Migor Curah Masih Mahal, DPR Pertanyakan Kinerja Pemerintah

Reporter: Dwi Aditya Putra - 12 Mei 2022 17:13 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Pemerintah didesak segera membuat kebijakan teknis turunan larangan ekspor crude palm oil (CPO).
tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah.

Sebab, ia melihat harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

“Fraksi PKS mendesak para menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan," tegasnya di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Mulyanto menekankan, agar kebijakan larangan ekspor CPO dapat lebih implementatif dan efektif, pemerintah jangan bekerja secara "business as usual" dan "tidak memiliki sense of crisis". Karena jika itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut.

"Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal,” imbuhnya.

Mulyanto menyebutkan petani sawit rakyat yang jumlahnya mencapai 2,6 juta KK, mulai mengeluh, karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) mereka yang mencapai Rp1.550 per kg. Sementara devisa negara sebesar Rp27 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman.

"Ditambah 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri, karena kebijakan radikal yang diputuskan tersebut," jelasnya.

Mulyanto juga meminta agar menteri terkait berhenti membuat janji-janji palsu yang sekadar PHP bagi masyarakat. Karena masyarakat sudah bosan dengan berbagai janji yang dilontarkan, yang ujung-ujungnya nihil.

“Sekarang ini masyarakat tengah menunggu dengan harap-cemas, apakah dengan bahan baku migor yang berlimpah akan betul-betul membuat produksi cukup?," katanya skeptis.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya meyakini kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng berupa crude palm oil (CPO) dan produk turunannya bakal memberi manfaat signifikan bagi kinerja industri pengolahan kelapa sawit dalam negeri.

Pasokan minyak goreng untuk pasar dalam negeri, kata Agus akan bertambah. Hal ini karena porsi minyak goreng yang awalnya diekspor, bisa dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Porsi minyak goreng yang awalnya dialokasikan untuk ekspor akan dialihkan untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga ketersediaan minyak goreng menjadi meningkat,” kata Agus di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Agus menyebut, berdasarkan data rekapitulasi SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dikelola Kementerian Perindustrian hingga 27 April 2022 pukul 13.45 WIB menunjukkan distribusi minyak goreng curah mencapai 193.467 ton selama 27 hari pada April 2022, atau rata-rata 7.165 ton per hari.

“Artinya, dari angka tersebut, rata-rata distribusi minyak goreng curah bersubsidi sudah dapat memenuhi kebutuhan secara nasional yang sebanyak 7.000 ton per hari,” ungkapnya.



Baca juga artikel terkait LONJAKAN HARGA MINYAK GORENG CURAH atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Restu Diantina Putri

DarkLight