Memperkokoh Ketahanan Pangan Jakarta Lewat Urban Farming

tirto.id - Pertanian perkotaan atau urban farming menjadi salah satu cara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat ketahanan pangan bagi warga metropolitan. Pada era Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pertanian perkotaan meningkat dengan hasil yang signifikan.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta pada 2023 mencatat, urban farming yang dikembangkan bersama warga menghasilkan 80.834,64 ton tanaman hortikultura dan 1.326,41 ton tanaman pangan saat panen. Hasil ini meningkat jika dibandingkan hasil panen pada 2022 yang mendapat 65.215 ton untuk hortikultura.

Aktivitas urban farming di Jakarta berlangsung di pekarangan, gang/permukiman, lahan kosong yang belum dimanfaatkan, lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), rumah susun, sekolah, lembaga keagamaan (pondok pesantren dan rumah ibadah), serta perkantoran.

Kepala DKPKP Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyatakan lahan kosong milik Pemprov DKI Jakarta dapat disulap menjadi areal sumber pangan berkat program urban farming. Pertanian perkotaan diniatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi warga di sekitar lokasi tanam.

“Sesuai arahan dan bimbingan dari Pak Penjabat Gubernur terkait pertanian perkotaan, bahwa pemanfaatan lahan kosong milik Pemprov ini juga dapat menambah peluang lapangan kerja masyarakat sekitar, menumbuhkan usaha baru berbasis pertanian, mengurangi pengeluaran rumah tangga, dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Eli lewat keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan, hasil panen pada 2024 bisa mencapai 82.855,64 ton untuk tanaman hortikultura dan 1.359,57 ton untuk tanaman pangan. Demi mewujudkan target itu, sudah ada penyebaran bibit buah-buahan mencapai 75.000 pohon, serta penanaman bibit sayuran hingga 25 juta tanaman.

Heru Budi terus mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan. Ia berharap, program urban farming yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta bisa mewujudkan kemandirian terhadap kebutuhan pangan warga.

Harapan itu sempat Heru Budi lontarkan dalam sambutannya pada gelaran International Mayors Forum (IMF) 2024, Juli lalu. Ia berharap, pertanian perkotaan mampu membantu mengurangi kelaparan di Jakarta. “Kami berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Di sisi lain, Suharini Eliawati menilai, lahan kosong yang dijadikan lokasi urban farming dapat menjadi ruang ketiga masyarakat. Artinya, ruang tanam itu bisa menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas yang produktif, serta meningkatkan kerukunan. “Kegiatan urban farming di lahan kosong biasanya dilakukan secara berkelompok dan melibatkan masyarakat sekitar lahan,” tuturnya.

Bank Indonesia menetapkan target inflasi tahun lalu sebesar 3 plus 1 persen, termasuk target untuk Pemprov DKI Jakarta. Pada Juli 2023, nilai inflasi DKI Jakarta mencapai 2,81 persen, atau di bawah nilai inflasi nasional sebesar 3,08 persen yoy (year on year). Program urban farming tentunya turut andil menjaga pengendalian inflasi di Jakarta.

Eli menjelaskan, urban farming memang mendukung program pengendalian inflasi daerah serta program penanganan stunting. Cara yang dilakukan adalah lewat menanam sayuran serta buah-buahan, seperti cabai, bawang, bayam, kangkung, pisang, dan lain-lain.

Untuk terus mendukung program dan capaian itu, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Objek yang Digunakan untuk Kegiatan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

“Pergub ini membebaskan pajak terhadap objek pajak yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan perikanan, sehingga diharapkan lahan pertanian tidak cepat berubah fungsi serta biaya produksi pertanian dapat dikurang,” ungkap Eli.

Selain itu, DKPKP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bibit tanaman gratis kepada masyarakat, baik secara mandiri maupun kelompok. Diikuti pelayanan proteksi tanaman, berupa pengendalian hama penyakit tanaman gratis kepada masyarakat.

Fasilitas yang dapat diberikan berupa benih sayuran, buah-buahan, pupuk, media tanam, disertai alat-alat pertanian, seperti cangkul, selang, gembor air, polybag, pot, pengaduk media, rak hidroponik, gembor, mulsa, dan lain-lain. Adapun jumlah lokasi yang diberikan sarana produksi mencapai sekitar 350 lokasi. “Masyarakat dapat mengajukan bibit gratis melalui layanan online www.openstreetmap.id/dkpkp,” papar Eli.

Warga yang melakukan aktivitas urban farming tak perlu khawatir hasil pertaniannya sia-sia. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta juga membantu proses pemasaran hasil panen, baik dalam bentuk bazar maupun melalui kerja sama dengan off-taker. Selain itu, diadakan kegiatan promosi dan apresiasi kepada para pelaku urban farming melalui kegiatan Festival Urban Farming.

Bisa Dukung Ketahanan Pangan

Sementara itu, periset pangan dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menilai, program urban farming Pemprov DKI Jakarta sebagai inisiatif ketahanan pangan yang baik untuk terus dikembangkan. Setidaknya, program ini dapat membantu pemenuhan pangan dan memunculkan manfaat ekonomi bagi warga.

“Juga ada aspek sosialnya yang meningkatkan awareness masyarakat, sehingga dapat menjadi gerakan sosial di masyarakat. Pada akhirnya bisa mendukung ketahanan pangan di level rumah tangga,” bebernya kepada reporter Tirto.

Eliza mengemukakan, jika dikelola dengan baik, program pertanian perkotaan Pemprov DKI Jakarta ini bisa menjadi gerakan sosial. Syaratnya, harus terus melibatkan komunitas lokal dan ibu rumah tangga yang dapat menggerakkan perekonomian lokal warga.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dapat sekaligus memberikan edukasi terkait lingkungan hidup yang baik melalui program urban farming. Misalnya, mengajak warga memanfaatkan sisa makanan di rumah untuk diolah menjadi pupuk. “Sampah-sampah botol atau plastik bekas mie goreng juga bisa dipakai jadi pot tanamannya,” papar Eliza.

Memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk urban farming pun dapat menghemat pengeluaran pangan keluarga. Karena belanja rumah tangga bisa dari hasil panen, saat berlebih pun hasilnya bisa dijual ke pasar. “Jika dalam satu lingkup RW jumlah panennya banyak, bisa diolah jadi keripik atau lainnya. Ini create UMKM dan tambahan pemasukan ibu-ibu rumah tangga. Pada akhirnya gerakan sosial lewat urban farming ini mampu menggerakkan perekonomian lokal,” tandas Eliza.