Masuk tirto.id
tirto.id - Lonjakan harga minyak mentah dunia yang melampaui level 107 dolar AS per barel memicu kekhawatiran atas stabilitas ekonomi dalam negeri. Di tengah tekanan pasar energi global tersebut, ekonom mendesak pemerintah untuk konsisten menahan harga BBM jenis Pertalite guna melindungi daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi.
Ekonom dari Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, menilai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertahankan tarif Pertalite di angka Rp10.000 per liter dinilai sudah berada di jalur yang tepat.
Intervensi kebijakan dinilai menurut diperlukan karena lonjakan BBM dapat memicu efek domino, mulai dari naiknya biaya logistik hingga tingginya harga komoditas pokok di pasaran.
"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/9/2026).
Menahan Efek Domino Mekanisme Pasar
Robert menekankan pentingnya menjaga skema harga Pertalite agar tidak serta-merta diserahkan pada mekanisme pasar. "BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," kata Robert.
Ia juga memaparkan bahwa himpitan ekonomi saat ini telah mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat. Pengguna kendaraan yang tadinya mengonsumsi Pertamax Turbo maupun BBM RON 92 kini banyak yang beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran harian.
"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," kata Robert.
Beban APBN vs Manfaat Sosial Subsidi BBM
Meskipun menyadari bahwa celah harga keekonomian yang melebar akan menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menilai manfaat sosial yang didapat jauh lebih besar.
"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," ujarnya.
Di sisi lain, Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata, mengingatkan bahwa penanganan komoditas strategis seperti BBM wajib dipertimbangkan secara komprehensif.
"Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.
Meskipun APBN sedikit terbebani dengan menahan harga Pertalite tetap terjangkau, namun ia menilai langkah ini perlu dilakukan untuk menahan dampaknya ke masyarakat menengah bawah.
Kendati demikian, Bonti memprediksi beban fiskal negara tidak akan berlangsung selamanya. Perubahan lanskap politik dan pasokan minyak global, termasuk keterlibatan industri minyak baru seperti Venezuela, diharapkan mampu meredakan krisis energi sehingga ketergantungan pada subsidi energi dapat dipangkas pada tahun mendatang.
“Sekarang dengan Venezuela yang sudah mulai dieksploitasi oleh Amerika, ini juga menjadi game changer untuk peta energi global. Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
