tirto.id - Kesuksesan Singapura dalam kompetisi ekonomi global tidak bisa dipisahkan dari dominasi politik People’s Action Party (PAP) atau Partai Aksi Rakyat selama setengah abad lebih. Di bawah pemerintahan PAP, Singapura tumbuh menjadi city-state teknokratik dan meritokratik. Kebijakan-kebijakan nasional dibuat dengan pendekatan pragmatis dan pro-kapital, terwujud dalam kualitas wahid di sektor transportasi, pendidikan dan riset, fasilitas kesehatan dan hunian rakyat, yang disokong oleh angkatan kerja kompeten dan administrasi publik efisien.
Meskipun Singapura menganut sistem parlementer multi-partai dan warganya memilih wakil rakyat melalui pemilu bebas langsung, alternatif-alternatif dalam pandangan politik—termasuk peran aktif kelompok oposisi yang matang dan berpengaruh—cenderung kurang. Dikutip dari akademisi Yeo Lay Hwee, Singapura tidak pernah sepenuhnya diterima sebagai negara demokratis menurut standar liberal Barat, dan kerap disebut sebagai negara dengan model “otoritarianisme halus” atau limited democracy. Anggota partai oposisi memang mendapatkan kesempatan untuk menduduki beberapa kursi parlemen, tetapi PAP konsisten mendominasi perpolitikan nasional sehingga Singapura terlihat seperti negara berpartai tunggal.
Dalam liputan 50 tahun kemerdekaan Singapura, The Economist mengungkapkan bahwa karier politik di kubu oposisi tidak pernah terlihat atraktif. Salah satunya tercermin dari kisah hidup J.B. Jeyaretnam dari Workers’ Party (WP) atau Partai Buruh. Tahun 1981, ia menjadi anggota oposisi di parlemen untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, Jeyaretnam harus menghadapi serangkaian tuntutan hukum karena dituduh merusak nama baik pemerintah berkuasa. Akibatnya, ia dipenjara, bahkan dibuat bangkrut sampai menjelang akhir hayatnya. Namun, The Economist melihat jumlah kasus serupa di Singapura relatif rendah dibandingkan negara-negara otoriter lainnya.
Isu Pluralisme Politik dalam Pemilu 2020
Diwartakan oleh Tirto, Pemilu 2020 yang berlangsung bulan Juli silam kembali dimenangkan secara mutlak oleh PAP. Hanya saja, kelompok oposisi kini menduduki lebih banyak kursi di parlemen. PAP memenangkan 83 dari 93 kursi yang diperebutkan, atau 61,24 persen dari total suara. Sepuluh kursi sisanya dimenangkan oleh perwakilan dari Worker’s Party (WP) atau Partai Buruh, yang merupakan peraihan terbaik mereka selama ini.
Hasil pemilu 2020 memang bukan perolehan terendah PAP. Tahun 2011, mereka pernah mendapatkan 60 persen suara (80 kursi untuk PAP, 7 kursi sisanya diisi oleh WP). Berdasarkan analisis Tessa Wong dari BBC, turunnya perolehan suara PAP pada waktu itu disebabkan karena kekecewaan publik terhadap arus deras pekerja asing ke dalam negeri, krisis hunian, dan gangguan yang sering terjadi pada jaringan transportasi. Menurut Wong, setelah PAP berupaya mengatasi isu-isu tersebut, berjanji untuk lebih mendengarkan suara rakyat, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih murah hati untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, perolehan suara partai kembali naik pada pemilu 2015, yakni 69.9 persen dari total suara (PAP mendapatkan 83, WP mengisi 6 kursi sisanya).
Lazimnya, topik yang diangkat ketika pemilu menyangkut kebijakan terkait sandang, pangan, dan papan, seperti lapangan pekerjaan, biaya hidup, harga properti, atau pengelolaan dana pensiun nasional. Kali ini, isu-isu tersebut mulai dibumbui percakapan tentang pluralisme politik. Khususnya di kalangan muda, tulis Jurnalis-aktivis Kirsten Han di Foreign Policy, mulai tumbuh kepedulian akan isu-isu rasisme, ketimpangan, dan kebebasan sipil. Mereka semakin menyadari isu-isu tersebut tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidup publik.
Di satu sisi, pada kampanye kemarin, partai berkuasa PAP terlihat berusaha keras menyerang lawan-lawan politiknya. Han mencontohkan penyelidikan polisi terhadap Raeesah Khan, kandidat muda dari Partai Buruh (WP). Khan dituduh melanggar UU dengan mendorong permusuhan antaretnis beragama. Khan berkomentar di media sosial bahwa pihak berwenang Singapura telah menerapkan praktik diskriminatif dengan memberlakukan hukum berbeda untuk orang kaya etnis Cina dan orang kulit putih. Walaupun PAP menyudutkan Khan dengan mempertanyakan kelayakannya sebagai calon wakil rakyat, faktanya Khan justru memenangkan kursi parlemen di Sengkang Group Representation Constituency (GRC) atau perwakilan dapil Sengkang.
Han juga mencontohkan bagaimana PAP menunjukkan kegusaran terhadap sekjen Singapore Democratic Party (SDP), Chee Soon Juan yang dianggap telah menyebarkan berita bohong tentang PAP. PAP juga mengecam ketua SDP sekaligus profesor ahli penyakit menular, Paul Tambyah, atas klaim-klaim tidak berdasar dalam kritiknya terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintahan. Walaupun keduanya tidak memenangkan kursi parlemen, mereka tetap mendapatkan suara yang cukup signifikan di dapil masing-masing, yakni di atas 40 persen.
Han melihat hasil Pemilu 2020 ini sebagai penanda kemungkinan akan lahirnya demokrasi yang lebih sehat di Singapura serta iklim politik yang lebih kompetitif yang tidak sekadar memposisikan kelompok oposisi layaknya penghias ruangan. Namun, dua per tiga lebih kursi parlemen tetap didominasi oleh PAP, sehingga suara partai oposisi tampaknya masih belum bisa optimal. Pada periode pemerintahan berikutnya, Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang juga ketua PAP sekaligus putra dari mendiang bapak bangsa Lee Kuan Yew, kemungkinan tidak akan menghadapi kesulitan berarti untuk meloloskan berbagai rancangan undang-undang dan menjalankan program kerja dengan sokongan mayoritas suara dari partainya.
Sekilas tentang Partai Aksi Rakyat
Partai Aksi Rakyat (PAP) didirikan pada 1954 oleh sekelompok intelektual hukum, pendidik, jurnalis, dan serikat pedagang, dengan salah satu figur Singapura yang paling berpengaruh, Lee Kuan Yew (1923-2015). Menurut Lee, PAP bertujuan untuk mengakhiri kolonialisme dan mendirikan negara Malaya (terdiri atas Federasi Malaysia dan Koloni Singapura) yang merdeka dan demokratis, sebagaimana di bekas koloni-koloni Eropa di Asia-Afrika pada pertengahan abad ke-20. Selain itu, PAP ingin menghapuskan ketimpangan sosial dan ekonomi serta menanamkan semangat persatuan nasional dalam diri rakyatnya.
Pada 1955, Singapura mendapatkan otonomi internal sebagian dari Inggris. Untuk pertama kalinya, pemilihan umum tingkat lokal berlangsung. Labour Front keluar sebagai pemenang sedangkan PAP menjadi oposisi karena perolehan kursinya lebih rendah. Selang beberapa tahun, Inggris memberikan Singapura keleluasan untuk mengelola pemerintahan sendiri. Pada pemilu 1959, PAP lolos menjadi partai pemenang dengan Lee sebagai perdana menteri pertama Singapura.
Kala itu, PM Lee dan partainya sudah memiliki pandangan yang visioner untuk menyelesaikan permasalahan negara, terutama tingginya angka pengangguran dan kurang layaknya hunian warga. Dikutip dari laman informasi resmi negara Singapore Infomedia, dalam manifesto pemilu yang berjudul “The Task Ahead”, PAP sudah punya serangkaian visi untuk lima tahun ke depan, di antaranya mencapai kemerdekaan dengan bergabung bersama Federasi Malaya, memperjuangkan hunian berbiaya terjangkau, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengembangkan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.
Pemerintahan yang Pragmatis
Pemerintah Singapura meminta UNDP (United Nations Development Programme atau Badan Program Pembangunan PBB—waktu itu masih bernama UN Expanded Programme of Technical Assistance atau UN-EPTA)—agar mengirimkan tim ahli untuk membantu membuat rencana pembangunan nasional. Misi UNDP ini dipimpin oleh ekonom industri Belanda, Albert Winsemius, yang mendarat di Singapura pada Oktober 1960. Selama tiga bulan, mereka melakukan survei untuk menentukan jenis industri apa saja yang bisa segera dikembangkan untuk menyerap angkatan kerja.
Booklet berjudul “UNDP and the making of Singapore’s Public Service: Lessons from Albert Winsemius” (2015, PDF) merangkum sejarah kebijakan-kebijakan pragmatis oleh PAP berdasarkan arahan dari Winsemius. Dikutip dari laporan tersebut, hasil survei oleh Winsemius merekomendasikan pemerintah Singapura untuk mengembangkan industri tekstil, cacap kapal, serta material bangunan supaya tenaga kerja cepat terserap, sedangkan industri di pembuatan dan perbaikan kapal, logam, dan permesinan, produk-produk listrik dan kimiawi dipersiapkan sebagai rencana jangka panjang. Selain itu, hasil survei menunjukkan kebanyakan pengusaha Singapura berkutat pada aktivitas perdagangan, bukan bidang teknik dan manufaktur, sehingga diperlukan peran langsung pemerintah dalam industri-industri dasar. Terakhir, tim survei menyarankan pembentukan badan non-politis untuk menerapkan program industrialisasi 10 tahun sekaligus mempromosikan investasi, yang berujung pada berdirinya Economic Development Board (EDB) pada 1961.
Salah satu hal yang membuat PM Lee tercengang ketika Winsemius mempresentasikan hasil survei di atas adalah saran untuk menyingkirkan kaum komunis. Terlepas bahwa Winsemius tidak membenci gerakan komunisme maupun tokoh-tokohnya, rekomendasinya tak lebih dari suatu bentuk pragmatisme untuk meredam ketidakstabilan politik demi menyukseskan program ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan diri investor asing. Winsemius juga menyarankan PM Lee untuk tetap mempertahankan patung Raffles di Singapura sebagai penanda bahwa Singapura tidak melupakan ikatan historisnya dengan imperialis Inggris, yang kelak bermanfaat sebagai simbol keterbukaan Singapura terhadap kerjasama luar negeri.
PM Lee dan jajaran partai bergegas bekerja sesuai arahan dari Wilsemius. Seperti diungkapkan dalam laporan UNDP, rekomendasi dari survei Wilsemius menjadi dasar dari rencana perkembangan ekonomi Singapura sampai 1970. Namun, Wilsemius masih terus memberikan asistensi untuk rencana ekspansi ekonomi Singapura sampai pertengahan 1980-an.
Dari sejumlah fase perkembangan ekonomi Singapura, salah satunya disukseskan melalui proyek hunian rakyat oleh Housing & Development Board (HDB) yang didirikan tahun 1960. Dikutip dari laman resmi HDB, pada tahun itu hanya ada sembilan persen warga Singapura yang tinggal di flat milik negara. Namun, dalam kurun 5 tahun HDB beroperasi, puluhan ribu flat berhasil dibangun dan krisis hunian perlahan mulai dapat diatasi.
Sampai 2017, lebih dari 80 persen penduduk Singapura tinggal di flat pemerintah. Ada pula berbagai macam tunjangan dan skema pembayaran mudah untuk warga negara yang ingin memilikinya. Salah satunya adalah pemberian rabat biaya layanan dan pemeliharaan bangunan. Dilansir dari The Strait Times, potongan biaya tersebut sudah mulai diberikan sejak 2013, dan khususnya pada masa ekonomi sulit sekarang, sekitar 940.000 rumah tangga HBD akan menerimanya dari April 2020 sampai Maret 2021 dengan nilai total 134 juta dolar Singapura (sekitar Rp1,4 triliun).
The Economist menyebut HDB sebagai linchpin ataukomponen vital dalam kebijakan sosial-ekonomi, sekaligus jangkar bagi Partai Aksi Rakyat. Menurut The Economist, sistem hunian rakyat HBD menjadi salah satu alasan mengapa popularitas PAP panjang umur di kalangan pemilih, walaupun bukan berarti bebas masalah. Dalam sejumlah kampanye pemilu, dapil yang memberikan suara untuk oposisi tidak diprioritaskan sebagai penerima bantuan perbaikan bangunan dari pemerintah. Di sisi lain, sistem hunian HBD digunakan pemerintah untuk turut membentuk jalan hidup warganya karena kepemilikan flat diutamakan bagi pasangan menikah demi mengkatrol angka kelahiran.
Perlu dicatat bahwa Singapura pernah bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus meraih kemerdekaan. Sayangnya, kebersamaan mereka terhitung singkat karena tidak tercapainya kesepakatan untuk menjalin ekonomi pasar bersama dan kedudukan politik yang setara bagi perwakilan Singapura. Tepatnya pada 9 Agustus 1965, Singapura berpisah dari Malaysia dan menjadi negara merdeka.
Sejak itu pula Partai Aksi Rakyat menjadi partai berkuasa di Singapura. Mereka melahirkan dan membesarkan Singapura menjadi negeri makmur yang seluruh aspek kehidupan warganya begitu tertata rapi dan diatur sedemikian rupa, termasuk ekspresi politiknya.
=========
Sekar Kinasih menyelesaikan studi Kajian Asia-Pasifik di Australian National University dan Sastra Jepang di Universitas Gadjah Mada. Mempelajari kebudayaan, gender, dan politik dari perspektif sejarah.
Editor: Windu Jusuf
