Mempertanyakan Kembali Aliansi Prabowo dengan Kaum Islamis

tirto.id - Setelah Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, kelompok Islamis sekilas lebih solid menghadapi Joko Widodo pada Pemilu 2019. Lahir dari demonstrasi anti-Ahok pada 2016-17, gerakan 212 telah melembaga dalam bentuk Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

Pada Desember 2018, PA 212 menggelar reuni 212, yang dihadiri Prabowo dan sejumlah tokoh kunci dari partai koalisinya, serta ratusan ribu “alumni” 212. Pada bulan September, GNPF-U mengadakan Ijtima Ulama di mana Prabowo menandatangani Pakta Integritas berisi 17 poin yang harus dipenuhi bila Prabowo menang. Dibanding Pemilu 2014, aliansi Prabowo-Islamis tampak terikat lebih erat.

Namun, jika diamati lebih seksama, dinamika antara Prabowo dan partai Gerinda di satu sisi dengan kelompok Islamis di sisi lain akhir-akhir ini menunjukkan aliansi keduanya tidak sesolid yang terlihat di permukaan. Jokowi berhasil mengonsolidasikan dukungan dari partai dan organisasi Islam arus utama dan pada saat bersamaan memecah koalisi kelompok Islam di balik gerakan 212.

Di tengah kontestasi politik yang ketat, Prabowo kini mendapat basis dukungan kelompok Islamis yang lebih kecil dibanding pada 2014. Pengaruh dan daya tawar kelompok Islamis hari ini di hadapan Prabowo boleh jadi bahkan lebih lemah dibanding lima tahun lalu, satu faktor yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan Prabowo ke depan seandainya ia menang.

Berkurangnya Dukungan Islamis

Pada pertengahan akhir masa jabatan pertamanya, khususnya sejak Pilgub DKI 2017, Jokowi berhasil menggalang dukungan dari lembaga Islam besar arus utama, khususnya Nahdlatul Ulama, dan partai politik Islam. Ketua umum PBNU Said Aqil Siradj mendukung Prabowo pada 2014, tapi kini ia mendukung Jokowi. Pada 2014, hanya ada satu partai Islam di koalisi Jokowi, yaitu PKB. Sekarang Jokowi didukung tiga partai Islam: PKB, PPP, dan PBB. Tinggal dua partai Islam, yakni PKS dan PAN, yang masih berada di koalisi Prabowo hingga hari ini.

Dalam koalisi partai Prabowo yang menyusut, hubungan PKS dan Gerindra bukannya tanpa cekcok. PKS sendiri sempat maju-mundur sebelum memutuskan untuk mendukung Prabowo. Nominasi cawapres yang diajukan PKS—yang pada mulanya menjadi prasyarat dukungan PKS terhadap Prabowo dalam pilpres—ditolak oleh mantan danjen Kopassus itu. Belakangan, PKS dan Gerindra berselisih soal siapa yang bakal menggantikan Sandiaga Uno di kursi wakil gubernur Jakarta. PKS menyatakan tidak menjamin masih bisa memberikan dukungan total terhadap Prabowo jika posisi wagub tak diberikan untuk partai berlogo sabit kembar itu.

Ketegangan juga muncul dalam hubungan kedua partai dengan ormas Islamis. Gerindra-PKS tidak selalu menuruti pemimpin FPI, Habib Rizieq Shihab, yang meminta agar partai-partai pendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017 (Gerindra, PKS dan PAN) untuk meng-“kopas” model kampanye mereka yang sukses di Jakarta ke berbagai wilayah lain dalam Pilkada 2018.

Rizieq ingin ketiga partai mendukung kandidat yang direkomendasikan PA 212. Namun, Gerindra dan partai mitranya malah mencalonkan kandidat tanpa mempertimbangkan keinginan kelompok 212. Percekcokan paling mencolok terjadi di kasus Pilgub Jawa Timur yang melibatkan La Nyalla. Di Pilgub Jawa Barat, Gerindra-PKS mengabaikan kandidat yang direkomendasikan PA 212, yakni Deddy Mizwar yang juga seorang petahana, demi seorang perwira militer pensiunan yang kurang dikenal.

Di sisi lain, Jokowi berupaya meminimalisasi prospek terulangnya skenario Jakarta, dengan memecah kelompok Islamis dan menggeret beberapa pemimpin pentingnya untuk bergabung ke kubunya. Beberapa tokoh kunci 212 kini mendapat posisi dalam pemerintahan atau tim kampanye Jokowi. Misalnya, Ali Mochtar Ngabalin yang kini menjadi anggota Kantor Staf Kepresidenan (KSP); Kapitra Ampera, mantan pengacara Rizieq Shihab yang kini menjadi kader PDI-P; TGB Zainul Majdi, yang sempat dinominasikan oleh GNPF-U sebagai kandidat calon wakil presiden dan kini menjadi kader Golkar; dan Yusril Ihza Mahendra, yang berperan penting dalam mengalihkan dukungan PBB ke kubu Jokowi setelah Yusril diangkat sebagai pengacara tim kampanye Jokowi-Ma’ruf.

Setidaknya di atas kertas, Jokowi kini memiliki lebih banyak dukungan dari kelompok Islam dibanding lima tahun lalu, sementara kelompok Islamis di belakang Prabowo masih khawatir seandainya calon presiden usungan mereka tidak memenuhi tuntutanyang telah dibuat.

Apa yang Diinginkan Kelompok Islamis?

Meski kecewa, kelompok Islamis 212 tetap saja mendukung Prabowo. Alasannya, mengutip pernyataan Ketum PA 212 Slamet Maarif ketika saya wawancarai, adalah semata-mata “karena Prabowo bersedia menandatangani Pakta Integritas yang diajukan oleh GNPF-U”. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak politik, dengan dukungan kelompok 212 sebagai imbalannya. Dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Maarif menjadi salah satu wakil ketua, sementara Ketua GNPF-U Yusuf Martak adalah anggota dewan penasihat.

Dari sekian hal yang normatif, tiga hal dalam Pakta Integritas itu yang layak disinggung di sini adalah: menjaga NKRI dari ancaman komunisme; menggunakan hak yang melekat pada presiden untuk menjamin pengembalian dan rehabilitasi Habib Rizieq Shihab; dan menghormati dan mempertimbangkan pendapat ulama dalam memecahkan masalah kehidupan berbangsa.

Dari sekian janji dalam daftar tersebut, mana yang paling penting bagi FPI? "Kami ingin ada lebih banyak perda syariah," kata Maarif, "tetapi prioritas utama kami adalah poin nomor 16: pemulangan dan rehabilitasi Habib Rizieq."

Maarif mendaftar “kesalahan-kesalahan” Jokowi terhadap umat Islam yang meliputi “kriminalisasi” ulama; Perpu Ormas 2017 sebagai alat untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); dan partai Jokowi, PDI-P, yang memberi jalan bagi para politisi yang berkecenderungan komunis untuk duduk di parlemen dan menentang RUU yang diilhami nilai-nilai syariah.

Pertanyaannya kemudian: apakah Prabowo dan Gerindra akan mengakomodasi aspirasi kaum Islamis?

Ada satu dinamika dalam proses legislasi mutakhir di DPR. Aliansi Cinta Keluarga (AILA), yang pada 2017 mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengkriminalkan homoseksualitas dan seks pranikah, kini menjadi penantang tergigih RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). AILA memandang paradigma sekuler kesetaraan gender yang mendasari RUU tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam konferensi pers belakangan, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), yang merupakan satu komponen utama dari gerakan 212, mendesak umat Islam untuk tidak memilih kandidat legislatif yang mendukung RUU PKS—termasuk (sebagai konsekuensinya) Gerindra. PKS sendiri telah mengeluarkan empat poin kritik terhadap RUU tersebut. Namun, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Prabowo yang menjadi anggota parlemen dari Gerindra, malah menyampaikan bahwa Gerindra berkomitmen untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut.

Kini PKS mengampanyekan RUU tentang perlindungan ulama dan simbol-simbol agama. RUU ini juga tak mendapat persetujuan penuh dari Gerindra, yang mengkritiknya dengan alasan ketidakjelasan definisi ulama di RUU tersebut. Di level ideologis, PKS memang lebih selaras dengan kelompok 212. GNPF-U sendiri memiliki preferensi terhadap PKS dalam pemilihan legislatif mendatang.

Sekutu yang Tak Selaras

Di balik ketegangan antara Prabowo dan sekutu-sekutu lslamisnya adalah fakta bahwa di tingkat personal Prabowo bukan tipe pemimpin Muslim sebagaimana diidealkan dalam diskursus Islamis. Prabowo tidaklah lebih Islami ketimbang Jokowi di taraf personal. Sementara Ustadz Abdul Somad—penceramah muda paling berpengaruh di Indonesia saat ini yang sempat diusulkan sebagai kandidat cawapres Prabowo oleh kelompok 212—pernah mengatakan bahwa umat Islam harus memilih pemimpin yang mampu menjadi imam salat. Prabowo belum pernah terlihat menjadi imam salat—satu hal yang kontras dengan Jokowi.

Perilaku publik Prabowo juga terkadang tidak sejalan dengan ajaran yang didakwahkan oleh kelompok Islamis . Prabowo sudah sering mengucapkan selamat Natal, yang notabene dilarang keras kelompok Islamis. Contoh lainnya: sementara Ma'ruf Amin menyampaikan salam Natal kepada umat Kristiani Desember lalu, yang dikecam oleh kelompok-kelompok Islamis tetapi sebenarnya tidak bertentangan dengan posisi resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prabowo malah tampak ikut menari pada perayaan Natal keluarganya, satu hal yang boleh jadi melanggar fatwa MUI tahun 1981, yang mengharamkan keterlibatan Muslim dalam perayaan dan ibadah Natal. Jika Jokowi yang melakukan itu semua, respons dari kaum Islamis pasti akan sangat berbeda.

Isu kesalehan Prabowo sempat muncul dalam pertemuan pimpinan GNPF-U menjelang Ijtima Ulama I pada Juli 2018. Dalam pembahasan soal kandidat presiden yang akan diusung GNPF-U, mantan anggota Dewan Penasihat PA 212 serta ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usama Hisyam, menegaskan bahwa gerakan 212—yang berakar dari perjuangan menjaga marwah al-Qur'an dari penistaan ​​Ahok—seharusnya memilih kandidat presiden Muslim yang kriterianya berdasarkan syariat Islam, bukan pertimbangan politisi. Bagi Usama, Prabowo lebih cocok untuk kriteria yang terakhir. Dalam pertemuan berikutnya, Usama Hisyam menceritakan bagaimana Prabowo hadir dan mengecam mereka yang meragukan kualitas keislamannya. Ijtima Ulama pertama akhirnya mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden yang direkomendasikan oleh GNPF-U.

Kecuali di mata pendukung Islamisnya yang tersisa, upaya memoles citra Prabowo sebagai kandidat Islami kini tidak memberikan dampak seefektif di pilpres sebelumnya. Mungkin saja, karena mereka menyadari tak lagi bisa menjual isu “keislaman” kandidat, tim kampanye Prabowo-Sandi belakangan cenderung memprioritaskan isu kesenjangan ekonomi.

Prospek ke Depan

Kelompok Islamis menetapkan tolok ukur utama dalam mengukur komitmen Prabowo terhadap aspirasi mereka dalam bentuk Pakta Integritas berisi 17 poin yang diteken pada September 2018. Jika Prabowo menang, pemenuhan komitmen dalam dokumen tersebut, terutama kembalinya Habib Rizieq, bakal menjadi sinyal kuat akan merasuknya pengaruh sekutu-sekutu lslamisnya (terutama FPI) ke pemerintahan Prabowo jika pemilu kali ini berhasil ia menangkan.

Namun demikian, Prabowo dan partainya bisa saja mengabaikan komitmen itu, sebagaimana ia mengabaikan rekomendasi cawapres Ijtima Ulama. Sejarah Gerindra sendiri diliputi manuver politik yang berselisih paham dengan FPI. Contoh termutakhir ialah penolakan rekomendasi kandidat dalam pilkada 2018. Fakta lainnya: Prabowo adalah kandidat wakil presiden Megawati PDI-P Soekarnoputri pada pemilu 2009, sementara FPI adalah penentang presiden perempuan sejak 2001. Koalisi PDIP–Gerindra jugalah yang mencalonkan Jokowi-Ahok dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2012, yang menang atas Fauzi Bowo, kandidat yang didukung PKS saat itu.

Dengan demikian, pada 2019 ini kita tidak akan melihat perubahan tren pemilu pasca-Reformasi: Kekuatan Islam politik sendiri kurang kuat untuk bisa menguasai pemerintah sehingga harus terbelah dan menjadi objek perebutan suara oleh kubu-kubu politik sekuler yang berusaha menggunakan Islam untuk mendongkrak kredibilitas keagamaan mereka. Mempertimbangkan hal ini, kelompok Islamis di belakang Prabowo hendaknya mengantisipasi kemungkinan untuk kecewa lagi.

Lalu, apa yang terjadi jika Prabowo memilih untuk mengabaikan janji-janjinya atau terang-terangan menentang aspirasi kelompok Islamis? Seperti yang dikatakan jubir FPI kepada saya, "Kami [FPI] akan demo lagi, seperti biasa."

*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.