Indeks Lahan

Kencangnya pembangunan dan investasi di era pemerintahan Joko Widodo berbanding lurus dengan laju eskalasi letusan konflik agraria di berbagai wilayah.

Ada relasi erat antara deforestasi dan pemilu. Pembukaan lahan masif sebelum pemilihan. Tak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara.

Menteri ATR/BPN (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah sudah mencatat 100,14 juta bidang tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pemerintah bakal menyiapkan 10 persen lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Jokowi ingin pembangunan persemaian mendatangkan manfaat ekonomi disamping rehabilitasi lahan kritis.

Brigjen Junior Tumilaar ditahan karena membela warga Bojongkoneng yang terlibat masalah lahan. 

Kekerasan berulang terus terjadi oleh aparat terhadap warga korban konflik lahan adat Pubabu-Besipae, NTT.

Pemerintah menargetkan pembagian 4,5 juta hektar lahan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program redistribusi tanah yang tertuang di RPJMN 2015-2019.

Tumpang tindih lahan memicu konflik agraria dan ketidakpastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Majelis Hakim menyatakan PT KU melakukan perbuatan melawan hukum atas kebakaran yang terjadi di lokasi konsesinya seluas 129,18 hektare (ha) di Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Pada 2020 akan ada rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani kebakaran lahan dan hutan di Indonesia.

Guna menjawab lemahnya tata kelola lahan di Indonesia, kita mesti punya satu peta yang akurat dan akuntabel.

Presiden Jokowi resmi mengumumkan ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

Transparansi HGU diperlukan agar tumpang tindih lahan bisa selesai, meskipun nanti akan terlibat kekurangan pemerintah dalam mengelola lahan.

Majelis hakim menyimpulkan Hercules bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

KPA dorong pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BOMA) sebagai konsensus nasional.

Kasus korupsi terkait pemberian izin HGU ini banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus yang menyeret Amran Batalipu, pada 2012.

TKN mengatakan bahwa pernyataan Capres nomor urut 01 Jokowi bukanlah upaya memaksa atau menyindir Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengembalikan lahan HGU miliknya kepada negara.

e

Cina menyumbang 25 persen peningkatan upaya penghijauan global.