Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan Program Tiga Juta Rumah bisa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Karena itu, dia mengajak para kepala daerah untuk memanfaatkan program tersebut guna membantu rakyat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
"Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah. Kemendagri pun berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu.
Dukungan Kementerian Dalam Negeri salah satunya diwujudkan melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tujuan kebijakan ini adalah untuk menekan harga rumah untuk kalangan MBR.
"Pengembang menjual lebih murah dengan bebas … PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua," ujar Tito.
Agar lebih banyak lagi warga bisa mengakses perumahan murah, Tito pun mendorong pemerintah daerah (Pemda) memaksimalkan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui sejumlah langkah.
Pemda bisa berkontribusi dengan menggencarkan sosialisasi program tersebut. Bentuk dukungan lain bisa diberikan oleh Pemda dengan memaksimalkan operasional Mal Pelayanan (MPP) dalam melayani perizinan PBG dan BPHTB.
"Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outletnya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari, ada yang cuma berapa menit selesai," jelas Tito.
Mendagri menekankan pentingnya fungsi MPP karena jika layanannya kurang optimal bisa menghambat implementasi Program Tiga Juta Rumah. Layanan perizinan yang lamban dan rumit akan mempersulit warga dalam mengakses program tersebut.
Memungkasi pemaparannya, Tito menegaskan lagi ajakannya kepada para kepala daerah untuk menyokong upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan murah bagi masyarakat. "Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Baik renovasi atau bangun baru," tegasnya.
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kemendagri dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas kementerian/lembaga. Di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan pejabat kementerian/lembaga lainnya.
Sejumlah kepala daerah juga menghadiri forum itu seperti Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius Fakhiri, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
