tirto.id - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera merespons sebuah video di media sosial Twitter yang menunjukkan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan terlihat memberikan amplop kepada kiai saat berkunjung di Madura.
Mardani mengakui belum tahu kebenaran berita tersebut, namun dia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa segera bergerak.
"Kalau itu benar, menjadi tugas Bawaslu membongkar apa maksud dan tujuannya. Apalagi kalau ada arahan memilih paslon, itu sangat bertentangan dengan UU Pemilu," kata Mardani di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).
Menurut dia, meski Luhut tak termasuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, namun tindakannya sebagai bagian kementerian juga tak bisa lepas dari masalah. Apalagi, lanjut dia, jika terbukti menggunakan politik uang, maka dia bisa dihukum.
"Kalau kementerian maka tidak pada tempatnya untuk berkampanye untuk paslon," ucap dia.
"Ini bukan tidak elok ini sudah smpai pada tahap mendekati definisi money politics jadi harus dibongkar," imbuh Mardani.
Mardani juga menyatakan saat ini tak mengadukan tindakan Luhut. Hal ini, kata dia, karena dia mengakui sudah ada orang yang melaporkan.
"Kalau sudah ada yang melaporkan, BPN menganggap itu cukup," imbuh dia.
Dalam video tersebut, Luhut berpamitan setelah berkunjung ke rumah salah satu kiai di Madura. Sebelum meninggalkan rumah, dia mengeluarkan amplop putih dan memberikannya kepada kiai tersebut.
Terkait pemberian amplop ini, Sekretaris PW GP Ansor DKI Jakarta, Dendy Zuhairi Finsa mengatakan, hal ini lumrah dalam tradisi berkunjung kepada kiai. Ia menyebut pemberian itu sebagai 'bisyaroh'.
"Itu istilahnya 'bisyaroh', atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh," ujar Dendy dikutip dari Antara, Kamis (4/4/2019).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Zakki Amali
