkan bahwa Dewan Kolonel hanya guyonan belaka tanpa harus disikapi secara serius.

Selain berkonsultasi dengan senior fraksi di DPR, Hasto mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut dengan adanya berita Dewan Kolonel. Megawati menyebut tidak ada struktur Dewan Kolonel dalam tubuh PDIP.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz

DarkLight