Menuju konten utama
Pemilu Serentak 2024

Manuver PKN soal Anas Urbaningrum: Upaya Caplok Suara Demokrat?

Manuver Anas Urbaningrum dan Gede Pasek dinilai tidak lepas dari prahara politik Partai Demokrat di masa lalu.

Manuver PKN soal Anas Urbaningrum: Upaya Caplok Suara Demokrat?
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara I Gede Pasek Suardika (kiri) menunjukkan nomor urut sembilan saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022). KPU melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut 17 partai nasional dan enam partai lokal Aceh untuk mengikuti Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

tirto.id - Anas Urbaningrum, eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat memberi sinyal akan segera keluar dari penjara. Dari balik jeruji besi, Anas mengeluarkan pernyataan dalam bentuk surat bahwa ia akan keluar dari penjara dan memberi sinyal kepada pendukungnya.

Isi surat yang diunggah ke media sosial tersebut berbunyi: “Ada saatnya pergi, ada waktunya pulang. Insyaallah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi. Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab.”

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika menerangkan, surat itu adalah upaya Anas Urbaningrum untuk menenangkan pendukungnya yang saat ini sedang bergejolak emosi. Emosi tersebut muncul karena melihat Anas yang dianggap dikriminalisasi oleh KPK di era pemerintahan SBY.

“Pak Anas Urbaningrum mencoba menenangkan teman-temannya sembari tetap berikhtiar berjuang mencari keadilan dengan cara yang benar," kata Pasek kepada awak media pada Kamis (2/3/2023).

Surat yang ditulis langsung dari lapas dan dititipkan kepada salah seorang kader PKN itu juga menjadi janji bahwa Anas Urbaningrum akan mengungkap bagaimana dirinya dulu ditangkap.

“Ditersangkakan menerima gratifikasi mobil Harrier hingga akhirnya berhenti jadi ketum, tapi di putusan PK itu tidak terbukti. Malah dihukum dengan gratifikasi berbagai proyek lain yang bersumber dari APBN, tetapi sampai saat ini tidak dijelaskan di lembaga atau kementerian mana kasusnya,” kata Pasek.

Terkait itu, Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memastikan, tidak gentar dengan klaim Anas maupun PKN. Mereka fokus pada upaya membantu rakyat dan mengubah Indonesia lebih baik.

Soal status Partai Demokrat sebagai partai korup di masa lalu, Herzaky menilai, hal itu sebagai sejarah masa lalu. Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah berubah, demikian klaim Herzaky.

“Mohon maaf generasi zaman lalu yang korup. Kami sudah lepas dari generasi-generasi yang korup. Kami sekarang generasi baru," ucap Herzaky kepada reporter Tirto di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Herzaky memastikan, saat ini pihaknya tengah fokus pada jargon perubahan dan perbaikan bersama Anies Baswedan dan AHY lewat Koalisi Perubahan.

“Masalah itu [kasus Anas dkk] pengalaman pahitlah, kelam, bahwa kami punya kader-kader yang korup. Bahwa itu pernah terjadi. Itu evaluasi bagi kami. Sudah selesai, kami akan hati-hati ke depannya. Kami fokus saja bantu rakyat," kata Herzaky.

Herzaky juga memastikan, Partai Demokrat enggan ambil pusing soal manuver Anas Urbaningrum dan PKN yang notabene diisi oleh sejumlah eks kader Demokrat. Ia memastikan bahwa soal korupsi, KPK, dan masalah Anas sudah selesai.

“Jadi, tidak ada hubungannya dengan kami. Kami sudah bersih-bersih. Intinya sudah ditangkap semua sama KPK," tukas Herzaky.

Surat Anas Urbaningrum

Surat Anas Urbaningrum yang disampaikan kepada salah seorang kader PKN saat berkunjung di lapas. Dalam surat itu, Anas meminta pendukungnya tenang dan bersabar melihat dirinya dizalimi. Twitter/anasurbaningrum

Membaca Arah Manuver Anas Urbaningrum & PKN

Manuver Anas dan Pasek memang tidak lepas dari prahara politik Partai Demokrat di masa lalu. Kala itu, partai berlambang mercy itu berhasil direbut Anas dari kubu SBY yang masih menjadi presiden. Tidak lama berselang, muncul kasus gratifikasi Toyota Harrier yang akhirnya mengakhiri karier politik Anas di Partai Demokrat.

Pasek, yang disebut sebagai loyalis Anas pun keluar dari partai dan maju sebagai calon anggota DPD RI pada Pemilu 2014. Usai itu, ia sempat merapat ke Partai Hanura dan menjabat sebagai sekjen partai hingga akhirnya mendirikan PKN.

Analis politik dari Voxpol Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, wajar PKN maupun Anas mengeluarkan pandangan soal nasib Anas di penjara akibat rezim SBY di masa lalu. Namun, ia tidak memahami manuver Anas dalam menyampaikan surat maupun aksi PKN berkaitan dengan kepentingan politik.

“Saya nggak tahu apa misinya Anas. Saya nggak tahu apakah masih ada dendam politik atau hanya untuk mencari sensasi atau betul-betul beliau ingin eksis lagi,” kata Pangi saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (2/3/2023).

Pangi menilai, aksi PKN maupun Anas bisa dianalogikan sebagai upaya mempengaruhi elektabilitas. Ia mengingatkan bahwa konsep politik sebelum pemilu adalah menurunkan elektabilitas lawan dan meningkatkan elektabilitas partai sendiri.

Akan tetapi, Pangi mengatakan tidak tahu seberapa besar dampak dari ujaran Anas dan PKN. Namun, ia mengingatkan bahwa pemilih Indonesia lebih suka pada tokoh yang dizalimi, apalagi publik tahu kasus Anas.

“Itu, kan, cara Anas untuk men-downgrade lawan-lawan politiknya. Mungkin dendam lama, tapi harus hati-hati juga. Belum tentu juga masyarakat respect kalau biasanya sesuatu yang kemudian orang sudah paham ini tahun politik, kemudian ini hanya dendam politik. Orang justru nggak empati juga kan,” kata Pangi.

Pangi mengingatkan manuver Anas maupun PKN terhadap Demokrat bisa malah berefek buruk di masa depan bagi elektabilitas PKN maupun Anas Urbaningrum.

“Hati-hati karena bisa saja justru sebaliknya. Belum tentu berhasil untuk menjatuhkan SBY, AHY atau Demokrat. Belum tentu. Justru sebaliknya, Anas yang kemudian orang anggap dia bagian orang terzalimi justru orang nggak empati,” kata Pangi.

Sementara itu, analis politik dari Indonesia Political Power, Ikhwan Arif melihat, aksi PKN lewat Gede Pasek maupun Anas diduga berkaitan dengan agenda terselubung untuk mengganggu Demokrat. Ia tidak memungkiri ujaran PKN bisa mempengaruhi suara Demokrat, apalagi Pasek dekat dengan Anas.

“Gede Pasek dan PKN bisa saja [ingin] menggembosi eksistensi Partai Demokrat, memang secara tidak langsung manuver politik yang dilakukan PKN tertuju pada kepemimpinan AHY yang saat ini memiliki pengaruh kuat di Partai Demokrat,” kata Ikhwan kepada Tirto.

Ikhwan menuturkan, Pasek dan PKN melakukan manuver politik bertujuan untuk merebut kembali kejayaan Partai Demokrat di masa kepemimpinan SBY. Aksi tersebut, kata Ikhwan, dilakukan secara tersirat.

Ikhwan menilai, aksi Pasek menunjukkan bahwa yang sebenarnya berjasa terhadap Partai Demokrat adalah Anas Urbaningrum, apalagi manuver politik terhadap kebobrokan KPK di masa SBY sebenarnya yang menjadi tumbal politik adalah Anas Urbaningrum.

“Manuver politik yang dilakukan Gede Pasek tujuannya untuk membersihkan nama mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari dosa-dosa politik yang sebenarnya dilakukan SBY terhadap Anas Urbaningrum untuk merebut simpati publik dan loyalis Anas yang masih setia terhadapnya,” kata Ikhwan.

Ikhwan tidak memungkiri Partai Demokrat tidak akan bisa direbut geng Anas dan Pasek, tetapi kehadiran PKN dengan Anas dan Pasek setidaknya bisa mengganggu loyalis Demokrat agar berpindah haluan.

Akan tetapi, Ikhwan menilai, target utama PKN adalah upaya membersihkan nama Anas. Ia juga melihat pengaruh PKN tidak akan terlalu besar terhadap elektabilitas Demokrat.

“Tidak akan berpengaruh karena Anas Urbaningrum bukan lagi kader Demokrat, apalagi statusnya saat ini kurang menguntungkan dalam dunia politik karena pernah tersandung kasus hukum,” kata Ikhwan.

PAPARAN AWAL TAHUN PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers awal tahun 2023 terkait isu terkini dan sikap Partai Demokrat jelang Pemilu 2024 di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimajaz

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz