tirto.id - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melempar sinyal pemilihan Ketum pada Munas 2019 pada Desember mendatang berlangsung lewat mekanisme aklamasi.
"Aklamasi itu bagian dari demokrasi juga," kata Airlangga usai membuka Rapimnas Golkar 2019 di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).
Airlangga menyampaikan, Partai Golkar juga pernah memilih ketua umum secara aklamasi yakni saat pemilihan Aburizal Bakrie sebagai Ketum.
Airlangga pun terpilih secara aklamasi pada 2017 menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus e-KTP. Namun, Airlangga menyerahkan lagi keputusan kepada pemegang suara.
Pada Munas Golkar bulan Desember 2019 mendatang, Airlangga dikabarkan juga maju sebagai calon ketua umum petahana. Ia mengklaim telah mengantongi dukungan dari pengurus Golkar sebesar 92 persen menjelang Munas mendatang.
Selain itu, ada beberapa nama yang digadang-gadang akan maju ke gelanggang Golkar-1, mulai dari Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo, dan Bamsoet. Munas mendatang menentukan ketua umum periode 2019-2024.
Sinyal aklamasi lainnya juga terungkap lewat kader Golkar kubu Airlangga seperti Ketua DPP Golkar, Meutya Hafid dan Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Utara.
Sebelumnya, pada Juli 2019, Bambang Soesatyo sempat memberikan pernyataan terkait aklamasi.
Menurut dia, pemilihan ketum lewat aklamasi berpotensi membikin Golkar pecah kembali seperti saat kasus Munas Bali vs Munas Ancol.
"Pelajaran pahit ini harus jadi renungan bagi kita semua bahwa demokrasi yang ada di Golkar jangan dibunuh, biarkan dia berkembang. Kalau yakin didukung mayoritas pemilik suara kenapa mesti takut kemudian merancang untuk aklamasi? pasti demokrasi dan menang itu akan tercapai melalui pertarungan di munas," kata Bamsoet.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Zakki Amali
