Mahasiswa ITB Gelar Arak-arakan Kecam Kekerasan Aparat

tirto.id - Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Ganesha, menggelar arak-arakan dan aksi teatrikal di dalam kampus ITB, Jl. Ganesha, Kota Bandung, Rabu (25/2/2026).

Aksi itu disebut bentuk kekecewaan atas kasus berulang, perihal jatuhnya korban jiwa dari sipil oleh instansi polisi. Kali ini berkaitan dengan kasus penganiayaan siswa MTs di Maluku yang menewaskan Arianto.

Salah satu penggerak, Alif, bukan nama sebenarnya, menyebut aksi itu sebagai upaya membangun kesadaran publik melalui cara yang lebih persuasif.

Ia bilang, mereka juga membagikan selebaran berisi kajian internal dan pernyataan sikap yang membahas kritik terhadap institusi Polri, terutama terkait pola kekerasan yang dinilai berulang. Kasus Arianto menjadi pemicu utama aksi.

“Sebenarnya aksi ini salah satu bentuk organisir massa. [Sekaligus] buat ngasih pantikan edukasi terkait kemarin kekerasan aparat dan teman-teman yang dikriminalisasi oleh aparat,” ujar Alif kepada awak media seusai aksi, Rabu.

Serikat Mahasiswa Ganesha juga menyoroti vonis penjara terhadap para tahanan politik pasca aksi demonstrasi Agustus-September 2025 di Kota Bandung. Kegiatan digelar dengan format yang berbeda dari demonstrasi konvensional.

Para massa aksi yang dapat dihitung jari itu berjalan mengitari kawasan kampus sembari membagikan 30 paket takjil kepada para mahasiswa. Paket tersebut berisi ayam lele dan ayam bakar, hasil iuran secara kolektif.

Di tengah arak-arakan, mereka juga menampilkan teatrikal seorang figur polisi dengan bertopeng wajah terduga pelaku kematian Arianto, yang diborgol. Pada sosok itu dikalungkan secarik kertas dengan sebuah tulisan: institusi yang gagal.

Simbol tersebut dimaksudkan sebagai representasi kekecewaan terhadap institusi kepolisian, sekaligus penanda solidaritas bagi mahasiswa yang masih ditahan.

Kata Alif, simbol pemborgolan dalam teatrikal bukan semata ditujukan pada kasus di Maluku, tetapi juga pada kondisi mahasiswa yang masih menjalani proses hukum usai demonstrasi sebelumnya.

“Salah satu makna diborgol itu, ingin menunjukkan bahwa ada teman-teman kita kemarin aksi yang masih ditahan,” jelasnya.

Menurut Alif, penyebutan istilah ‘oknum’ dalam kasus kekerasan aparat kerap mengaburkan persoalan yang lebih luas. Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian perlu dilakukan.

“Mungkin banyak tuh narasi yang sedang beredar gitu mungkin, dianggap sebagai oknum. Emang perlu dievaluasi besar-besaran institusi polrinya,” ujar Alif.

Pilihan membagikan takjil disebut sebagai variasi strategi gerakan. Ia menilai pola konsolidasi dan demonstrasi yang berulang belum membuahkan hasil signifikan.

Menurutnya dengan pendekatan ini, mereka berharap isu tetap bergulir di ruang publik tanpa harus selalu hadir dalam format aksi massa besar.

Peserta aksi lain, Azis, menuturkan bahwa keputusan menggelar arak-arakan diambil setelah berdiskusi bersama pada malam sebelumnya. Kasus di Maluku, menurutnya, memantik kemarahan kolektif.

Azis menilai pola kekerasan yang berulang menunjukkan persoalan institusional, bukan sekadar pelanggaran individu.

“Kalau aku melihat sih, pertama itu karena ada pola yang berulang, jadi itu sangat udah kurang tepat kalau misalnya cuma dibilang oknum doang gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat karena pola-polanya berulang, jadi itu emang udah institusional,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya pembenahan yang lebih mendasar di tubuh kepolisian.

“Jadi emang banyak banget hal yang harus dievaluasi gitu di kepolisian, bukan cuma reformasi yang prosedural doang. Marah banget,” tegas Azis.

Baginya, kemarahan muncul bukan hanya karena satu peristiwa, melainkan karena respons yang dinilai berulang dan bersifat administratif.

Melalui arak-arakan ini, kelompok kolektif dari ITB itu menegaskan, tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian serta penyelesaian adil atas kasus Arianto.

Mereka juga menyerukan pembebasan mahasiswa yang masih ditahan, sekaligus menyatakan akan terus mencari bentuk-bentuk gerakan alternatif agar isu kekerasan aparat tetap menjadi perhatian publik.

“Harus evaluasi. Karena kejadiannya berulang lagi dan respon dari kepolisiannya juga cuma prosedural doang gitu. Memecat, cuma kode etik, tapi gak struktural [menyelesaikan masalah],” katanya.