tirto.id - Politikus Partai Golkar Lawrence Siburian tidak setuju apabila pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dilakukan secara aklamasi. Sebelumnya, beberapa politikus Golkar sempat memberikan sinyal akan adanya aklamasi terhadap Airlangga Hartarto agar menjadi ketua umum partai lagi.
Sebenarnya, kata Lawrence, tidak masalah apabila aklamasi dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah nasional (munas) Golkar. Akan tetapi, ia menilai, ada sesuatu yang janggal bila sistem aklamasi dilakukan sebelum munas.
"Itu [aklamasi] pikiran yang harus dijauhi, kecuali munas secara aklamasi memilih. Tapi kalau sebelum munas sudah aklamasi, ini yang berbahaya," kata Lawrence di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Lawrence khawatir, ada upaya Airlangga adalah untuk menyukseskan orang-orang di kubunya sendiri. Padahal dalam Golkar, menurut Lawrence ada 7 faksi dan 10 kelompok yang harus diajak bekerja sama.
Kelompok itu termasuk organisasi sayap Golkar. Sedangkan 7 faksi itu antara lain para pendiri Golkar seperti SOKSI dan Kosgoro. Kemudian ada nama seperti Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Pandjaitan, Akbar Tanjung, dan Jusuf Kalla.
"Penting bagaimana ada sharing of power dilakukan di internal," katanya lagi.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo yang menjadi pesaing Airlangga dalam pencalonan ketua umum Golkar meminta jangan sampai ada aklamasi saat proses pemilihan.
"Tidak pernah dikenal di Golkar itu dukungan atau pemaksaan Aklamasi. Tidak pernah memaksakan adanya calon tunggal. Kita harus belajar pada berbagai kasus, yang terakhir ada kasus Bali dan Ancol. Kita harus bekerja dan berdemokrasi secara benar," katanya.
Selain Bamsoet dan Airlangga, nama lain yang dikabarkan ikut pencalonan adalah Ketua Satuan Karya Ulama Partai Golkar Ali Yahya, mantan Ketua Umum PP Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) Ula Nurachwati, dan politikus Partai Golkar Marlinda Irwanti.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
