Mengenang 5 Tahun Berkuasanya Mursi

tirto.id - Pada Mei 2015, Muhammad Mursi, presiden Mesir yang tersingkir, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Dakwaannya berlapis, mulai dari penahanan dan penyiksaan para pendemo, membocorkan rahasia negara, berkomplot dengan kelompok asing bersenjata, hingga kabur dari bui (yang dia lakukan bersama anggota Hamas dan Hizbullah pada 2011). Sejak kudeta Juni 2013, ia dikurung dalam penjara berkeamanan ketat di Iskandariyah. November 2016 lalu, Pengadilan Tinggi Mesir membatalkan putusan hukuman mati tersebut.

Mursi berkuasa selama satu tahun tiga hari. Ia digulingkan pada 3 Juli 2013 oleh kombinasi protes jalanan dan kudeta militer. Sebulan kemudian, 14 Agustus, ribuan pendukung Mursi turun ke jalan memprotes kudeta. Militer merespons dengan membantai sekitar 1500 pemrotes hanya dalam satu hari. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai Pembantaian Rabaa.

Hari ini, lima tahun lalu, 24 Juni 2012, Mursi menang di bilik suara. Dengan 57 persen suara dan kendaraan politik yang solid—Partai Kebebasan dan Keadilan, anak kandung Ikhwanul Muslimin (IM)—ia resmi menjadi presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis.

Kemenangan Mursi juga merupakan pesan multitafsir. Siapa yang menang? Demokrasi? Revolusi? Ataukah kalangan Islamis?

Ketika revolusi yang menggulingkan diktator Husni Mubarak pecah pada Januari 2011, sejumlah pengamat menyatakan kekhawatiran soal kemungkinan IM mengambil alih kekuasaan. Kekhawatiran itu bukannya tanpa alasan. IM telah bertahan di bawah represi dari rezim ke rezim; organisasi dan individu terkait telah didakwa sehubungan dengan sejumlah kasus terorisme di dalam dan luar Mesir; dan mereka merupakan kelompok politik yang paling terorganisir.

Namun, kehadiran massa di Tahrir Square dengan afiliasi politik yang sangat beragam ternyata lebih menonjol. Sebagian pengamat lain menyatakan, ketakutan terhadap IM adalah berlebihan.

Di mana IM ketika Tahrir Square bergolak? Elemen kiri dalam tubuh IM yang tidak selalu sejalan dengan para elitnya memang memilih turun ke Tahrir. Namun, menjelang mundurnya Mubarak seperti yang dilaporkan jurnalis New Republic Joshua Hammer, elit-elit IM menjalin kontak secara intensif dengan militer. Kedua belah pihak dikabarkan berunding soal penjadwalan pemilu, konstitusi baru, dan daftar calon presiden yang terdiri dari anggota-anggota IM.

Dari sana lahirlah slogan yang bergema selama protes di Lapangan Tahrir: “Di mana Ikhwanul Muslimin?”

Konstitusi adalah Kunci

Mursi bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada 1985, sepulangnya ia dari studi doktoral di Amerika Serikat. Kala itu, IM di Mesir secara resmi sudah meninggalkan perjuangan bersenjata dan memilih jalur demokratik serta program-program populis dalam bingkai Islam. Pada tahun 2000, ia dan 14 orang Ikhwan terpilih untuk duduk di parlemen rendah.

Hubungan Mursi dan Islam mewakili sikap IM secara umum. Selama Mubarak berkuasa, gerak IM sangat terbatas, kendati lebih ditolerir ketimbang pada masa Presiden Nasser dan Sadat. Aksi-aksi jalanan—bukan di Parlemen—menjadi alat yang terbukti ampuh untuk membentuk opini publik melawan Mubarak.

Mursi mulai dikenal publik ketika menyerang skandal-skandal korupsi rezim Mubarak dan memimpin sebuah pansus untuk memeriksa kecelakaan kereta api pada 2002 yang memakan 350 korban jiwa. Ia juga turun ke jalan menolak kontes kecantikan. Bersama dengan perwakilan Ikhwan lainnya, dia berbicara menentang praktik sastra dan budaya yang dipandangnya sebagai penghujatan, seperti kontes kecantikan. Ia juga memimpin boikot terhadap perusahaan ponsel asal Mesir lantaran pemiliknya men-tweet gambar karakter kartun Minnie Mouse berniqab.

Dalam rapat-rapat Dewan Pembina IM pada 2008, ia menyerukan bahwa perempuan dan warga non-Muslim tak berhak menduduki jabatan publik. Dalam penyusunan konstitusi baru, yang didominasi oleh kalangan Islamis, termasuk Partai Kebebasan dan Keadilan, mempertahankan pasal 2 konstitusi Mesir yang berbunyi “prinsip-prinsip syariat Islam adalah sumber utama undang-undang”, meskipun, catat Joshua Hammer, tidak mengatur pelaksanaan syariat Islam. Adapun kalangan Salafi garis keras mendukung usulan-usulan awal IM yang ingin menjadikan zakat dan naik haji kewajiban konstitusional warga negara. Sebagai catatan, beberapa bulan kemudian, partai-partai salafi ini memalingkan muka dari IM dan mendukung kudeta militer.

Perkara perubahan konstitusi inilah yang akhirnya menjauhkan dukungan semula kalangan muslim sekuler dan non-muslim terhadap pemerintahan Mursi.

Harian al-Monitor menyebutkan bahwa obsesi Mursi atas konstitusi memperkeruh situasi politik nasional dan gagal memperbaiki ekonomi yang terpuruk. Pada januari 2013, enam bulan setelah Morsi dilantik, harian al-Monitor menyebutkan, defisit anggaran naik 38%, atau $13,1 miliar. Nilai tukar pound Mesir terhadap dolar AS turun 6%. Tingkat pengangguran naik dari 8,9% menjadi 12,4% dan pertumbuhan PDB turun dari 5,0% ke angka 0,5%. Pariwisata, salah satu sektor andalan Mesir, yang turun drastis pada bulan-bulan revolusi 2011, memang sedikit membaik tetapi jauh dari pulih.

Revolusi tidak mengubah ketergantungan ekonomi Mesir pada Amerika Serikat dan Eropa. Dikutip dari al-Ahram, ketika Mursi berkuasa, Mesir masih menerima bantuan tahunan sebesar $1,3 miliar yang sebagian besar masuk ke pos-pos pertahanan.

Surutnya investasi asing direspons Mursi dengan melawat ke Tiongkok pada September 2012 yang membuahkan kesepakatan tujuh proyek besar, di antaranya pembangkit listrik, penyulingan air, industri roti dan pengembangan Internet. Langkah ini diambil ketika Tiongkok (dan Rusia) tengah dikecam sejumlah negara Timur Tengah akibat memveto resolusi PBB yang sediakan akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Suriah.

Kegagalan ekonomi dan cekcok konstitusi tersebut berbuah pahit. Pada 30 Juni 2013, gerakan Tamarod (“Pemberontakan”) mengumumkan akan mengumpulkan 15 juta petisi menuntut pengunduran diri Mursi. Selama berhari-hari Mursi, IM, dan militer bahu-membahu mendiskreditkan dan meneror gerakan yang terdiri dari beragam golongan ini, termasuk beberapa perorangan dan kelompok Islamis di luar IM.

Di sinilah permasalahannya: IM dan pemerintahan Mursi terlalu percaya militer. Bagaimanapun, militer pasca-revolusi masih militer mubarak. Demikian pula birokrasi negara. Al-Sisi, jenderal yang sebelumnya dianggap dekat dengan kalangan Islamis, tiba-tiba mendesak Mursi untuk mundur.

Ketika Lapangan Tahrir kembali bergolak, jurnalis Peter Hessler dari New Yorker mewawancarai juru bicara IM Gehad el-Haddad mengenai hubungan Morsi dan al-Sisi. Gehad menjawab: “Tidak ada dialog dengan el-Sisi. Dia adalah lengan negara. Dia mengikuti petunjuk presidennya, Muhammad Mursi.”