Mengapa Elektabilitas Prabowo Meredup & Dedi Mulyadi Melesat?

tirto.id - Belum genap dua tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, merosot tajam, hanya bertengger pada angka 37 persen--terjun bebas dari puncak 75 persen di akhir 2025 dan dan Maret 2026 sebesar 58 persen.

Pangkalnya, publik kecewa atas melambungnya harga beras hingga program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum tepat sasaran, serta masalah pengangguran. Kini, publik seakan menemukan saluran baru, yakni Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, yang bertengger di posisi puncak elektabilitas dan membalikkan panggung politik nasional.

Hal tersebut, termaktub dalam survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli-11 Agustus 2026. Survei melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh surveyor independen. Survei memiliki sampling error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei itu, menunjukkan hanya 37 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut merosot 38 poin persentase jika dibandingkan Desember 2025, yakni 75 persen.

Penurunan juga terjadi pada penilaian terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran secara individual. Pada Agustus 2026, kepuasan terhadap kinerja Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan Gibran hanya 33 persen. Pada Maret 2026, angkanya masing-masing masih 61 persen dan 50 persen. Sementara pada Desember 2025, kepuasan terhadap Prabowo mencapai 78 persen dan Gibran 57 persen. Secara rata-rata, responden memberikan skor 5,8 dari 10 untuk kinerja Prabowo. Skor untuk kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 5,7 dan Gibran 5,3.

Hanya bantuan sosial--program Prabowo-Gibran yang mampu memikat hati publik. Sementara responden yang memilih tidak puas kebanyakan karena alasan kebutuhan pokok yang mahal dan terus naik.

Sebanyak 36 persen responden menyebut mahal atau naiknya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama masyarakat. Sebanyak 23 persen menilai kondisi ekonomi sulit atau menurun, sedangkan 16 persen menyoroti minimnya lapangan pekerjaan atau tingginya pengangguran. Sebanyak 7 persen lainnya menyebut sulit mendapatkan pekerjaan.

Tekanan ekonomi juga terlihat dari penilaian terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 30 persen yang menilai lebih baik. Sementara sebanyak 65 persen memperkirakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka akan lebih baik dalam satu tahun ke depan, sedangkan 29 persen memperkirakan lebih buruk.

Survei juga menemukan 51 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangganya saat ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu, sementara 49 persen menilai lebih baik. Kondisi tersebut beriringan dengan persepsi publik terhadap harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja. Sebanyak 77 persen responden mengatakan harga kebutuhan pokok saat ini lebih mahal. Sementara 57 persen menilai proses mencari pekerjaan saat ini lebih sulit.

Kesulitan mencari pekerjaan paling tinggi dirasakan kelompok usia 20 tahun ke bawah, yakni 67 persen. Sementara kenaikan harga kebutuhan pokok paling banyak dirasakan perempuan dan warga Jawa Barat, masing-masing tercatat 85 persen dalam temuan survei.

Meski penilaian terhadap persoalan ekonomi cenderung negatif, publik masih memberikan apresiasi terhadap sejumlah layanan dasar pemerintah, sementara persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi titik lemah utama.

Kemudian, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 57 persen responden mengatakan ada anggota keluarganya yang menerima atau menjadi sasaran program tersebut. Namun, tingkat kepuasan penerima belum kuat. Sebanyak 51 persen keluarga penerima MBG menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali.

Rinciannya, 43 persen menyatakan kurang puas dan 8 persen tidak puas sama sekali. Sementara 44 persen menyatakan puas dan 4 persen sangat puas. Ketidakpuasan terhadap MBG paling tinggi ditemukan di Banten, mencapai 65 persen, serta di wilayah perkotaan sebesar 53 persen.

Dedi Mulyadi Salip Elektabilitas Prabowo

Kepercayaan terhadap pemerintah yang terus surut menjadi angin yang mengubah peta kekuatan politik. Dedi Mulyadi menguasai benak pemilih dengan elektabilitas tertinggi. Saat responden diminta menyebutkan nama calon presiden secara bebas, 41 persen suara mengalir mulus ke arah KDM--panggilan karibnya, meninggalkan Prabowo Subianto jauh di belakang dengan 15 persen, dan Anies Baswedan sebesar 10 persen.

Nama lain yang muncul adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 4 persen, Sherly Tjoanda 4 persen, Ganjar Pranowo 3 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, Joko Widodo 3 persen, Mahfud MD 2 persen, dan Basuki Tjahaja Purnama 1 persen.

Keunggulan KDM makin terlihat dalam simulasi dengan daftar nama. Elektabilitas KDM mencapai 42 persen, disusul Prabowo 15 persen dan Anies Baswedan 10 persen. KDM unggul di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Elektabilitasnya mencapai 68 persen di Banten, 65 persen di Jawa Barat, 41 persen di Jakarta, 46 persen di Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta 30 persen di Jawa Timur.

Di Sumatra, KDM memperoleh 39 persen, sedangkan di Kalimantan 54 persen. Sementara itu, Sulawesi lebih condong kepada Prabowo dengan 33 persen, Bali dan Nusa Tenggara kepada Gibran sebesar 22 persen, serta Maluku dan Papua kepada Sherly Tjoanda sebesar 34 persen. KDM juga unggul di seluruh kelompok usia. Dukungan terkuat terhadapnya tercatat pada kelompok usia 36-40 tahun, yakni 53 persen. Sementara Prabowo paling kuat di kelompok usia di atas 60 tahun dengan dukungan 29 persen.

Kenaikan elektabilitas KDM terlihat jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Pada Desember 2025, elektabilitasnya berada di angka 19,4 persen. Angka tersebut, meningkat menjadi 24,2 persen pada Februari 2026 dan kembali melonjak menjadi 42 persen pada survei Agustus 2026. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo turun dari 48,2 persen pada Desember 2025 menjadi 37,6 persen pada Februari 2026 dan kembali merosot menjadi 15 persen pada Agustus 2026.

Survei juga memperlihatkan bahwa dukungan terhadap KDM memiliki potensi untuk bertahan. Dalam simulasi pilihan kedua, KDM tetap menjadi tokoh dengan dukungan tertinggi sebesar 17 persen, disusul Anies 11 persen dan Sherly Tjoanda 10 persen. Jika KDM tidak maju sebagai calon presiden, pemilihnya paling banyak akan beralih kepada Sherly Tjoanda sebesar 16 persen, Anies Baswedan 13 persen, dan AHY 12 persen. Sebaliknya, jika Prabowo tidak maju, 24 persen pemilihnya akan beralih kepada KDM, 16 persen kepada Gibran, dan 12 persen kepada Anies.

Persepsi Publik: Dedi Merakyat, Prabowo Tegas

Sebanyak 98 persen responden yang mengenal KDM memiliki kesan positif terhadapnya, tertinggi dibandingkan tokoh lain dalam survei. KDM juga menjadi tokoh yang paling banyak muncul secara spontan dalam ingatan publik atau top of mind, dengan angka 30 persen. Prabowo berada di posisi berikutnya dengan 20 persen, disusul Joko Widodo 7 persen, dan Anies Baswedan 6 persen.

Dalam hal citra, KDM paling kuat diasosiasikan dengan karakter dekat dan mendengar rakyat. Di antara responden yang memilihnya sebagai tokoh yang disukai, 78 persen menyebut kedekatan dan kemampuannya mendengar rakyat sebagai alasan utama. Sementara itu, Prabowo paling kuat diasosiasikan dengan ketegasan. Sebanyak 60 persen pemilih Prabowo menyebut karakter tersebut.

Kedekatan dengan rakyat juga menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih presiden. Faktor tersebut dipilih 25 persen responden, disusul program atau visi-misi 19 persen, kepribadian atau ketegasan 19 persen, kemampuan menyelesaikan masalah ekonomi 17 persen, dan pengalaman memimpin 10 persen. Faktor latar belakang agama, suku, atau daerah hanya disebut 3 persen responden, sementara mengikuti pilihan keluarga juga 1 persen.

Meski KDM unggul dalam elektabilitas, peta politik belum sepenuhnya mapan. Sebanyak 48 persen responden menyatakan masih mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan sebelum hari pemilu. Sebanyak 42 persen menyatakan mungkin berubah, sementara 6 persen sangat mungkin berubah. Sebaliknya, 27 persen menyatakan tidak akan berubah dan 22 persen memiliki kemungkinan kecil untuk berubah. Sebanyak 3 persen tidak menjawab.

Untuk pilihan partai, Gerindra masih memimpin dengan elektabilitas 20 persen, disusul PDIP (16%) dan Golkar (10%). Selanjutnya ada PKB (8%), NasDem (5%), Demokrat (5%), PKS (4%), PAN (3%), serta PPP dan PSI masing-masing 2 persen, sementara 24 persen sisanya belum menentukan pilihan. Dibanding Pemilu 2024, elektabilitas Gerindra tergerus dari 23 menjadi 20 persen dan PDIP turun dari 18 ke 16 persen, sedangkan Golkar naik dari 8 menjadi 10 persen.

Terkait politik dinasti, mayoritas publik cenderung memaklumi. Sebanyak 65 persen responden menilai majunya keluarga pejabat sebagai hal wajar--baik karena faktor kemampuan (47%) maupun hak politik (18%). Sebaliknya, 29 persen menilai hal tersebut tidak wajar karena menguntungkan kandidat dan mencerminkan politik dinasti.

Hasil survei SMRC Juli 2026 makin mempertegas dominasi Dedi Mulyadi. Dalam simulasi 20 nama, KDM mengantongi 35 persen suara, meninggalkan Prabowo Subianto yang merosot ke 14,5 persen dan Anies Baswedan di angka 8,2 persen. Tokoh-tokoh nasional lain--seperti Gibran, AHY, Ganjar, dan Mahfud MD--hanya tertahan di kisaran 4 hingga 7 persen.

Tren sembilan bulan terakhir menyingkap fenomena bertukar tempat, elektabilitas KDM melesat 15,3 poin, sedangkan Prabowo tergerus hingga 20,4 poin. Dominasi KDM berlanjut pada simulasi tarung bebas (head-to-head), ia menggilas petahana dengan selisih telak--59 persen berbanding 28,3 persen. Kondisi ini membalik keadaan dibanding awal 2026, ketika Prabowo masih menguasai panggung dengan 50,5 persen suara.

Koreksi Publik atas Janji Istana

SMRC mencatat penurunan elektabilitas Prabowo terjadi bersamaan dengan merosotnya sentimen positif publik terhadap kinerja pemerintah dan sejumlah kondisi makro. Dalam rilisnya, SMRC menyebut penurunan elektabilitas Prabowo konsisten dengan turunnya evaluasi positif publik terhadap kinerjanya sebagai presiden, serta sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, dan dua program prioritas pemerintah, yakni MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

SMRC juga membandingkan tren elektabilitas Prabowo dengan dua presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Menurut lembaga tersebut, pola elektabilitas Prabowo pada awal periode pertama berbeda dengan dua presiden sebelumnya. Elektabilitas SBY pada awal periode pertama cenderung stabil, sedangkan elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo menunjukkan penurunan.

SMRC turut menemukan pola hubungan antara elektabilitas presiden petahana dan elektabilitas partai politiknya. Dalam kasus Prabowo, penurunan elektabilitas presiden juga diikuti melemahnya elektabilitas Partai Gerindra. SMRC menyebut pola tersebut umum ditemukan dalam studi perilaku memilih selama dua dekade terakhir, 2005–2026.

Analisis silang SMRC menunjukkan hubungan antara pilihan Dedi atau Prabowo dengan penilaian responden terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Dalam penilaian terhadap kondisi ekonomi nasional, responden yang menilai kondisi ekonomi sangat baik lebih banyak memilih Prabowo, yakni 78 persen, dibanding KDM 22 persen. Pada kelompok yang menilai kondisi ekonomi baik, Prabowo memperoleh 52 persen dan KDM 48 persen.

Namun, ketika penilaian publik terhadap ekonomi memburuk, pola tersebut berbalik. Pada kelompok yang menilai kondisi ekonomi sedang, KDM memperoleh 59 persen dan Prabowo 41 persen. Pada kelompok yang menilai kondisi ekonomi buruk, KDM mencapai 83 persen dan Prabowo 17 persen. Sementara pada kelompok yang menilai ekonomi sangat buruk, KDM memperoleh 73 persen dan Prabowo 27 persen.

Pola serupa terlihat pada penilaian terhadap kondisi politik nasional. Dari kelompok yang menilai politik sangat baik, Prabowo unggul 62 persen berbanding 38 persen untuk KDM. Namun, pada kelompok yang menilai politik buruk, KDM unggul 72 persen berbanding 28 persen untuk Prabowo. Pada kelompok yang menilai kondisi politik sangat buruk, KDM memperoleh 84 persen dan Prabowo 16 persen.

SMRC juga menguji hubungan pilihan KDM dan Prabowo dengan sikap publik terhadap program MBG dan KDMP. Untuk kepuasan terhadap pelaksanaan MBG, kelompok yang sangat puas lebih banyak memilih Prabowo, yakni 55 persen, dibanding KDM 45 persen. Pada kelompok yang cukup puas, Prabowo memperoleh 51 persen dan KDM 49 persen.

Namun, pada kelompok yang kurang puas, KDM unggul 76 persen berbanding 24 persen. Sementara pada kelompok yang tidak puas sama sekali, KDM memperoleh 81 persen dan Prabowo 19 persen. Untuk KDMP, responden yang sangat yakin program tersebut akan berkembang atau maju lebih banyak memilih Prabowo, yakni 80 persen, dibanding KDM 20 persen.

Pada kelompok yang cukup yakin, Prabowo memperoleh 51 persen dan KDM 49 persen. Sebaliknya, pada responden yang kurang yakin, KDM unggul 75 persen berbanding 25 persen. Pada kelompok yang sama sekali tidak yakin, KDM memperoleh 89 persen dan Prabowo hanya 11 persen.

Survei SMRC dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, baik yang memiliki telepon seluler maupun yang tidak. Sebanyak 605 responden yang memiliki telepon seluler dipilih secara acak menggunakan metode double sampling dan diwawancarai melalui telepon. Sementara itu, 144 responden yang tidak memiliki telepon seluler dipilih menggunakan metode stratified multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka.

Total terdapat 749 responden yang diwawancarai. Margin of error survei diperkirakan sebesar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Secara keseluruhan, SMRC menyimpulkan bahwa peningkatan elektabilitas Dedi Mulyadi dan penurunan elektabilitas Prabowo berjalan seiring dengan perubahan evaluasi publik terhadap kinerja presiden, kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, serta persepsi terhadap program MBG dan KDMP.

Siapa Pendukung KDM?

General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, mengatakan pada hasil survei Tempo Data Science, pemilih KDM belum dapat digambarkan apakah merupakan pemilih Prabowo-Gibran yang bergeser, swing voters atau pemilih yang sejak awal berada di luar barisan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, kata Anam, survei tidak menanyakan soal siapa pilihan responden pada 2024. Namun, dia menjelaskan, dari hasil survei yang ada, jika KDM tidak mengikuti pemilihan maka suara akan bergeser ke Sherly, Anis dan AHY.

"Kami mengindikasikan pemilih Dedi hari ini adalah pemilih yang menginginkan sosok baru di luar permintaan saat ini," kata Anam saat dihubungi, Kamis.

Anam mengatakan pengaruh turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo berkolerasi dengan turunnya elektabilitas Prabowo dan sangat signifikan. Selain itu, mayoritas atau sejumlah 49 persen dari total responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintah akan memilih KDM jika dilakukan pemilu hari ini. Sementara, 14 persen dari total uang tidak puas dengan kinerja pemerintah memilih Anies. Bahkan, 35 persen responden yang puas dengan pemerintahan 35 persen diantaranya memilih KDM. Sementara, 30 persen tetap memilih Prabowo.

Sementara itu, pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan yang menilai negatif terhadap kinerja Prabowo baik dalam konteks ekonomi, politik, dan hukum cenderung memilih KDM. Demikian pula responden yang menilai negatif terhadap program MBG dan KDMP cenderung memilih KDM.

"Maka makin buruk kinerja Prabowo peluang KDM meningkat untuk dipilih jadi presiden kalau dia maju sebagai calon presiden. Sementara itu, kondisi ekonomi politik di bawah Prabowo sejauh ini makin negatif menurut yang dirasakan warga," kata Saiful saat dihubungi, Kamis.

Gerindra menanggapi potret buram elektabilitas sang ketua umum dengan skeptisisme terukur. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih meragukan ketunggalan data survei ketimbang merespon subtansi kekecewaan publik.

"Itu survei yang satu dengan yang lain kan kadang sama kadang berbeda," kata Dasco.

Tirto telah berusaha mengonfirmasi temuan survei SMRC dan Tempo Data Science kepada dua politikus Gerindra, Rahayu Saraswati dan Bahtra Banong. Namun, hingga tulisan ini ditayangkan, keduanya belum memberikan tanggapan.

Sosiolog Universitas Airlangga, Novri Susan, menilai tingginya elektabilitas KDM belum dapat langsung dibaca sebagai tanda bahwa regenerasi kepemimpinan nasional sedang terjadi, termasuk di tubuh Gerindra. Menurutnya, temuan tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal adanya keinginan sebagian masyarakat terhadap regenerasi kepemimpinan nasional.

“Bisa dibaca sebagai tanda keinginan masyarakat agar terjadi regenerasi kepemimpinan nasional termasuk dalam partai politik (Gerindra), bukan tanda sedang terjadi regenerasi kepemimpinan nasional," kata Novri saat dihubungi, Kamis.

Novri mengatakan regenerasi kepemimpinan nasional tidak hanya ditentukan oleh tingginya elektabilitas seorang tokoh. Ada sejumlah variabel fundamental yang turut menentukan, seperti kepentingan kolektif partai politik, kesepakatan lintas partai politik, serta proses pemilu.

"Regenerasi kepemimpinan nasional banyak dipengaruhi beberapa variabel fundamental seperti kepentingan kolektif dalam parpol, kesepakatan lintas parpol, dan pemilu," ujar Novri.

Menurut Novri, kekuatan KDM dalam survei dapat dibaca melalui perspektif sosiologi politik. Dia menilai Dedi banyak mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat dengan tipe kesadaran otonom.

Novri menjelaskan kelompok tersebut merupakan individu yang tidak selalu merasa memiliki ikatan dengan kelompok-kelompok kolektif seperti partai politik, kelompok keagamaan, maupun etnis.

Kelompok kesadaran otonom, kata Novri, cenderung tidak menyukai sistem yang dianggap menekan dan menyeragamkan. Mereka lebih menyukai cara-cara yang terbuka, humanis, dan berani bersikap. Katanya, kelompok tersebut terutama dapat ditemukan di kalangan Gen Z dan kemungkinan sebagian generasi Alpha.

Novri mengatakan, KDM dinilai dapat menjadi representasi simbolis bagi kelompok tersebut, terlebih karena memiliki kemampuan berinteraksi melalui platform media sosial yang menjadi ruang hidup utama generasi muda.

Novri juga mengaitkan fenomena tersebut dengan cara masyarakat menilai praktik kepemimpinan presiden sebagai pusat kekuasaan politik. Dalam konteks kelompok dengan kesadaran otonom, dia menilai sosok Prabowo berpotensi dimaknai sebagai representasi dari sistem yang menekan.

Dia menyebut, sejumlah gaya komunikasi Prabowo yang mungkin dimaknai demikian oleh kelompok tersebut, termasuk penggunaan istilah atau pernyataan seperti “ndasmu”, “londo ireng”, hingga “antek asing”.

Sementara itu, posisi Gibran Rakabuming Raka dinilai belum menjadi perhatian utama kelompok tersebut karena dianggap belum menentukan arah kebijakan secara signifikan. Menurut Novri, situasi tersebut dapat berubah apabila Gibran memperoleh kewenangan politik yang lebih besar dan berpengaruh langsung terhadap kualitas ekonomi masyarakat.

Meski KDM merupakan kader Gerindra, Novri melihat terdapat kemungkinan perbedaan karakter politik antara dirinya dan kekuatan utama di partai tersebut. Dia menyebut, KDM sebagai aktor politik dengan kapasitas pengetahuan atau knowledge-ability yang memiliki corak politik sipil.

Gerindra selama ini dinilai dikelola dengan knowledge-ability bercorak militer yang diasosiasikan dengan Prabowo dan elite pendukungnya.

Perbedaan tersebut, menurut Novri, dapat berpengaruh terhadap strategi kekuasaan kolektif Gerindra, termasuk dalam menentukan proses regenerasi kepemimpinan. Karena itu, Novri melihat ada kemungkinan Dedi hanya dimanfaatkan sebagai pendulang suara apabila tetap berada di dalam Gerindra.

Meski begitu, Novri menyebut terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah elektabilitas KDM benar-benar berkembang menjadi konsolidasi menuju kepemimpinan nasional.

Pertama, penguatan kohesi KDM di dalam partai melalui pemberian posisi strategis dalam struktur organisasi Gerindra. Menurut Novri, hal tersebut dapat menjadi cara partai untuk sekaligus mengikat dan membatasi ruang gerak Dedi agar tetap berada dalam kepentingan kolektif partai.

"Pertama, penguatan kohesi dalam parpol seperti pemberian posisi puncak dalam struktural organsiasi partai. Variabel ini bisa terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekaligus cara Gerindra mengikat dan membatasi Dedi Mulyadi agar tidak bergerak di luar kepentingan kolektif partai," tutur Novri.

Kedua, adanya pengakuan terhadap pencapaian kinerja KDM sebagai Gubernur Jawa Barat dari kelompok-kelompok politik, baik elite maupun partai politik. Ketiga, konsistensi elektabilitas. Dedi harus mampu mempertahankan posisi di tiga besar hingga mendekati Pemilu 2029.