Menghitung Kantong PLN Saat Tarif Listrik Turun Jelang Pilpres

Seorang pekerja melakukan perbaikan dan pergantian kabel jaringan listrik di Desa Blang Jambe, Julok, Aceh Timur, Aceh, Sabtu (8/12/2018). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.
Oleh: Dea Chadiza Syafina - 25 Februari 2019
Dibaca Normal 3 menit
Apakah PLN menanggung beban saat kebijakan populis penurunan tarif listrik yang waktunya berdekatan dengan perhelatan Pilpres?
tirto.id - “Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok, dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan, dalam jumlah berapa yang dibutuhkan. Kami akan persiapkan sampai ke petani,” ucap Prabowo saat menyampaikan visi misinya pada debat kedua Capres 2019 yang berlangsung Minggu malam (17/2).

Wacana soal penurunan tarif tenaga listrik (TTL) juga pernah diungkap oleh Sandiaga Uno saat kampanye. Di hadapan warga Telagamurni, Bekasi, kandidat calon wakil presiden nomor urut 02 itu berjanji akan menurunkan tarif tenaga listrik serta bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Januari lalu.

Isu menurunkan berbagai tarif seperti tenaga listrik dan juga bahan bakar minyak (BBM) seolah menjadi hal wajib bagi pasangan calon presiden saat kampanye. Sederhana saja tujuannya, agar terlihat pro rakyat.

Namun, pasangan Prabowo-Sandi masih sebatas cita-cita menurunkan tarif listrik, pemerintah yang berkuasa saat ini sudah melakukannya. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) memastikan mulai 1 Maret 2019 bahwa masyarakat akan menikmati penurunan tarif tenaga listrik (TTL). Istilahnya ada "diskon tarif listrik" yang hanya bisa dinikmati oleh pelanggan R-1 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM).

Insentif berupa penurunan tarif diberikan karena PLN mengklaim adanya efisiensi pada golongan ini. Selain itu juga dikarenakan penurunan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Nantinya, sebanyak 21 juga pelanggan listrik R-1 900 VA RTM hanya akan membayar tarif listrik senilai Rp1.300 per kilowatt hour (kWh). Ini lebih murah Rp52 per kWh dibanding tarif normal yang berlaku sebelum tarif turun sebesar Rp1.352 per kWh.

Kebijakan PLN ini memang di luar dugaan, karena pada awal Januari 2019, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah bilang tarif listrik tak akan berubah hingga akhir 2019.


Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengklaim penurunan atau pemberian insentif TTL dilakukan karena PLN berhasil melakukan penurunan susut jaringan, perbaikan Specified Fuel Consumption (SFC) dan peningkatan Capacity Factor (CF) pembangkit.

Kondisi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang selama tiga bulan terakhir juga berada dalam tren turun dari 62,98 dolar AS per barel menjadi 56,55 dolar AS per barel. Faktor ini turut jadi dasar alasan PLN memberikan diskon tarif listrik kepada pelanggan golongan R-1 900 VA.

“Dengan adanya insentif ini, PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan R-1 900 VA RTM agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonomi dan dalam kegiatan kesehariannya,” jelas Made dalam keterangan tertulisnya.


Diskon Tarif Tambah Beban PLN?

Made mengklaim penurunan TTL yang dilakukan PLN kali ini tidak akan berdampak pada berkurangnya pemasukan atau pendapatan PLN atau jadi beban keuangan. Alasannya, penurunan tarif justru, klaim Made dapat memiliki efek konsumsi listrik yang bertambah. Harga tenaga listrik yang murah, diharapkan akan mampu mendorong kenaikan konsumsi listrik di kalangan pelanggan 900 VA. Efek lain, tentu saja bertambahnya sambungan listrik baru di masyarakat.

Made bilang, pelanggan listrik 900 VA rata-rata mengonsumsi listrik antara 100-120 kWh setiap bulan. Hitungan di atas kertas, jika diskon tarif dihitung sebagai elemen pengurang pendapatan, maka PLN bisa berpotensi kehilangan pendapatan senilai Rp109,2 miliar per bulan.

Hitungan itu didapat dari perkalian antara besarnya konsumsi listrik pelanggan 900 VA yang sebanyak lebih kurang 100 kWh per bulan, kemudian dikalikan dengan Rp52 per Kwh dikali 21 juta pelanggan.

Bila pemerintah menargetkan tak ada kenaikan tarif listrik hingga akhir tahun ini, maka potensi pendapatan PLN makin terkuras lebih besar. Namun, PLN yakin kebijakan penurunan tarif tak signifikan berdampak pada keuangan mereka.

"Diskon tarif tidak akan mengakibatkan potential loss bagi PLN. Karena justru dengan penurunan tarif, akan tercipta efek peningkatan konsumsi dan sambungan listrik yang baru," jelas Made.

Sepanjang tiga bulan pertama 2019, PLN memang tidak menaikkan TTL sesuai arah Kementerian ESDM yang mengevaluasi TTL setiap tiga bulan. Harga tersebut masih sama dengan tiga bulan terakhir 2018. Padahal, bila melihat parameter makro pada September sampai November 2018, tarif tenaga listrik saat itu semestinya sudah naik.

Ini karena, posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS rata-rata berada di level Rp14.914,82 per dolar AS. Nilai ICP rata-rata juga menyentuh 71,81 dolar AS per barel dan tingkat inflasi rata-rata sebesar 0,12 persen.

Kenaikan berbagai elemen yang memengaruhi penghitungan TTL itu tidak lantas membuat pemerintah dan PLN menaikkan TTL. Pertimbangannya, demi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi.



Harga tarif dasar listrik yang berlaku Januari-Maret 2019, tidak mengalami perubahan alias tidak ada kenaikan sejak tahun 2017. Langkah ini sepertinya dipilih oleh pemerintahan Jokowi, untuk tidak menimbulkan riak jelang Pemilu presiden pada April mendatang.

Tarif listrik saat era Jokowi sempat mengalami naik turun. Harga rata-rata tarif tenaga listrik saat peralihan pemerintahan SBY-Jokowi pada 2014, mengalami kenaikan sebesar 14,82 persen. Saat itu, rata-rata tarif tenaga listrik menjadi Rp939,74 per kWh dari sebelumnya Rp818 per kWh pada 2013.

Pada 2015, rata-rata TTL kembali mengalami kenaikan. Namun, kenaikan kali ini, tidak signifikan. Hanya sebesar 4,31 persen menjadi Rp1.041 per kWh. Tahun 2016, pemerintah kembali menurunkan tarif tenaga listrik menjadi Rp998 per kWh. Persentase penurunan tarif mencapai 4,13 persen dibanding 2015. Masyarakat setidaknya bisa menghemat Rp43 per kWh.

Pada 2017, harga rata-rata TTL mengalami kenaikan sebesar 10,72 persen. Dua tahun lalu, harga TTL menyentuh angka Rp1.105 per kWh. Harga rata-rata TTL tahun 2018, belum diketahui, PLN belum merilis laporan kinerja tahunan 2018.

Kondisi keuangan PLN pada tahun lalu memang tak kinclong, setidaknya sampai semester I-2018. Bursa Efek Indonesia (BEI) (PDF), mencatat selama enam bulan pertama 2018 PLN mengalami kerugian sebesar Rp5,35 triliun.

Kerugian akibat melonjaknya beban usaha yang ditanggung PLN. Pada semester 1-2017 beban usaha PLN senilai Rp130,25 triliun, pada periode yang sama 2018 angka itu naik menjadi Rp142,42 triliun. Kerugian yang diderita PLN itu bahkan diperkirakan akan berlanjut untuk semester II-2018.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto sempat bilang pelemahan nilai tukar rupiah yang pernah menyentuh angka Rp15.200 per dolar AS pada paruh kedua 2018 punya andil. Laba PLN pada 2018 terus terkuras lantaran acuan kurs yang dibuat PLN pada awal tahun hanya sebesar Rp13.800 per dolar AS.

Baca juga artikel terkait TARIF LISTRIK atau tulisan menarik lainnya Dea Chadiza Syafina
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Dea Chadiza Syafina
Editor: Suhendra
DarkLight