tirto.id - Dalam sepekan terakhir, setidaknya sudah ada tiga upaya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pertama adalah OTT Bupati Meranti, M Adil pada Kamis malam (6/4/2023). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menuturkan, komisi antirasuah juga turut menangkap puluhan pejabat strategis di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kedua, KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus korupsi ini diduga terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022.
“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dengan menetapkan 10 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selasan, Kamis dini hari (13/4/2023).
Teranyar, Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Dia diduga menerima suap terkait proyek pengadaan kamera pengawas dan jaringan internet.
“Diduga terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Sabtu, 15 April 2023.
Ali mengatakan, kegiatan tangkap tangan ini dilakukan pada Jumat, 14 April 2023 siang hingga malam. Total pejabat yang diringkus sebanyak sembilan orang: Wali Kota Bandung dan pejabat Dinas Perhubungan pemkot setempat.
Deretan OTT dan penindakan KPK tersebut terjadi beriringan dengan mencuatnya isu kebocoran dokumen penyelidikan KPK dalam kasus lainnya, yaitu korupsi Tukin Kementerian ESDM yang diduga melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Di waktu yang sama, pemeriksaan Firli Bahuri juga tengah bergulir di Dewas KPK akibat pencopotan tidak wajar Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan.
“Kami baru soal persoalan Endar yang dipindahkan ke sana (ke Polri) itu. Itu saja dulu," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya.
Direktur Pusat Studi Korupsi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari melihat, upaya OTT KPK tersebut merupakan pengalihan isu dari maraknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK.
“Jelas ya bahwa OTT kecil-kecilan terhadap berbagai kepala daerah ini adalah upaya pengalihan isu dari banyaknya pimpinan KPK yang melanggar etik dan pidana dalam berbagai perkara, terutama perkara formula E dan bocornya data kasus Kementerian ESDM,” kata Feri saat dihubungi Senin, 17 April 2023.
Feri juga mengatakan, upaya pengalihan isu tersebut semakin terlihat karena dewas sama sekali tidak melakukan tindakan apa pun terhadap laporan dugaan pelanggaran etik kepada beberapa orang pimpinan.
“Mestinya ini KPK malu ya dengan catatan buruk seperti ini. Dan seharusnya pegawai KPK juga mengambil sikap jika pimpinan bermasalah seperti ini, terus citra KPK dan muruah KPK akan jadi hilang,” kata dia.
Kritik atas maraknya OTT KPK juga datang dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Ia menyebut, komisi antirasuah saat ini semakin lucu karena menganggap kerja OTT hanya dilakukan supaya KPK dianggap masih ada.
“Makin lucu KPK sekarang. Karena kerja OTT hanya sekadar untuk menganggap KPK masih ada. Padahal mestinya KPK sangat berprestasi dengan makan ikan besar. Sangat beda jauh dibanding Kejaksaan Agung. Selamat bahwa KPK ternyata masih ada," kata Boyamin.
Hal ini menanggapi ucapan Ketua KPK, Firli Bahuri yang mengatakan bahwa OTT Wali Kota Bandung adalah bukti bahwa KPK masih ada.
"Saya pernah ngomong di rakor (rapat koordinasi) pencegahan korupsi beberapa bulan yang lalu. Hari ini kami buktikan, KPK masih ada," ujar Firli dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2023).
Boyamin juga menyebut, sikap KPK saat ini seolah menjilat ludah sendiri. Pasalnya, sejumlah pimpinan KPK sempat mengklaim bahwa kerja KPK akan fokus kepada pencegahan dan upaya OTT tidak diperlukan.
"Saya acungkan 5 jempol dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang sangat berprestasi, sangat hebat, selalu melakukan OTT. Dan ini 8 hari saja udah 3 OTT dan tidak perlu harus peduli dengan program pencegahan yang digembar-gemborkan dulu bahwa KPK periode ini adalah program utamanya adalah pencegahan dan akan menghindari OTT," katanya.
“Apakah ini menjilat ludah? Ya tentu. Dan apa pun ini sebenarnya adalah prestasi receh. Supaya dianggap kerja saja. Karena tinggal 8 bulan periode ini," imbuh Boyamin.
Bukan Upaya Kaburkan Dugaan Etik?
Pandangan lain datang dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan. Ia menyebut bahwa sejumlah OTT yang gencar dilakukan selama beberapa hari ke belakang adalah hasil kerja anggota KPK yang berhasil dan tidak dibocorkan.
"Saya yakin tidak demikian (OTT digunakan untuk mengaburkan perkara etik Pimpinan KPK). Kawan-kawan di KPK selama ini bekerja dengan semangat, walaupun tentunya akan sulit mendapatkan hasil baik bila selalu dibocorkan," katanya.
Ia justru melihat keberhasilan OTT KPK belakangan, justru menjadikan pihak-pihak yang biasa membocorkan perkara tiarap.
"Dengan ada beberapa OTT terakhir ini yang berhasil, saya yakin pihak-pihak yang selama ini membocorkan kepada pihak yang akan ditangkap sedang ‘tiarap,’ karena disorot dengan serius oleh publik," katanya.
Novel berharap KPK bekerja dengan serius, sehingga bisa melakukan upaya penindakan, pencegahan dan pendidikan anti korupsi secara komprehensif.
"Hal tersebut tidak akan bisa tercapai bila pimpinan KPK tak punya komitmen untuk memberantas korupsi, apalagi tidak berintegritas. Sehingga selaras dengan itu, terhadap laporan-laporan yang telah dilakukan oleh sejumlah pihak baik ke Dewas dan Polri terhadap kebocoran (karena) diduga main perkara, agar diusut tuntas," katanya.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Abdul Aziz
