tirto.id - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengklarifikasi tentang rencana pemerintah menjadikan 20,6 juta hektare hutan untuk lahan pangan, energi, dan air. Semula, muncul banyak kritik dan kekhawatiran dari masyarakat bahwa rencana tersebut akan mendorong deforestasi dan pembongkaran hutan.
“Idenya justru di 20,6 juta hektare tetap menjadi kawasan hutan. Bukan hutannya dibuka, bukan dirusak, bukan dilakukan deforestasi, tapi memaksimalkan fungsi hutan,” kata Raja Juli kepada awak media setelah penanaman bakau di Mangrove Arboretum Park Bali, Bali, Kamis (16/01/2025).
Raja Juli menyebut cara yang digunakan untuk menanam di hutan cadangan pangan dan air tersebut adalah agroforestri atau tumpang sari. Cara tersebut akan memadukan pengelolaan hutan atau jenis tanaman kayu-kayuan dengan penanaman tanaman semusim dan tanaman pertanian.
“Boleh nanti menanam jati, menanam sengon, tapi di bawahnya ditanam padi gogo (padi yang dapat tumbuh di lahan kering) dan jagung. Jadi existing hutan kita tanami lagi pohon-pohon yang lebat, tapi di bawahnya ditanam tanaman pangan yang akan menguntungkan rakyat,” lanjutnya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengklaim langkah tersebut dapat menghentikan impor beras dan mendorong Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurut data yang didapat Raja Juli dari Kementerian Pertanian, impor beras Indonesia pada 2023 adalah 3,5 juta ton.
“Kalau kita tanam dengan cara tumpang sari di kawasan hutan, maka 1 hektare itu bisa memproduksi 3,5 ton beras dengan bibit terbaru (padi gogo). Itu artinya, kalau kita tanam 1 juta hektar, kita enggak perlu impor lagi,” jelasnya.
Raja Juli juga menyebut bahwa hutan cadangan pangan dan air tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia. Rencananya, pada tanggal 22 Januari 2025 kelak, Menhut bersama dengan Menteri Pertanian sudah akan mulai menanam.
“Kita akan mulai menanam di 50 hektare (hutan cadangan pangan) nanti,” tandasnya.
Sebelumnya, Menhut telah mengidentifikasi 20,6 juta hektare hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan pangan, energi, dan air. Rencana ini telah dibahas secara informal dengan Presiden Prabowo Subianto pada akhir tahun 2024. Selain mendukung ketahanan pangan, konsep tersebut juga diklaim akan memperluas food estate hingga tingkat desa.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Anggun P Situmorang
