Menuju konten utama

Menkeu Upayakan Kredibilitas APBN lewat Optimalisasi Pajak

Menteri Keuangan menegaskan APBN harus menjadi instrumen keuangan yang kredibel. Salah satunya, dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Menkeu Upayakan Kredibilitas APBN lewat Optimalisasi Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama jajarannya memberi paparan realisasi pelaksanaan APBNP 2016 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 tumbuh lima persen, lebih rendah dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar 5,2 persen. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean.

tirto.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen fiskal yang terpercaya dan kredibel agar berdampak positif kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin APBN menjadi instrumen fiskal yang kredibel, yaitu yang dipercaya. Kalau dipercaya, artinya what you say, its what to happen," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Kerja Kementerian Keuangan 2017 di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Untuk menjaga kinerja anggaran agar lebih kredibel, salah satu upaya yang dilakukan Sri Mulyani adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pajak, yang selama ini realisasinya selalu di bawah target yang ditetapkan dalam APBN.

"Pajak terhadap PDB hanya 10 persen atau hampir 11 persen. Indonesia termasuk yang sangat kecil tax ratio-nya. Orang katakan itu jelek, atau potensi untuk menjadi bagus. Saya ingin kita implementasikan keduanya, dengan menaikkan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan," katanya.

Pengelolaan APBN dengan lebih akuntabel, menurut Sri Mulyani, menjadi penting karena saat ini kondisi lebih transparan dan defisit anggaran harus dijaga agar tidak melebihi target yang diperkenankan dalam UU yaitu tiga persen terhadap PDB.

Ia menambahkan upaya itu telah dilakukan pemerintah tahun lalu dengan melakukan penyesuaian dalam postur belanja kementerian lembaga, setelah penerimaan dari sektor pajak diperkirakan tidak mencapai target karena berbagai hal.

"Dalam mengelola APBN, penerimaan tidak harus persis, tapi belanjanya persis. Jadi hidup kita jadi tidak pasti, maka ini harus kita kelola. Kami belajar sangat banyak dari 2016. Kami harapkan 2017, bisa tercipta kepastian yang lebih baik," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Selain optimalisasi pajak, tambah dia, mewaspadai risiko global dengan memperhatikan kondisi ekonomi di Amerika Serikat maupun Tiongkok juga penting, karena secara tidak langsung hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi kredibilitas APBN.

"Lingkungan global masih sangat tidak pasti, dan saya lihat pertumbuhan ekonomi di 2014-2016 masih early recovery, maka perlu berhati-hati untuk desain APBN 2017. Apalagi ada faktor shock karena penerimaan negara tidak mencapai target," kata Sri Mulyani.

Dengan penyusunan APBN yang lebih realistis tersebut, maka APBN tidak hanya menjadi instrumen yang bisa membawa dampak positif terhadap pembangunan, namun juga bisa menjawab persoalan terkait kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran.

Baca juga artikel terkait APBN atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari