Menuju konten utama

Menko PMK: Lumbung Pangan di Papua Tengah Dibangun Bulan Depan

Pemerintah mendahulukan pembangunan pos keamanan di Distrik Agandugume, Puncak, Papua Tengah, untuk memastikan pengiriman suplai pangan dapat terjaga.

Menko PMK: Lumbung Pangan di Papua Tengah Dibangun Bulan Depan
Konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan pembangunan lumbung pangan untuk mengatasi bencana kekeringan di Papua Tengah, di Gedung Kemenko PMK Rabu (9/8/2023). tirto.id/Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan pembangunan lumbung pangan untuk mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah paling lambat dikerjakan bulan depan.

Lumbung pangan ini dimaksudkan untuk mensuplai ketersediaan pangan di tiga Distrik yang terdampak di Kabupaten Puncak, yaitu Agandugume, Lambewi, dan Oneri.

“Mungkin dalam bulan September paling lambat. Kemungkinan tidak perlu membangun secara khusus karena di sana ada tempat yang nanti bisa dimanfaatkan,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Rabu (9/8/2023).

Muhadjir menyampaikan tempat penyimpanan pangan bisa memanfaatkan bangunan yang telah tersedia untuk sementara waktu.

“Ada calon rumah sakit yang belum difungsikan itu bisa (digunakan) untuk simpan pangan dulu sebentar,” tambah Muhadjir.

Di sisi lain, menurut Muhadjir, saat ini yang mendesak perlu dibangun adalah pos keamanan untuk memastikan pengiriman suplai pangan dapat terjaga. Ia menuturkan belum ada pos keamanan dari Kepolisian maupun TNI di di tiga distrik tersebut.

“Karena itu yang sangat mendesak untuk memastikan suplai barang langsung ke Agandugume itu aman. Itu kan harus ada tenaga keamanan di sana. Itu kan yang pertama akan kita prioritaskan, mungkin dalam minggu-minggu ini,” jelas Muhadjir.

Sementara itu, Muhadjir menyampaikan anggaran yang akan digunakan untuk penanganan kelaparan di Papua Tengah ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia berharap krisis serupa tidak terjadi lagi di daerah tersebut.

“Pak Presiden perintahkan kepada kami. Supaya itu cukup diambil alih langsung BNPB menggunakan dana di BNPB, karena ini Bupati (Papua Tengah) nyatakan sudah masuk status kedaruratan. Dan tadi dari BPKP sudah kita minta untuk mengawal agar jangan sampai yang kita miliki jadi temuan atau masalah,” kata dia.

Baca juga artikel terkait KELAPARAN DI PAPUA TENGAH atau tulisan lainnya dari Mochammad Fajar Nur

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Gilang Ramadhan